Stagnasi Stimulus

Investor Daily Sabtu, 4 Juli 2020 | 07:55 WIB

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah digulirkan pemerintah lebih dari dua bulan lalu. Besaran alokasi anggaran telah mengalami beberapa kali revisi. Berawal dari hanya sebesar Rp 318 triliun, saat ini plafon yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 695 triliun Dana PEN) atau lebih populer dengan sebutan stimulus ekonomi tersebut meliputi bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebanyak Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, insentif UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta stimulus sektoral dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Lambannya realisasi pencairan stimulus menjadi keprihatinan banyak pihak. Tidak sedikit usaha mikro kecil menengah (UMKM), korporasi, dan asosiasi pengusaha yang mengungkapkan kekecewaan. Presiden bahkan sangat marah karena realisasi pencairan stimulus yang rendah, sehingga terlontar ancaman reshuffle kabinet.

Di antara enam pos pengeluaran stimulus tersebut, hingga saat ini baru dana perlindungan sosial yang tingkat pencairannya sesuai harapan. Dari bujet sebesar Rp 203,9 triliun, pencairan dana perlindungan sosial mencapai 34,06% atau setara Rp 69,4 triliun.

Namun, ada data yang tidak sinkron untuk pencairan insentif UMKM. Kementerian Keuangan mengklaim realisasinya mencapai 22,74% atau sekitar Rp 28 triliun dari pagu sebesar Rp 123,46 triliun. Namun, anehnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat realisasi belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk koperasi dan UMKM baru mencapai Rp 250,16 miliar atau 0,2% dari total pagu.

Ketidaksinkronan data dua kementerian tersebut menunjukkan adanya ketidakberesan dalam implementasi stimulus ekonomi di lapangan. Mungkin juga merefleksikan lemahnya koordinasi. Pantas saja jika sampai Presiden Jokowi marah.

Ada berbagai alasan yang diungkapkan pemerintah tentang rendahnya realisasi stimulus ekonomi. Untuk dana kesehatan, ada kendala pada proses administrasi dan verifikasi yang rigid. Verifikasi yang belum diproses di rumah sakit masih sangat tinggi. Juga ada keterlambatan penagihan.

Sedangkan untuk dana perlindungan sosial, meski tingkat pencairannya tinggi, penyerapan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa masih rendah. Banyak terjadi salah sasaran penerima dan overlapping. Dalam hal insentif usaha, lemahnya sosialisasi membuat banyak dunia usaha tidak memanfaatkan karena ketidaktahuan mereka.

Adapun insentif lain, seperti untuk korporasi, UMKM, dan pemda, rendahnya realisasi umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya. Bahkan realisasi insentif untuk korporasi hingga saat ini masih nihil.

Kementerian Keuangan beralasan, realisasi insentif korporasi masih nol karena pemerintah masih fokus pada pencairan dana bantuan sosial dan kesehatan. Alasan tersebut bisa dipertanyakan jika melihat insentif kesehatan pun realisasinya masih 4,68%. Banyak tenaga medis yang belum menerima insentif sepeser pun.

Di lain sisi, Kementerian Keuangan juga mengakui kesulitannya terkait rencana penempatan dana pemerintah ke bank jangkar, untuk membantu likuiditas bank yang merestrukturisasi kredit. Padahal, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan peraturan. Aturan itu sulit diimplementasikan lantaran prosedurnya agak rumit dan kriterianya sulit dipenuhi.

Karut marut seputar implementasi stimulus ekonomi hendaknya menjadi pelajaran bagi semua. Realita ini seperti menjadi stigma bahwa banyak kebijakan di Indonesia yang tidak didesain secara matang, detail, dan terencana. Saat kebijakan itu digulirkan, kerap tidak dibarengi peraturan teknis yang detail sebagai acuan bagi pelaksana di lapangan.

Diperburuk lagi oleh faktor kelemahan data, banyak kebijakan yang secara filosofi dan konsep sangat bagus akhirnya menjadi semrawut ketika harus dilaksanakan di lapangan. Ataukah kondisi tersebut juga mencerminkan kualitas aparat birokrasi kita yang cenderung birokratis dan mempersulit? Semoga tidak.

Itulah sebabnya, kita berharap pemerintah memperbaiki kebijakan pencairan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Lengkapi peraturannya, permudah prosedur dan birokrasinya, perbaiki transparansi dan akuntabilitasnya, benahi akurasi data penerima, serta gencarkan sosialisasinya.

Jangan sampai terjadi kemandekan, stagnasi, dan kongesti stimulus. Kita tidak ingin dunia usaha dan masyarakat yang mati suri dalam tiga bulan terakhir karena tertekan pandemi Covid-19 akhirnya keburu mati gara-gara keterlambatan guyuran stimulus yang sangat mereka butuhkan.