“Lampu Merah” Pandemi

Suara Pembaruan Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB

Setelah empat bulan lebih menjalani masa pandemi Covid-19, penambahan jumlah kasus baru bukan lagi menjadi isu utama di benak publik. Kita sudah tidak kaget oleh penambahan kasus baru yang mencapai lebih dari 1.000 dalam sehari. Publik baru terperangah manakala penambahannya menembus 2.000.

Penambahan penderita Covid-19 akan terus ada sepanjang masa seperti juga penyakit-penyakit lain. Tiongkok yang telah melewati puncak pandemi pun masih mencatat tambahan kasus baru, meski di bawah dua digit. Yang menjadi persoalan adalah bila penambahannya tak terkendali sehingga para penderita tidak tertangani.

Kita tahu bahwa penambahan kasus baru adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian sangat berbahaya bila ada yang menganggap setiap penambahan adalah hal biasa. Tampaknya inilah yang terjadi di negara kita. Setidaknya bagi sebagian besar masyarakat di level bawah.

Kita yakin, pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupun pemerintah daerah sudah begitu rupa berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Sayang, sebagian masyarakat masih menganggap enteng penularan. Mereka mengesampingkan protokol kesehatan.

Karena itu peringatan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa penambahan 2.657 kasus baru pada Kamis (9/7) merupakan “lampu merah”, tidak boleh dimaknai hanya dari ukuran angka. Lebih dari itu, fenomena rendahnya kesadaran masyarakat juga sudah pada tahap “lampu merah”, atau menyalanya tanda bahaya.

Bukan tidak mungkin, penambahan angka hingga 2.000 nantinya menjadi biasa. Lantas, akankah kita menunggu sampai sama seperti Amerika yang penambahan per hari bisa sampai puluhan ribu?

Indonesia harus meniru Tiongkok pascapuncak gelombag pertama. Penambahan yang kurang dari sepuluh kasus pun menjadi perhatian besar. Mereka tak ingin kecolongan. Ibaratnya penelusuran sumber penular dilakukan di setiap jengkal. Tujuannya agar tak terjadi lagi ledakan Covid-19.

Kita punya pengalaman berharga di mana kurva penularan di DKI Jakarta dan sebagian wilayah Jabar, sebagai episentrum pandemi, sudah terlihat menurun sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, kurva kembali menampakkan tanda-tanda kenaikan ketika terjadi pelonggaran PSBB. Artinya, pencegahan belum menjadi kesadaran pribadi sebagian besar masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pembukaan kembali sejumlah aktivitas demi bergulirnya roda perekonomian, perlu upaya nyata menanggulangi peningkatan penyebaran Covid-19 ini.

Pertama, pemerintah daerah tidak perlu segan memperketat pembatasan atau bahkan menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan. Pembukaan aktivitas perekonomian dan sosial tanpa dibarengi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan adalah bunuh diri. Tanpa peran pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat bisa dipolitisasi kebijakan herd immunity, atau sengaja membiarkan banyak orang terinfeksi virus untuk membentuk imunitas kelompok sehingga virus tak punya kesempatan menular.

Peran TNI-Polri yang mengedepankan pendekatan humanis membuat geregetnya tak terasa dalam ikut serta mendisiplinkan masyarakat. Pemda pun tampak kurang proaktif.

Kedua, bahaya penyebaran dan dampak Covid-19 harus terang benderang disosialisasikan kepada publik. Selama ini tampak sekali pemerintah melansir hal-hal positif dari perkembangan pandemi. Sangat mungkin karena kebijakan sejak awal, pemerintah tak ingin membuat khawatir masyarakat. Ketakutan akan pandemi justru membuat imunitas menurun dan akan mematikan bila tertular.

Paradigma seperti in harus dihapus. Sebagai contoh, umumkan secara terbuka bila Jatim dianggap gagal menanggulangi pandemi setelah mendapatkan peringatan dari Presiden Jokowi. Pengumuman ini tentu berdasarkan data ilmiah dan bukan untuk menyalahkan pemda, melainkan unutk mencelikkan mata hati publik yang selama ini buta akan bahaya Covid-19. Demikian juga munculnya klaster baru di Secapa TNI AD Jabar harus terbuka disebutkan mengapa terjadi dan bagaimana evaluasinya sehingga tak akan terulang di tempat lain.

Ketiga, selain memberdayakan ilmuwan di bidang epidemiologi, kedokteran, atau ilmu kesehatan masyarakat, tak kalah penting pemerintah mengikutsertakan para pakar komunikasi, sosiolog, maupun antropolog. Mereka perlu dilibatkan untuk mengetahui tabiat kelompok masyarakat sehingga pesan bahaya Covid mudah ditangkap dan protokol kesehatan menjadi budaya baru pada hari-hari ke depan.