Ekonomi Mulai Bangkit

Investor Daily Senin, 29 Juni 2020 | 07:46 WIB

Ekonomi mulai menggeliat. Sejak kantor, pabrik, pasar, mal, dan tempat rekreasi dibuka, denyut kehidupan mulai tampak. Walau pegawai yang masuk kantor masih terbatas dan pengunjung mal baru sedikit, tanda-tanda kebangkitan ekonomi sudah terlihat.

Ekonomi bergerak ketika manusia mulai bergerak. Sejak pemerintah membuka pembatasan sosial, transaksi bisnis kembali terjadi. Para pelaku bisnis, terutama usaha mikro yang jumlahnya lebih dari 60 juta, mulai beraktivitas.

Kita mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menempatkan aktivitas ekonomi sama penting dengan upaya memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Aspek kesehatan dan keselamatan manusia tetap menjadi prioritas. Namun, pada saat yang sama, aktivitas ekonomi harus kembali dibuka.

Jika terus-menerus dibatasi dengan ketat, ekonomi akan lumpuh. Bukan hanya angka pengangguran dan kemiskinan yang melonjak, juga angka warga yang sakit jiwa. Banyak keluarga yang tidak harmonis karena suami kehilangan pekerjaan. Dampak buruk penurunan kinerja ekonomi lebih besar, luas, dan terukur, dibanding kematian akibat Covid-19.

Banyak pihak mempertanyakan keputusan presiden. Kepala negara dinilai kurang mengindahkan nyawa manusia yang melayang akibat Covid-19. Mereka minta agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilanjutkan hingga kurva positif Covid-19 menunjukkan penurunan konsisten selama dua pekan.

Pengaktifan kembali ekonomi merupakan langkah terbaik. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Beraktivitas dan bekerja kembali di era new normal wajib menjalankan protokol kesehatan.

Kampanye new normal harus lebih digencarkan agar aktivitas ekonomi tidak dikendurkan. Kita berharap pelonggaran bertahap yang sudah dimulai pertengahan Juni 2020 akan dilanjutkan. Para pemimpin daerah diharapkan mendukung kebijakan presiden agar ekonomi kembali bangkit.

Akibat pembatasan aktivitas selama tiga setengah bulan terakhir, ekonomi mengalami kontraksi serius. Setelah bertumbuh 2,97% pada kuartal pertama 2020, ekonomi Indonesia diperkirakan kontraksi 3-4% pada kuartal kedua.

Dengan aktivitas bisnis yang kembali didorong, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tidak lagi minus dan di kuartal keempat 2020, ekonomi bisa melaju 3-4%. Jika perkiraan ini menjadi kenyataan, ekonomi Indonesia 2020 luput dari minus.

Secara nasional, angka positif Covid-19 masih dalam tren naik. Minggu (28/6/2020), warga Indonesia yang terinfeksi Covid-19 mencapai 52.812. Jatim menempati peringkat pertama dengan angka positif 11.178, melampaui DKI, 10.989, dan Sulawesi Selatan 4.615.

Jakarta tidak lagi menjadi episentrum. Sejumlah wilayah dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) besar, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan kini menjadi episentrum baru.

Kontribusi DKI terhadap PDB 18%. Sedang Jawa Timur 14,9%, Jawa Barat 13,4%, Jawa Tengah 8,6%, dan Sulawesi Selatan 3,2%. Di sinilah pentingnya pengaktifan kegiatan kembali ekonomi di lima provinsi ini.

Untuk mencegah Indonesia dari resesi dan mendongkrak ekonomi yang mengalami kontraksi serius, dana stimulus ekonomi harus segera dikucurkan. Masyarakat yang kelaparan dan kesulitan membiayai kebutuhan hidup harus segera mendapatkan bantuan sosial.

Dunia usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi harus segera mendapatkan kucuran dana. Bidang kesehatan yang dijanjikan harus segera mendapatkan dana. Total dana stimulus sebesar Rp 695,2 triliun perlu segera dicairkan.

Seperti diberitakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk melebarkan defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB. Dengan defisit sebesar ini, pemerintah bisa mengalokasikan dana stimulus sebesar Rp 695,2 triliun.

Perlindungan sosial mendapatkan alokasi dana Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,6 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,6 triliun, sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemda Rp 106,1 triliun, UMKM Rp 123,45 triliun, sektor kesehatan Rp 87,5 triliun.

Namun, realisasi dana stimulus masih sangat rendah. Kondisi inilah yang membuat Presiden Jokowi geram, pelaku usaha kecewa, rakyat yang menunggu bansos menangis pilu, dan rumah sakit menderita dalam penantian.

Hingga pekan silam, pencairan sektor kesehatan baru terealisasi 4,68%. Hanya pencairan dana perlindungan sosial yang cukup besar, yakni 34,06%. Dana untuk UMKM baru dicairkan 22,74%, insentif dunia usaha lewat pengurangan pajak baru 6,8%, stimulus sektoral dan pemda 4,01%, dan paling rendah adalah pembiayaan korporasi yang masih 0%.

Pada rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang digelar internal 18 Juni 2020 dan rekamannya baru diedarkan Biro Pers, Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden menyatakan kekecewaannya. Rendahnya pencairan dana stimulus ekonomi merupakan indikasi rendahnya sense of crisis para menteri dan para pimpin lembaga pemerintahan.

"Kita bertanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi dan perasaan ini, tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama,” tegas Jokowi. Ia meminta jajaran menteri agar berhati-hati dalam menghadapi krisis ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Mengutip Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 terkontraksi hingga minus 6%, bahkan bisa sampai minus 7,6%. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja ekstra keras dan melakukan langkah terobosan. Dalam situasi luar biasa harus ada kebijakan yang juga luar biasa. Tidak bisa hanya biasa-biasa saja.

Presiden menegaskan, ia siap mendukung kebijakan menteri dan lembaga. Jika keputusan menteri dan para pemimpin lembaga membutuhkan peraturan pengganti perundang-undangan (perppu) atau peraturan presiden (perpres), presiden akan menandatanganinya.

“Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis,” tegas Jokowi.

Kita tidak tahu suasana batin presiden. Namun, presiden dalam arahannya--yang dihadiri semua menteri, gubernur BI, dan ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)--menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pencairan dana stimulus yang terlalu rendah.

Kita mendukung perintah presiden kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar dana stimulus dicairkan lebih cepat dan mengambil kebijakan penting untuk menggerakkan ekonomi. Pelonggaran pembatasan sosial harus diimbangi oleh pencairan dana stimulus agar rakyat tidak kelaparan, kembali mendapatkan daya beli, dan dunia usaha kembali bergairah.