Timnas Indonesia Dicoret ke SEA Games, PP PTMSI Rugi Rp 15 Miliar

Timnas Indonesia Dicoret ke SEA Games, PP PTMSI Rugi Rp 15 Miliar
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol (Purn) Oegroseno (tengah) bersama dua atlet tenis meja. ( Foto: Istimewa )
Arnold H Sianturi / JEM Rabu, 23 Oktober 2019 | 15:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Harapan delapan atlet muda tenis meja Indonesia, yang terdiri dari 4 atlet putra dan 4 atlet putri, untuk bertarung mengharumkan nama Bangsa Indonesia dalam ajang Southeast Asian Games (SEA) Games ke-30 tahun 2019 di Filipina, terancam kandas karena keputusan Mahkamah Agung (MA) sejak 2014 yang mengukuhkan kepengurusan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), belum juga diakui.

"Pengingkaran terhadap keputusan MA yang diabaikan oleh induk organisasi olahraga dengan mencoret cabang olahraga tenis meja dari ajang SEA Games ke-30 di Filipina tahun 2019 ini, sudah mengakibatkan kerugian yang dikeluarkan melalui swadaya PP PTMSI, mencapai Rp 15 miliar. Estimasi kerugian itu karena tim nasional sudah bertanding melawan atlet - atlet dari 8 negara di tingkat Asia, dan juga babak kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 serta menghadapi kejuaraan internasional bulan November 2019 di Batam," ujar Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, melalui siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Mantan Wakapolri ini mengungkapkan, upaya menggagalkan timnas Indonesia untuk tampil dalam kejuaraan tenis meja SEA Games di Filipina dalam waktu dekat ini, tidak terlepas dari adanya konspirasi dari segelintir pihak. Organisasi ini seharusnya sudah dapat menyelesaikan dualisme kepengurusan setelah keluarnya putusan PTUN di pertengahan tahun 2014 dan keputusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Nomor: 274K/ TUN / 2015. Keputusan MA mengukuhkan kepengurusan PP PTMSI pimpinan Komjen Pol (Purn) Oegroseno.

"Oleh karena itu, pembatalan keberangkatan timnas tenis meja ke Filipina selain merusak nama baik Bangsa Indonesia, juga tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yakni, Kemanusiaan yang adil dan beradap dan Sila Kelima yaitu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membutuhkan keadilan," katanya.

Padahal, sambung Oegroseno, dalam ajang SEA Games di Filipina, PP PTMSI yang menyiapkan 4 atlet putra dan 4 atlet putri sejak Maret 2019 tersebut, menargetkan untuk meraih satu medali emas, 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Namun, target dan harapan yang ingin dicapai timnas itu justru dihancurkan dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Harapan atlet muda Indonesia untuk mengharumkan Bangsa Indonesia dihancurkan oleh kesewenang - wenangan pribadi tanpa mempertimbangkan landasan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 16 Tahun 2007.

Seperti yang diketahui, berdasarkan penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor 75/2014/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Nomor: 302/ B/ 2014/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahmakah Agung Nomor 274 K/TUN/ 2015, dalam perkara antara Komjen Pol (Purn) Oegroseno sebagai penggugat melawan Ketua KONI Tono Suratman sebagai tergugat.

Dalam putusan itu, PTUN mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan membatalkan surat keputusan Tata Usaha Negara sesuai keputusan ketua KONI Pusat Nomor 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Besar Tenis Meja Indonesia masa bakti 2014 - 2018. PTUN Jakarta memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara, termasuk susunan kepengurusan Marzuki Ali.

Ketua KONI pusat juga diperintahkan menerbitkan surat keputusan pengesahan dan pengukuhan terhadap kepengurusan besar PTMSI hasil musyawarah nasional luar biasa, 31 Oktober 2013. Selain itu, PTUN Jakarta juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000.



Sumber: Suara Pembaruan