Mengevaluasi PSBB Transisi

Suara Pembaruan Senin, 29 Juni 2020 | 08:00 WIB

Akhir Juni, sesuai janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, fase pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Ibu Kota akan dievaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi penentu langkah selanjutnya, apakah Jakarta akan menuju transisi tahap kedua atau kebijakan lainnya.

Sejauh ini kita melihat bahwa langkah-langkah yang diambil DKI Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19, cukup terukur. Jakarta melakukan tiga periode PSBB. Setelah itu, PSBB tidak langsung dicabut meski angka reproduksi efektif (Rt) turun drastis dari 4 pada bulan Maret menjadi 0,99 pada awal Juni.

Kewaspadaan dan kecermatan terlihat dari pemilihan fase PSBB transisi yang berlaku sejak 4 Juni lalu. Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov DKI Jakarta tidak serta merta membuka diri meski angka Rt menurun signifikan. Jakarta masih memperhatikan kenyataan bahwa penambahan kasus pasien positif kala itu cukup tinggi, yakni 400 per pekan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menjadi mitra Gugas Covid-19 DKI menyebut bahwa Jakarta dapat disebut aman bila penambahannya kurang dari 100 dalam sepekan.

Pada masa transisi sejumlah sektor bisnis mulai dibuka kembali. Kendaraan umum massal dan non-massal diizinkan beroperasi. Namun pelonggaran aturan pembatasan ini dilakukan terukur. Salah satu contoh, kendaraan pribadi boleh diisi penuh asal penumpangnya satu keluarga. Aturan keluar masuk Jakarta masih sama seperti sebelumnya, yakni wajib menyertakan surat izin keluar masuk (SIKM).

Terdapat tahapan-tahapan mana yang lebih dahulu dibuka dan mana yang tidak. Selain itu, penanggulangan Covid-19 juga dilakukan spesifik. Gugas Covid-19 DKI menentukan 66 rukun warga (RW) yang masih masuk kategori zona merah sehingga disebut sebagai wilayah pengendalian ketat (WPK) karena jumlah kasusnya masih tinggi. Pasar tradisional baru pada pertengahan Juni dibuka dengan aturan ganjil genap, artinya hanya separuh pedagang yang berjualan sesuai tanggal genap dan ganjil. Demikian juga tempat olahraga dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD).

Berbagai pertimbangan tersebut meyakinkan kita bahwa pada evaluasi PSBB transisi akhir bulan ini pun bakal secermat sebelumnya. Kita masih ingat prinsip Anies Baswedan dalam penanganan pandemi, yakni Pemprov DKI tidak akan membuat kebijakan yang tidak memprioritaskan keselamatan masyarakat.

Pada perayaan HUT ke 493 DKI Jakarta, Anies memberikan kabar menggembirakan bahwa dua minggu pertama PSBB transisi telah berjalan dengan baik. Meski masih ada kasus baru Covid-19, angka penularan di Jakarta berangsur turun dan tidak terlalu membahayakan.

Di sana-sini ada pelanggaran penerapan protokol kesehatan namun Anies mengklaim skalanya kecil dibanding kedisiplinan 11 juta penduduk. Sementara data lain menunjukkan bahwa jumlah RW zona merah yang masuk wilayah pengendalian ketat sudah turun tinggal sepertiganya. Maka tak mengherankan bila Anies menyatakan penanganan Covid-19 di Jakarta terkendali.

Meski terkendali pada dua minggu pertama dan tampaknya fase transisi berlanjut dua pekan kemudian bukan berarti ada kebebasan berperilaku. Hal ini yang perlu ditekankan dan disosialisasikan ke masyarakat, terutama kalangan yang gagap informasi. Bukan hanya di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia, banyak orang yang masih menganggap bahwa new normal adalah kebebasan setelah aturan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah diperlonggar.

Protokol kesehatan berupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak belum menjadi kebiasaan baru bagi sebagian warga. Contoh ini sudah nyata di depan mata. Pelaksanaan CFD menjadi sorotan Gugas Covid-19 pusat karena banyaknya pelanggaran. Ketidakdisiplinan di pasar tradisional kini menjadikan area tersebut sebagai klaster baru di sejumlah wilayah. Kenyataan lain soal mobilitas manusia, meski SIKM masih berlaku namun harus diingat bahwa para petugas yang menjaga perbatasan sudah ditarik sejak setelah masa pulang mudik selesai.

Berbagai kenyataan tersebut harus menjadi perhatian Gugas Covid-19 DKI Jakarta sembari menyandingkannya dengan perhitungan ilmiah dan pertimbangan para pakar untuk memutuskan langkah apa setelah fase transisi tahap pertama.