Memulihkan Kesehatan dan Perekonomian

Suara Pembaruan Jumat, 26 Juni 2020 | 08:00 WIB

Untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 merebak, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah. Melalui blusukan ke Jatim, Jokowi memberikan pesan jelas bahwa tidak selamanya kita harus tinggal di rumah sampai vaksin Covid-19 ditemukan. Kebiasaan blusukan yang kembali dilakukan Presiden menjadi contoh bagi masyarakat untuk bisa kembali berkegiatan seperti sedia kala dengan kebiasaan baru.

Presiden Jokowi dalam kesempatan ini juga memberi pesan perlu pemahaman bersama. Pertama, berbahaya sekali bila ada yang masih memiliki perasaan bahwa kondisi kita sedang normal-normal saja. Yang benar adalah, kegiatan normal tetap dijalankan namun dengan kebiasaan baru, yakni berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Di sinilah masyarakat memiliki peran besar mencegah penyebaran Covid-19.

Kedua, pandemi tidak bisa dilihat hanya dari persoalan kesehatan melainkan juga perekonomian. Jokowi menyebut, 215 negara mengalami hal serupa. Dampak pandemi Covid-19 bukan hanya orang meregang nyawa akibat terpapar virus melainkan juga orang kehilangan pekerjaan dan mandeknya roda perekonomian. Karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian.

Terkait kecermatan dan kehati-hatian ini, Jatim menjadi contoh menarik. Data yang disebutkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa cukup mencengangkan. Rate of transmission (tingkat penularan) di Jatim naik gara-gara masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan pada masa Lebaran. Mengutip temuan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Khofifah mengutarakan, tempat ibadah yang masih aktif di Jatim sebanyak 81,7%. Warga yang tidak mengenakan masker 70,6%. Warga yang tidak menjaga jarak atau physical distancing 64,6%.

Di pasar tradisional, masih 84,1% pedagang tidak menggunakan masker dan 89% tidak menjaga jarak. Demikian halnya dengan budaya berkumpul yang masih aktif 72,5%. Sebanyak 88,2% warga yang berkumpul itu tidak menggunakan masker dan 89% tidak menjaga physical distancing.

Dengan kondisi seperti Jatim maka perlakuan terhadap pembukaan sentra ekonomi serta aktivitas sehari-hari pun tentu harus dihitung cermat. Seperti beberapa kali dinyatakan Presiden Jokowi dan juga digaungkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, untuk melangkah ke fase new normal perlu mempertimbangkan kondisi pandemi, harus ada sosialisasi, serta simulasi.

Bila tidak konsisten, artinya tahapan-tahapan tersebut diterabas, maka akan jelas kelihatan bahwa pemerintah tidak sedang menjalankan kebijakan memulihkan kesehatan dan ekonomi beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Di kemudian hari hasilnya akan dengan mudah terlihat dari grafik ledakan kasus baru.

Melalui kunjungan kerja ini kita juga menangkap pesan bahwa pandemi tidak perlu ditakuti melainkan harus dihadapi. Seperti diketahui, Jokowi tidak jadi berkunjung ke Jateng. Provinsi Jatim yang memiliki laju penambahan kasus Covid-19 cukup tinggi justru menjadi pilihan. Sehari sebelum kunjungan, jumlah kasus harian di Jatim tertinggi di Indonesia, mengalahkan Jakarta. Jatim seperti diperkirakan banyak epidemiolog, bakal menyamai dan bahkan melampaui DKI Jakarta sebagai daerah dengan jumlah kasus kumulatif terbanyak di Indonesia.

Jokowi tidak memilih daerah hijau atau wilayah yang aman dari sisi kesehatan. Ia justru melangkah ke wilayah merah.

Blusukan pertama Jokowi di masa pandemi ini juga menjadi gambaran masyarakat Indonesia pada umumnya. Jokowi, seperti diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sudah tidak tahan untuk kembali blusukan yang menjadi kebiasaannya sejak menjabat wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, maupun presiden pada periode pertama.

Selama pandemi Presiden absen dari kegiatan blusukan. Jokowi berkonsentrasi untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun, Presiden memberi contoh jelas bahwa saat beraktivitas tidak serta merta kita bebas. Semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan ketat sesuai aturan. Persoalannya, tidak semua orang mau mencontoh apa yang sudah dilakukan Presiden maupun pesan yang sudah disampaikan. Untuk disiplin dan taat, sebagian masyarakat kita masih ada yang harus terlebih dulu diperingatkan atau dikenai sanksi.