Gaduh Penyaluran Bansos Pandemi

Suara Pembaruan Selasa, 21 April 2020 | 08:00 WIB

Penyaluran dana bantuan sosial (bansos) untuk penanggulangan dampak Covid-19, gaduh. Warga miskin yang merasa terkena dampak mengaku tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, warga berkecukupan justru masuk daftar bantuan. Ini belum termasuk bantuan yang disunat alias berkurang nilainya sebelum sampai ke tangan penerima.

Kegaduhan ini tidak bisa ditoleransi. Kondisi darurat wabah Covid-19 tidak bisa dijadikan dalih sehingga acak-adut penyaluran bansos dapat dimaklumi. Ini semua buah dari pendataan warga miskin yang sejak dulu tak kunjung beres. Data di atas kertas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Di sisi lain, kegaduhan ini seharusnya sudah bisa diantisipasi. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar stimulus ekonomi yang digelontorkan, termasuk bansos tentunya, tepat sasaran. Presiden mengatakan itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (14/4) lalu. Artinya seminggu sebelum penyaluran bansos paket sembako oleh Kementerian Sosial kepada warga Jakarta hari ini.

Para pejabat di tingkat kota, provinsi, maupun pusat, yang sehari-hari bergelut dengan urusan bansos seharusnya sudah bisa mengantisipasi bakal terjadinya kegaduhan. Bansos bukan barang baru. Demikian juga di mana saja bolongnya program ini pasti sudah dipahami. Terutama terkait data keluarga miskin berdasarkan nama dan alamat yang belum akurat.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan nasional seharusnya selalu dimutakhirkan oleh pemerintah daerah (pemda). Melalui lurah hingga pengurus RT-RW, pemda bisa mengecek kondisi riil warga yang perlu mendapatkan bantuan. Perubahan kondisi dan status penerima bantuan seharusnya selalu diperbarui, apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah sudah tidak lagi masuk kategori miskin, apakah masih berdomisili di alamat lama atau sudah pindah, dan seterusnya. Persoalannya, proses verifikasi dan validasi ini tidak selalu mulus.

Persoalan seperti ini sudah menjadi pengetahuan umum. Karena itu, para pejabat seharusnya sudah bisa mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat perubahan besar pada roda perekonomian. Warga kategori rentan miskin tiba-tiba jatuh menjadi miskin ekstrem.

Alokasi tambahan belanja APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan dampak Covid-19 seharusnya tidak membuat para pejabat merasa tenang. Sebaliknya, mereka justru harus tunggang langgang karena mengetahui benar potensi kegaduhan yang bakal timbul terkait penyaluran bansos.

Selama ini bansos reguler berjalan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup dari 9,2 juta keluarga, dan Program Sembako untuk 15,2 juta keluarga. Para penerima adalah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Dengan adanya stimulus, jumlah penerima PKH bertambah menjadi 10 juta keluarga dan Program Sembako menjadi 20 juta keluarga.

Pemerintah sama saja sedang merancang kegaduhan bila hanya mengandalkan data keluarga miskin yang selama ini digunakan. Di lapangan, kita melihat para pengurus RT/RW kerepotan. Para pamong terdekat dengan warga ini seolah menjadi tumbal kekurangsigapan antisipasi penyaluran bansos. Oleh warga mereka dianggap pilih kasih. Padahal mereka mendapatkan data keluarga penerima bansos dari institusi dinas kota/kabupaten.

Adanya warga yang mengembalikan bansos karena merasa tidak berhak adalah bentuk solidaritas yang patut mendapat apresiasi. Namun demikian, di balik itu kita harus prihatin karena berarti ada yang salah dalam proses penyaluran bansos. Proses verifikasi dan validasi tampaknya telat dilakukan. Pendataan keluarga yang tiba-tiba miskin karena dampak PSBB sepertinya tidak terjadi. Inilah yang perlu dievaluasi.

Selain itu, pemerintah dari tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Dinas Sosial di tingkat provinsi hingga Suku Dinas di wilayah kabupaten dan kota, harus terbuka terkait jumlah dan kondisi riil keluarga miskin. Jangan malu mengakui jumlah keluarga miskin riil meski membengkak dibandingkan dengan yang selama ini digembar-gemborkan dalam bahasa politik.

Penghitungan dan pembagian klaster 25% miskin absolut, hingga 40% termasuk rentan miskin harus jelas, termasuk kriterianya. Dengan demikian publik bisa menghitung dan menilai siapa saja warga yang seharusnya mendapatkan bansos, dan siapa yang tidak.

Ingat, pada masa pandemi Covid-19 ini, bansos datang dari banyak pintu. Anggaran dari APBN jelas mengalokasikan bansos. Lantas, kementerian-kementerian merealokasi anggarannya juga untuk bansos. Pemda tingkat I dan II pun demikian. Alangkah sayang bila tidak tepat sasaran.