Langkah Bijak Gubernur Anies

Suara Pembaruan Kamis, 2 Juli 2020 | 08:00 WIB

Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi selama 14 hari hingga 16 Juli mendatang. Pertimbangannya, wabah Covid-19 masih ada di tengah-tengah masyarakat.

Kita mengapresiasi keputusan Pemprov tersebut yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga Jakarta. Meskipun rasio kasus positif terhadap jumlah orang yang menjalani tes (positivity rate) di bawah 5%, Gubernur Anies Baswedan memilih untuk memastikan penyebaran virus benar-benar terkendali. Positivity rate di bawah 5% merupakan ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dapat melonggarkan pembatasan di suatu wilayah.

Indikator statistik tidak dijadikan parameter tunggal bagi Pemprov DKI Jakarta. Pertimbangan kualitas penanganan lebih dikedepankan. Sebab, masih ada wilayah-wilayah yang dinilai rawan penyebaran, antara lain wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang menjadi karakteristik kehidupan urban di Jakarta.

Fakta bahwa wabah Covid-19 masih ada di tengah-tengah masyarakat, diketahui dari swab test yang secara masif dilakukan Pemprov DKI hingga ke perkampungan penduduk. Saat ini, menurut penuturan Gubernur Anies, penambahan kasus baru tidak lagi berasal dari pasien yang ada di rumah sakit, tetapi di kampung-kampung melalui tes yang dilakukan tenaga medis di tingkat puskesmas.

Di samping itu, Pemprov juga menyadari adanya dua tempat kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dua tempat itu adalah pasar tradisional dan kereta rel listrik (KRL). Pasar tradisional, misalnya, dari 153 pasar yang dikelola PD Pasar Jaya, ada 19 pasar yang sempat ditutup saat periode transisi sepanjang Juni lalu, lantaran ditemukan ada warga dan pedagang yang positif terinfeksi Covid-19.

Sedangkan di KRL, tingginya mobilitas warga dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang bekerja ke Jakarta setiap hari, membuat moda transportasi massal ini memiliki potensi yang penularan yang tinggi. Bahkan saat DKI Jakarta masih memberlakukan PSBB, sempat ditemukan ada penumpang yang positif Covid-19.

Oleh karena itulah Pemprov DKI Jakarta mewaspadai pasar tradisional dan KRL. Aparat keamanan TNI dan Polri pun dilibatkan untuk meningkatkan pengawasan di dua tempat tersebut.

Langkah ekstra hati-hati ini yang menjadi pilihan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, supaya pemerintah daerah (pemda) benar-benar mempertimbangkan data lapangan sebelum memutuskan pelonggaran menuju new normal. Setiap keputusan harus berbasis data faktual yang dianalisis secara scientific.

Ke depan, yang perlu dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dan juga pemda lainnya, adalah meningkatkan pelacakan kasus dan memperbanyak jumlah pemeriksaan (swab test) berbasis polymerase chain reaction (PCR). Memang, seperti diakui Anies, dengan memperbanyak tes, ada potensi jumlah kasus bertambah banyak. Namun, hal itu sangat berguna karena pemerintah memiliki peta sebaran kasus yang semakin lengkap. Tes yang semakin banyak ibarat senter besar yang menerangi, sehingga tidak ada lagi kasus yang tersembunyi. Kasus-kasus yang bermunculan setiap hari merupakan informasi berharga sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan secara cepat, terukur, dan tepat.

Terus bertambahnya kasus baru, seiring dengan gencarnya swab test, membuktikan masih terjadi penularan di tengah warga, sekaligus cermin bahwa protokol kesehatan belum sepenuhnya dijalankan. Ini penting sebagai evaluasi bagi Pemprov untuk terus mengingatkan warga mengenai pentingnya menjalankan protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Jika diperlukan, Pemprov bisa menempuh upaya yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan guna memutus penularan Covid-19, sehingga kita segera memasuki kehidupan new normal