Insentif untuk Ketahanan Pangan

Suara Pembaruan Jumat, 29 Mei 2020 | 08:00 WIB

Pandemi Covid-19 mengoyak seluruh sendi ekonomi, termasuk sektor yang terkait dengan penyediaan pangan. Para pelaku usaha di sektor pangan, yakni petani dan nelayan, termasuk kelompok masyarakat yang sangat rentan terdampak pandemi Covid-19. Jika kelompok profesi ini tidak diselamatkan, akan mengancam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, karena mereka tidak akan dapat berproduksi.

Kelangsungan hidup petani dan nelayan harus dijamin pemerintah, agar mereka dapat terus dapat terus berproduksi sehingga kebutuhan pangan nasional tercukupi. Untuk itulah pemerintah telah menyiapkan empat insentif bagi petani dan nelayan.

Dalam rapat kabinet terbatas Kamis (28/5), Presiden Joko Widodo mengungkapkan, insentif yang disiapkan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di masa pandemi. Keempat insentif tersebut adalah, pertama, program jaring pengaman sosial bagi 2,7 petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak. Kelompok ini dipastikan masuk dalam skema bantuan sosial (bansos) pemerintah, untuk meringankan beban biaya rumah tangga.

Kedua, subsidi bunga kredit yang sudah diputuskan pemerintah dan sudah berjalan selama ini untuk membantu masyarakat agar mampu bertahan di tengah pandemi. Anggaran Rp 34 triliun disiapkan untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui kredit usaha rakyat (KUR), program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultra mikro (UMi), pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu juga penundaan angsuran dan subsidi kepada penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian.

Ketiga, stimulus untuk modal kerja bagi usaha pertanian, usaha kelautan, dan usaha perikanan. Untuk insentif ini, Presiden menekankan agar prosedur dan akses bagi petani, petambak, dan nelayan dipermudah.

Keempat, insentif melalui instrumen bantuan nonfiskal, yakni melalui kelancaran supply chain terutama untuk penyediaan bibit pertanian dan perikanan, serta pupuk.

Langkah pemerintah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Saat ini ada sekitar 27 juta keluarga petani, dan 2,7 juta nelayan. Ironisnya, kelompok ini mayoritas merupakan kelompok miskin dan miskin absolut. Oleh karenanya, jika tidak ada jaring pengaman dari pemerintah, dipastikan mereka tidak dapat diproduksi, karena tekanan biaya hidup rumah tangga akibat dampak pandemi Covid-19

Persoalan ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19 tak bisa disepelekan. Bulan lalu, Presiden Jokowi menyebutkkan adanya defisit stok sejumlah komoditas pangan. Beras, misalnya, disebutkan mengalami defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi.

Fakta tersebut tentu tidak bisa lepas dari kondisi pelaku usaha sektor pangan, yakni petani, petambak, dan nelayan yang mulai terdampak Covid-19. Hal ini berimbas pada kegiatan pertanian dan perikanan, sehingga berdampak pada produksi komoditas pangan.

Oleh karena itu, kita berharap insentif yang disiapkan pemerintah bagi petani, petambak, dan nelayan, mampu menjadi jaring pengaman kehidupan mereka, sehingga bisa tetap berproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di tengah pandemi saat ini. Tidak hanya itu, kebutuhan untuk berproduksi, seperti bibit, benih ikan, pupuk, pakan ikan, dan solar untuk melaut harus terjamin ketersediaannya dan tidak terhambat distribusinya lantaran penerapan pembatasan mobilitas di sejumlah wilayah zona merah Covid-19.

Hal yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus menyusun protokol kesehatan dan menyiapkan petani, petambak, dan nelayan memasuki kondisi new normal di sektor usaha pangan. Informasi mengenai cara berproduksi dan melaut harus digencarkan oleh pemerintah daerah dan tenaga penyuluh pertanian.