Membenahi Partai Politik

Suara Pembaruan Kamis, 21 Maret 2019 | 17:00 WIB

Tertangkapnya M Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan akhir pekan lalu kembali mencoreng partai politik (parpol) di Tanah Air. Saat tertangkap, Romy—sapaan akrabnya—masih berstatus sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia terjaring operasi tangkap tangan KPK lantaran diduga terlibat kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Romy menjadi ketua umum parpol yang kelima yang terciduk KPK dalam kasus rasuah.

Kasus yang menimpa Romy kembali menegaskan bahwa reformasi di bidang politik dan demokrasi, belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Demokrasi baru sebatas prosedural, bahwa ada parpol, ada pemilu, dan wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu setiap lima tahun. Persoalannya, semua elemen itu belum menyentuh hal substansial, yakni bagaimana praktik berdemokrasi mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sekarang justru marak terjadi demokrasi transaksional. Kepercayaan yang diberikan rakyat, oleh parpol tidak digunakan untuk memperjuangkan substansi dari demokrasi, tetapi dimanipulasi untuk tujuan pragmatisnya, dengan imbalan uang dan jabatan. Tentu saja hal itu hanya dinikmati segelintir elite parpol.

Parpol menjelma menjadi sumber korupsi akut di negeri ini. KPK akhir tahun lalu melansir laporan, dari 891 koruptor yang dijerat, sebanyak 545 orang atau 61,17% adalah aktor politik.

Menghadapi kenyataan tersebut, tidak ada pilihan lain harus ada pembenahan parpol secara revolutif, karena kehadiran parpol adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi. Parpol harus mampu membangun sistem integritas. Dengan sistem integritas, parpol mampu menjalankan fungsi perekrutan politik secara optimal. Tidak ada lagi perekrutan politik, baik untuk calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon presiden dan wapres, serta calon pejabat publik lainnya yang didasarkan politik transaksional. Proses perekrutan dijalankan secara objektif, dengan mengedepankan kapasitas, kapabilitas, dan integritas calon.

Demikian pula, proses politik yang dijalankan wakil parpol di parlemen, juga didasarkan pertimbangan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. Tidak ada lagi pembahasan rancangan undang-undang berdasarkan titipan pihak-pihak tertentu. Tidak ada lagi penetapan proyek yang dibiayai APBN atau APBD lantaran ada fee yang diterima wakil rakyat.

Hal ini perlu menjadi penekanan, mengingat negeri ini menghadapi kondisi darurat korupsi parpol. Perlu dipahami, berjalannya suatu negara tak lepas dari sebuah sistem politik dan demokrasi, yang didalamnya melibatkan parpol. Di sini, parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan.
Berangkat dari kenyataan tersebut, sudah saatnya parpol dibenahi. Sebagai pilar demokrasi, eksistensi parpol tak bisa diabaikan, justru harus diperkuat. Buruknya kinerja parpol, tidak boleh disikapi dengan sikap skeptis yang berlebihan. Semakin banyaknya politisi yang tersangkut kasus korupsi, jangan sampai melahirkan pesimisme yang mengarah pada keputusasaan.

Upaya pembenahan, selain dituntut dari dalam rumah tangga parpol sendiri, juga bisa melalui intervensi pemerintah, yakni dengan meningkatkan bantuan keuangan dari negara untuk parpol. Harus diakui, korupsi politik oleh elite parpol tak lepas dari besarnya kebutuhan dana untuk operasional parpol. Apalagi, di tahun pileg, pilpres, maupun pilkada, kebutuhan itu akan semakin membengkak.

Parpol tak mungkin hanya mengandalkan iuran anggota. Mengandalkan sumbangan pihak ketiga pun ada potensi kerawanan, yakni terciptanya oligarki oleh mereka yang mengklaim “memiliki saham” di parpol lantaran kontribusi finansialnya paling besar. Satu-satunya cara untuk menyelematkan parpol dari kubangan korupsi adalah memperbesar bantuan dari negara.

Saat ini, alokasi APBN untuk partai sebesar Rp 1.000 per suara yang diperoleh masing-masing partai yang memiliki wakil di parlemen. Jumlah itu jauh dari ideal. Sebagai tolok ukur, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang Pemilu 2014, hanya memperoleh Rp 23 miliar per tahun. Total bantuan APBN untuk 10 parpol yang duduk di DPR hasil Pileg 2014 sebesar Rp 122 miliar per tahun, karena jumlah suara sah sebanyak sekitar 122 juta.

Berdasarkan kajian, ada yang mengusulkan agar bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 100.000. Dengan asumsi jumlah suara sah sama, jumlah bantuan negara untuk parpol menjadi Rp 12 triliun. Jumlah itu kurang dari 1% dari belanja APBN, yang kini sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun per tahun.

Rekomendasi agar bantuan negara dinaikkan juga datang dari KPK. Komisi antirasuah itu melihat persoalan korupsi politik tak lepas dari pembiayaan parpol. Praktik serupa sejatinya sudah lama dijalankan di sejumlah negara, seperti Jerman, Italia, Prancis, dan Jepang. Bahkan di Uzbekistan, negara membiayai 100% kebutuhan parpol.

Sudah barang tentu bantuan dari negara tersebut disertai persyaratan ketat dan sanksi keras. Parpol harus mampu mempertanggungjawabkan uang rakyat itu dengan meningkatkan kualitas demokrasi, mempertinggi integritas para politisi dan wakil rakyat, serta kinerja legislasi mereka di parlemen.

Kita percaya, parpol di Tanah Air masih bisa dibenahi. Dari sekian banyak politisi busuk di negeri ini, masih lebih banyak politisi yang memiliki idealisme tinggi, memiliki nalar yang lurus, dan memiliki mental baja untuk mengabdikan dirinya demi terwujudnya politik dan demokrasi yang sehat, bermartabat, dan substansif, serta menghindarkan diri dari perilaku koruptif.