KPK Baru, Harapan Baru

Suara Pembaruan Jumat, 13 September 2019 | 14:32 WIB

Terpilihnya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, termasuk ketua yang baru, Irjen Firli Bahuri, diharapkan bisa membawa angin segar bagi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Tanah Air. Lima pimpinan baru KPK juga diharapkan bisa membenahi KPK secara kelembagaan, terutama terkait dengan isu adanya kubu-kubu di internal lembaga itu.

Irjen Firli dan pimpinan KPK yang baru nanti tentu memiliki tugas yang berat. Selain mempertahankan kinerja KPK yang baik selama ini, mereka juga harus bisa membuktikan bahwa lembaga antirasuah itu bisa benar-benar mengurangi praktik korupsi. Yang juga tak kalah penting, lima pimpinan yang baru nanti harus bisa menjaga independensi KPK dan tidak berpolitik praktis.

Pada Jumat (13/9) dini hari, Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan KPK yang baru melalui sebuah proses pemungutan suara. Lima pimpinan KPK yang baru terpilih itu adalah Irjen Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53), Lili Pintauli Siregar (44), Nawawi Pomolango (50), dan Nurul Ghufron (51). Lima nama lagi yang tidak terpilih adalah Sigit Danang Joyo (19 suara), Luthfi Jayadi Kurniawan (7), I Nyoman Wara (0), Johanis Tanak (0), dan Roby Arya Brata (0).

Setelah lima pimpinan KPK dipilih, 56 anggota Komisi III DPR melakukan musyawarah untuk memilih ketua KPK yang baru. Hasilnya, Irjen Firli yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan (Sumsel) disepakati untuk menjadi ketua KPK yang baru.

Menanggapi pimpinan KPK terpilih itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan (capim) KPK merupakan kewenangan DPR, termasuk penentuan ketua KPK. Saat proses seleksi hingga tinggal 10 nama, juga menjadi kewenangan dari Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

Kita sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi. Terlepas dari pro dan kontra nama-nama capim KPK yang lolos, proses pemilihan sejak panitia seleksi dibentuk hingga akhirnya lima capim terpilih telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan berlaku. Proses ini yang harus dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Kita tentu berharap di tangan pimpinan yang baru nanti KPK juga membawa harapan baru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi, saat ini pemerintah dan DPR juga akan menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pimpinan baru nanti diharapkan bisa mengimplementasikan UU KPK yang baru dengan baik.

Sejauh ini, polemik yang muncul dalam revisi UU KPK terkait dengan persoalan pembentukan dewan pengawas, kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan penyadapan. Masalah SP3 paling banyak mendapat sorotan publik. Pihak yang menolak KPK bisa mengeluarkan SP3 mengatakan, hal ini bisa memperlemah KPK.

Istilah “pelemahan KPK” ini yang terus digaungkan oleh kelompok masyarakat yang menolak revisi UU KPK. Namun, salah satu penyusun UU KPK, Romli Atmasasmita mengatakan, dirinya tidak melihat ada upaya memperlemah KPK melalui revisi UU KPK tersebut. Justru, kata Romli, revisi itu akan membuat KPK menjadi lembaga yang lebih baik dan semakin terbuka. Romli berpandangan bahwa revisi UU KPK merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, UU KPK yang ada saat ini sudah berlaku terlalu lama dan perlu penyesuaian serta pengaturan terhadap hal-hal yang belum jelas diatur selama ini.

Kita tentu harus berpikir lebih jernih dalam menyikapi revisi UU KPK ini. Kita harus lebih objektif dalam melihat kinerja KPK selama ini dan apa yang tengah terjadi di internal lembaga itu.

Soal SP3, misalnya. Selama ini ada beberapa tersangka korupsi yang “digantung” nasibnya oleh KPK. Mereka menjadi tersangka selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status, apakah kasusnya akan dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Publik juga tidak tahu, apakah KPK benar-benar memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan orang-orang tersebut sebagai tersangka atau tidak.

Keistimewaan yang dimiliki KPK selama ini soal SP3 bisa saja disalahgunakan oleh pimpinan atau penyidik yang memiliki kepentingan. Bisa saja seseorang ditetapkan dahulu sebagai tersangka, bukti-bukti belakangan. Hal seperti ini yang harus dibenahi.

Belum lagi soal perpecahan di internal KPK yang sudah menjadi rahasia umum. Muncul kesan pula di masyarakat bahwa para pegawai KPK, yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK jauh lebih berkuasa daripada pimpinan. Mereka bisa melakukan tekanan-tekanan dengan memainkan simpati publik.

Kita tentu berharap agar pimpinan KPK yang baru di bawah komando Irjen Firli bisa membenahi itu semua. Tentu tantangan ini tidak mudah. Apalagi, selama ini sorotan terhadap Firli cukup besar. Firli dan pimpinan KPK yang baru nanti harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa bekerja maksimal untuk membuat KPK semakin baik dan semakin dicintai masyarakat. Di bawah kepemimpinan baru nanti, konflik internal KPK juga harus bisa diakhiri.

Kita juga berharap agar keberadaan Firli yang juga perwira tinggi Polri itu bisa menjadi jembatan bagi hubungan yang baik antara KPK dan lembaga-lembaga penegakan hukum lain. KPK harus bisa menjadikan Polri dan Kejaksaan sebagai lembaga terdepan dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi, sehingga pada saatnya nanti Polri dan Kejaksaan semakin dipercaya masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.