Kartu Prakerja di Masa Pandemi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kartu Prakerja di Masa Pandemi Covid-19

Opini: Timboel Siregar
Penulis adalah koordinator advokasi BPJS Watch dan sekjen OPSI.

Selasa, 28 April 2020 | 08:00 WIB

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi dan menunjukkan angka yang semakin membesar. Jumlah pekerja yang dirumahkan tanpa upah pun semakin banyak. Pandemi Covid-19 menghantam semua sektor usaha sehingga PHK dan merumahkan pekerja menjadi pilihan para pengusaha. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, lebih dari 2 juta pekerja dari 116.000 lebih perusahaan dirumahkan dan kena PHK terimbas pandemi Covid-19 ini.

Untuk membantu daya beli pekerja yang mengalami PHK atau pekerja yang dirumahkan tanpa upah, pemerintah telah merilis program Kartu Prakerja, yang dikemas dalam dua bentuk yaitu paket pelatihan dan bantuan uang tunai. Pada konsep awal, program ini lebih difokuskan pada pelatihan vokasional. Namun, di era pandemi Covid-19, program tersebut lebih didorong untuk membantu daya beli pekerja, walaupun ada juga pelatihan yang diwajibkan sebagai syarat mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Program Kartu Prakerja memiliki tujuan yang baik, namun menimbulkan polemik. Polemik pertama muncul ketika anggota Komisi IX DPR mempertanyakan pengelola program ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi IX mendorong agar pengelolaan program Kartu Prakerja ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga mereka dapat mengawasinya melalui rapat kerja dengan menteri ketenagakerjaan secara langsung.

Menurut saya, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pelaksanaan inisiatif, serta pengendalian kebijakan. Kemenko Perekonomian tidak bertugas melaksanakan program teknis seperti Kartu Prakerja.

Polemik kedua adalah penetapan delapan perusahaan oleh pemerintah untuk melaksanakan pelatihan di Kartu Prakerja ini. Seharusnya penetapan ini dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dana Kartu Prakerja berasal dari APBN sehingga harus diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Memang pemerintah tidak memberikan dana langsung ke lembaga pelatihan tersebut. Namun, mereka yang lolos menjadi peserta program Kartu Prakerja, wajib memilih pelatihan yang ditawarkan delapan perusahaan tersebut, tidak bisa ke lembaga pelatihan lain.

Polemik ketiga adalah tentang pelatihan yang wajib diikuti oleh peserta Kartu Prakerja, sebagai syarat mendapatkan dana bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Di era Covid-19 ini, sebaiknya memang Kartu Prakerja ini diabdikan seluruhnya untuk membantu daya beli pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan tanpa upah.

Pelatihan memang perlu, tetapi saat ini pelatihan tidak menjadi hal yang penting dan mendesak. Motif utama pekerja mendaftarkan diri di Kartu Prakerja adalah mendapat bantuan dana, bukan mengikuti pelatihan.

Seleksi Gelombang Pertama
Pada pendaftaran gelombang pertama, pemerintah hanya meloloskan 168.111 pendaftar sehingga mereka berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Jumlah tersebut lebih sedikit dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 200.000 peserta.

Ketika merilis program ini, persyaratan yang disampaikan pemerintah adalah berumur minimal 18 tahun, tidak sedang sekolah maupun tidak sedang bekerja, dan tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan seleksi ketat sehingga target 200.000 pendaftar kartu Prakerja di gelombang pertama ini pun tidak tercapai, hanya meloloskan 168.111 pendaftar.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan target tersebut tidak terpenuhi. Di antaranya, ada sekitar 32.000 peserta dalam tahap akhir verifikasi gagal lantaran pengambilan selfie atau foto wajah yang kurang tepat, sehingga gambar yang diunggah blur, menggunakan kacamata, telinga yang tidak terlihat, hingga gambar yang diunggah terdapat bayang-bayang. Selain itu juga disebabkan calon peserta mengambil selfie dengan menggunakan topi atau gambar selfie yang diunggah miring.

Menurut saya alasan-alasan yang disampaikan pemerintah ini sangat teknis, sehingga menghambat para pendaftar mendapatkan Kartu Prakerja tersebut. Sementara itu para pendaftar terus diperhadapkan pada kondisi kesulitan hidup yang harus dijalani dengan keluarganya.

Adanya kewajiban mengikuti tes motivasi dalam pendaftaran sebagai syarat mendapatkan Kartu Prakerja ini, sebaiknya ditiadakan saja. Saya meyakini motivasi pendaftar adalah mendapatkan bantuan ekonomi bukan ingin ikut pelatihan.

Saya setuju pemberian Kartu Prakerja ini memang harus selektif. Tetapi, seleksi yang diberlakukan hanya sebatas kondisi fisik calon peserta. Tentunya alasan yang disampaikan pemerintah sehingga menolak sekitar 32.000 pendaftar di gelombang pertama ini tidak perlu terjadi bila pemerintah menginformasikan ketentuan-ketentuan teknis tersebut di awal-awal sehingga para pendaftar sudah bisa mempersiapkannya.

Selain tiga persyaratan umum dan ketentuan teknis, seharusnya pemerintah juga mensyaratkan hal-hal lain untuk memastikan bahwa Kartu Prakerja ini memang tepat sasaran. Tentunya ada pekerja yang mendapatkan cukup besar pesangon atau bergaji besar pada saat bekerja, juga ikut mendaftar. Pendaftar seperti ini tidak menjadi prioritas mendapatkan Kartu Prakerja. Seharusnya jumlah pesangon dan upah pekerja juga menjadi pertimbangan pemerintah sebagai syarat, agar Kartu Prakerja benar-benar diberikan kepada pekerja yang mengalami masalah ekonomi.

Mengingat pentingnya Kartu Prakerja untuk membantu ekonomi pekerja yang di-PHK maupun yang dirumahkan tanpa upah, maka sudah seharusnya pemerintah mempermudah proses seleksi pada gelombang kedua dan gelombang berikutnya. Hal ini agar lebih banyak pendaftar yang bisa mendapatkan Kartu Prakerja dengan tepat sasaran, mengingat sudah jutaan yang mendaftar dan korban PHK atau dirumahkan tanpa upah semakin bertambah karena pandemi Covid-19 ini.


BAGIKAN




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS