Stimulus Lanjutan Berskala Besar

Investor Daily Sabtu, 25 April 2020 | 07:44 WIB

Pemerintah telah mengumbar janji akan menggulirkan kembali paket kebijakan stimulus ekonomi guna membantu sektor riil yang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Stimulus diberikan untuk menggerakkan sektor riil dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Stimulus ekonomi masih perlu digulirkan mengingat tidak ada yang bisa memperkirakan sampai kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Setelah menerima berbagai masukan dari para pelaku usaha, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi dan akan memperluas cakupan sektor usaha yang akan mendapatkan insentif fiskal dalam bentuk jaring pengaman sektor riil. Kebijakan yang tertuang dalam paket stimulus lanjutan berskala lebih besar ini meliputi kelonggaran/penundaan/pemotongan pajak (PPh Pasal 21/22/25, PPN), kelonggaran/penundaan pembayaran kredit/utang, restrukturisasi kredit, kelonggaran aturan dan perizinan, kemudahan berusaha dan investasi, percepatan proses dan layanan, pengurangan administrasi dan biaya, serta kredit untuk peningkatan modal kerja dan untuk mempertahankan usaha.

Beberapa stimulus tersebut merupakan perluasan dari kebijakan stimulus kedua, terutama yang terkait pemberian insentif fiskal melalui pembebasan, pengurangan atau pajak ditanggung pemerintah atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25 terhadap 18 sektor usaha dan 749 KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk pajak yang ditangguhkan untuk UMKM.

Dana yang digelontorkan untuk memberikan kelonggaran pajak tersebut diperkirakan Rp 35,3 triliun, termasuk pembebasan pajak terhadap UMKM selama enam bulan agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Guna mendukung paket insentif tersebut, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur insentif pajak untuk 19 sektor industri manufaktur.

Adapun 18 sektor yang akan mendapatkan relaksasi pajak pada stimulus lanjutan atau keempat, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 100 KBLI. Lalu, ada sektor pertambangan dan penggalian 27 KBLI. Kemudian, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan air dingin 3 KBLI, sektor pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah 1 KBLI.

Sektor konstruksi ada 60 KBLI. Ada pula 193 KBLI di sektor perdagangan besar, eceran, reparasi perawatan mobil dan perawatan sepeda motor yang akan mendapatkan insentif perpajakan. Sektor pengangkutan dan pergudangan pun akan diberikan insentif perpajakan mencakup 85 KBLI. Sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman ada 27 KBLI, sektor informasi dan komunikasi 36 KBLI. Lalu, 3 KBLI di sektor aktivitas keuangan dan asuransi, sektor real estat 3 KBLI, dan sektor servis jasa profesional, ilmiah, dan teknis 22 KBLI.

Insentif perpajakan juga akan diperluas kepada sektor aktivitas penyewaan gudang usaha, ketenagakerjaan, agen perjalanan, termasuk pariwisata dan penunjang usaha lain ada 19 KBLI. Kemudian, di sektor pendidikan 5 KBLI, dan sektor kesehatan manusia dan aktivitas sosial 5 KBLI. Lalu, sektor industri pariwisata, kesenian, dan rekreasi ada 52 KBLI, aktivitas jasa lainnya 3 KBLI, dan perusahaan-perusahaan di kawasan berikat.

Sedangkan stimulus untuk UMKM dan koperasi diberikan melalui relaksasi kredit untuk kredit usaha rakyat (KUR), dan sedang disiapkan juga relaksasi untuk kredit melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian. Untuk masyarakat kecil penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6,1 triliun, berupa keringanan pembebasan angsuran bunga dan penundaan angsuran pokok selama 6 bulan. Jumlah akumulasi penerima KUR saat ini sebanyak 19,4 juta orang.

Kita berharap dengan perluasan insentif ini akan mengurangi beban sektor-sektor yang terdampak Covid-19. Insentif kepada sektor riil sangat penting untuk menggerakkan usaha mereka dan terhindar dari keterpurukan lebih dalam. Jika dianalogikan, insentif fiskal merupakan tambahan oksigen kepada sektor riil agar bisa bertahan hidup hingga beberapa bulan ke depan.

Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Karena itu, kita juga berharap pemerintah akan terus mengevaluasi secara berkala insentif-insentif yang sudah diberikan kepada dunia usaha. Dengan demikian, efektivitas stimulus ini akan betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil dan mampu mendorong perekonomian nasional. Dalam rapat terbatas pada Rabu (22/4), Presiden Joko Widodo telah meminta kepada menteri-menteri terkait melakukan kajian cepat guna memetakan seluruh subsektor di sektor riil yang terdampak Covid-19. Hal itu termasuk di dalamnya pengelompokan gradasi dampak akibat Covid-19.

Selain berdampak ke pelaku usaha, stimulus berskala besar juga akan menentukan nasib tenaga kerja. Dengan perusahaan masih bertahan maka PHK bisa dihindari. Kalaupun terpaksa melakukan PHK, jumlahnya tidak terlalu banyak. Gelombang PHK tidak bisa dihindari karena penurunan aktivitas bisnis akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah guna memutus mata rantai Covid-19. Dalam skenario terburuk, pengangguran terbuka di Indonesia diperkirakan bertambah 9,35 juta menjadi 16,4 juta pada 2020 dari 7,05 juta pada tahun lalu.

Peningkatan pengangguran terbuka dalam jumlah sangat besar itu dikhawatirkan akan menciptakan kerawanan sosial. Karena itu, bersama program jaring pengaman sosial (social safety net) yang telah berjalan, kebijakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah akan menentukan keberhasilan mitigasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan penyelamatan perekonomian nasional.