Integrasi Moda Transportasi

Investor Daily Jumat, 29 Maret 2019 | 10:00 WIB

Moda raya terpadu atau MRT fase pertama yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Maret lalu menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan transportasi umum di Tanah Air. MRT yang membentang sepanjang 16 kilometer dari Lebak Bulus di Jakarta Selatan hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat merupakan moda transportasi umum paling modern yang dimiliki Indonesia saat ini. Tak heran, masyarakat pun menyambut kehadiran moda transportasi berbasis rel ini dengan suka cita.

Namun, di balik kehadiran MRT, terselip pertanyaan, apakah MRT dapat efektif mengurangi kemacetan di Jakarta? Atau sebaliknya, kehadiran MRT justru menjadi sumber kemacetan baru di Ibu Kota. Pertanyaan tersebut adalah wajar mengingat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya sudah parah. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Berdasarkan hitungan Bappenas, nilai kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun tiap tahunnya.

Selain menambah moda transportasi, kunci untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek adalah membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Integrasi sangat penting untuk mendorong lebih banyak lagi para pengguna mobil pribadi beralih ke transportasi massal. Dalam konteks ini, berkurangnya volume kendaraan pribadi akan menurunkan kepadatan jalan-jalan Ibu Kota sehingga kemacetan pun bisa terurai.

MRT yang berfungsi sebagai "tulang punggung" transportasi Jakarta tidak dapat berdiri sendiri. Supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum pengumpan (feeder) yang mudah diakses oleh masyarakat, baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun ketika menuju stasiun MRT terdekat. Jika tidak tersedia layanan angkutan umum massal dan terintegrasi, stasiun-stasiun MRT dikhawatirkan akan menjadi titik kemacetan.

Untuk menciptakan integrasi dengan rute MRT, PT TransJakarta selaku pengelola bus Transjakarta perlu menata kembali halte bus TransJakarta dan mendekatkannya dengan stasiun-stasiun MRT. Total ada 13 stasiun MRT yakni Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Pasar Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Kehadiran MRT --yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan-- saat ini baru terintegrasi dengan angkutan massal bus Transjakarta di beberapa halte Transjakarta. Idealnya, integrasi MRT nantinya juga terjadi dengan angkutan massal lainnya seperti kereta rel listrik (KRL), kereta layang ringan (LRT), dan kereta bandara. Integrasi semua moda transportasi tersebut akan menjadikan kehadiran MRT makin optimal.

Di samping itu, integrasi sistem pembayaran juga sangat penting agar satu alat pembayaran bisa digunakan untuk semua moda transportasi di Jabodetabek. Untuk saat ini, sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah antara KRL dan bus Transjakarta. Kita berharap nantinya integrasi sistem pembayaran terjadi pada semua moda transportasi publik. Artinya, dengan satu kartu elektronik, masyarakat bisa mengakses tidak hanya KRL dan Transjakarta, tapi juga LRT dan kereta bandara.

Tak hanya integrasi antarmoda, pengoperasian MRT Jakarta bisa membawa kembali budaya berjalan kaki. Misalnya untuk karyawan yang berkantor di dekat stasiun MRT, cukup berjalan kaki menuju kantornya. Untuk itu, pedestrian yang menjadi akses pejalan kaki harus lebar, bebas pedagang kaki lima, dan nyaman. Jika semua ini tidak terpenuhi, akan sulit mendorong pengguna mobil yang sudah terbiasa nyaman dalam perjalanan beralih ke transportasi umum.

Untuk mengefektifkan MRT, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di jalan-jalan protokol Jakarta, antara lain dengan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan memperluas kebijakan ganjil genap. Pembatasan kendaraan pribadi melalui ERP akan membuat pemilik kendaraan pribadi harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin melintas di jalan-jalan Ibu Kota.

Ada tiga provinsi --yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten-- dan lima kotamadya –yakni Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Tangerang-- yang harus berkoordinasi untuk mewujudkan integrasi sistem transportasi yang terpadu di Jabodetabek. Integrasi antarmoda transportasi massal di Jabodetabek harus menjadi prioritas kerja setiap kepala daerah di wilayah ini.

Masing-masing kepala daerah harus membuang sikap egosektoral demi kepentingan masyarakat. Integrasi akan menciptakan kemudahan akses bagi warga yang tinggal di sekitar Jakarta yang ingin bepergian ke Ibu Kota dan sebaliknya. Di samping itu, sistem transportasi yang terintegrasi membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat pun menjadi murah.