Akhiri PSBB Jakarta

Suara Pembaruan Kamis, 28 Mei 2020 | 08:00 WIB

Di tengah pandemi Covid-19, Jakarta sebagai ibu kota negara jelas memiliki posisi strategis. Jakarta menjadi barometer Indonesia dalam penanganan Covid-19. Apabila Jakarta sukses mengendalikan penyebaran virus corona, di mata dunia internasional, Indonesia pun dinilai berhasil. Tak hanya itu, 33 provinsi lainnya pun menjadikan Jakarta sebagai acuan.

Setelah hampir dua bulan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jakarta relatif berhasil mengendalikan corona. Indikator yang paling menonjol adalah penambahan jumlah orang yang positif terinfeksi corona menurun drastis. Indikator lain yang lebih ilmiah dari sisi epidemiologi tercermin pada angka reproduksi penularan (R0) yang telah berada di bawah angka 1.

Dengan kondisi tersebut, sejumlah kalangan mulai mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakhiri PSBB. Alasan yang paling mendasar adalah roda ekonomi secepat mungkin harus bergerak agar kehidupan masyarakat tidak semakin terpuruk. Sejak pelaksanaan PSBB, aktivitas ekonomi menurun drastis.

Keputusan pemerintah menjalankan PSBB yang pertama kali dilaksanakan di Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis--diikuti oleh wilayah penyangga Bodetabek dan wilayah lain--berdampak besar pada kehidupan ekonomi. Penutupan lokasi wisata dan tempat keramaian umum, mal, serta pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah, termasuk sektor transportasi, membuat kehidupan ekonomi meredup. Aktivitas di pasar tradisional dibatasi, pedagang kaki lima jarang terlihat, serta berbagai sektor informal pun menjadi tak berdaya akibat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mengurung diri di rumah.

Sebagian besar sektor ekonomi berjalan tersendat, bahkan lumpuh sama sekali. Hanya sektor telekomunikasi, jasa pesan-antar, logistik, dan tentu saja kesehatan, yang relatif bisa survive. Akibatnya, sebagian karyawan dirumahkan, bahkan tak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut tentu tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Roda ekonomi harus kembali bergerak. Syaratnya, PSBB yang akan berakhir pada 4 Juni 2020 merupakan yang terakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Oleh karena itu, kita menyambut baik rencana Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta yang akan membuka 67 mal pada 5 Juni 2020, dan enam mal lainnya pada 8 Juni mendatang. Tentu saja operasional mal tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan juga protokol new normal.

Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan PSBB. Dia pun menilai rencana pembukaan mal sebagai imajinasi.

Bagi kita, tak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk memperpanjang PSBB. Semua data yang ada mendukung pencabutan PSBB. Data Bappenas menunjukkan DKI Jakarta merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang memiliki R0 di bawah 1. Fakta epidemiologi ini menjadi landasan yang sahih untuk mengakhiri PSBB.

Kita berharap Pemprov DKI Jakarta tak ragu mengambil keputusan untuk menyudahi PSBB. Keputusan tersebut niscaya membawa kemaslahatan bagi Jakarta dan Indonesia.

Sejalan dengan itu, kita tetap mengingatkan bahwa tren penurunan kasus baru penularan virus corona tetap harus dijaga, bahkan terus dikurangi. Caranya, seluruh warga Jakarta, pelaju, dan pendatang, wajib mematuhi protokol kesehatan, antara lain dengan selalu mengenakan masker, sering mencuci tangan dengan air mengalir, serta senantiasa menjaga jarak fisik (physical distancing).

Virus corona tak mungkin lenyap dari negeri ini dalam waktu dekat. Dengan demikian, kita yang harus bisa menyiasatinya dengan menjalani kehidupan normal baru yang kini dikenal dengan istilah new normal.