Demokrasi Pendidikan

Suara Pembaruan Rabu, 24 Juni 2020 | 08:00 WIB

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali kisruh. Hal ini tak lepas dari keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Secara umum, sekolah negeri dinilai lebih berkualitas serta biaya yang dikeluarkan orang tua selama masa pendidikan anak-anaknya relatif lebih terjangkau.

Sekolah negeri sepenuhnya mendapat biaya dari negara, sehingga kesempatan yang sama harus diberikan kepada seluruh anak bangsa. Selama ini, anak-anak dari keluarga mampu lebih berpeluang diterima di sekolah negeri karena berprestasi secara akademik. Hal ini ditunjang oleh asupan gizi yang baik sejak masa kehamilan.

Sebaliknya, anak-anak dari keluarga menengah ke bawah lebih banyak yang kurang beruntung. Bahkan, dalam usia sekolah 7-12 tahun, masih ada yang belum duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, kebijakan PPDB yang dibuat pemerintah pusat melalui Kemdikbud dengan memprioritaskan usia anak, jarak dari rumah ke sekolah, serta kuota untuk beberapa jalur mencerminkan demokrasi di bidang pendidikan.

Dalam PPDB tahun ini, isu usia calon peserta didik baru dan kuota penerimaaan siswa baru kembali muncul. Sejumlah orang tua mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus aturan usia pada PPDB DKI Jakarta lantaran khawatir anak-anaknya tak lolos masuk SMP dan SMA negeri yang dituju.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan kuota lewat jalur zonasi yang hanya 40%, sementara pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan menetapkan kuota minimal 50%.

Pertama, usia calon peserta didik baru. Permendikbud 44/2019 jelas mengatur persyaratan calon peserta didik TK adalah lima tahun atau paling rendah empat tahun untuk kelompok A dan berusia enam tahun atau paling rendah lima tahun untuk kelompok B. Untuk SD, tujuh tahun sampai 12 tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli tahun berjalan, lalu SMP berusia paling tinggi 15 tahun dan SMA atau SMK paling tinggi 21 tahun.

Untuk tingkat SD, yang diprioritaskan adalah usia, kemudian jarak dari rumah siswa ke sekolah. Artinya, anak yang berusia tujuh tahun atau lebih diprioritaskan untuk diterima dibanding yang berusia kurang dari tujuh tahun.

Kemudian, untuk tingkat SMP dan SMA, yang diprioritaskan adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran yang diprioritaskan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan pemerintah pusat. Kita mendukung kebijakan ini karena sejalan dengan demokrasi di bidang pendidikan. Anak-anak yang berusia lebih tua lebih berhak mendapat kursi di sekolah negeri dan pada umumnya mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah. Di sinilah negara hadir dengan memberi kesempatan belajar yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah negeri menjadi tumpuan harapan bagi mereka untuk mengubah kehidupan keluarganya.

Kedua, kuota jalur zonasi. Kita bisa memaklumi sikap Pemprov DKI yang menetapkan kuota jalur zonasi sebesar 40%, karena di sisi lain kuota untuk jalur afirmasi ditingkatkan menjadi 25%, sementara Permendikbud 44/2019 mematok kuota minimal 15%. Hanya saja, Pemprov DKI juga perlu mematuhi aturan pemerintah pusat.

Untuk itu, kita berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengubah peraturan yang telah dibuat dengan menyediakan kuota zonasi sebesar 50% dan tetap mempertahankan kuota 25% untuk jalur afirmasi. Sisa kuota 25 persen bisa dibagi untuk jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Pemerintah pusat melalui Kemdikbud dan Pemprov DKI Jakarta telah membuat keputusan yang bijak dalam penerimaan siswa baru. Peraturan yang dibuat pasti tak akan bisa memuaskan semua orang. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Apabila orang tua kesulitan membiayai anaknya sekolah, ada bantuan yang diberikan melalui Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Indonesia Pintar.