Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Angkat Isu Palestina

Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Angkat Isu Palestina
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi (tengah) didampingi Menlu Palestina, Riyad al-Maliki (sebelah kiri Menlu Retno), saat memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam format "Arria Formula" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (9/5/2019). ( Foto: Ist )
Natasia Christy Wahyuni / FMB Jumat, 10 Mei 2019 | 15:14 WIB

New York, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam format "Arria Formula" dengan mengangkat isu Palestina di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (9/5). Dalam pertemuan itu, Indonesia mengangkat tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian".

Pertemuan tersebut diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan, dan dihadiri Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.

"Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Retno seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (10/5/2019).

Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal DK PBB untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan para pakar atau narasumber melalui dialog interaktif.

Pertemuan khusus tentang Palestina dalam format Arria Formula ini juga salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia, selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2019, pada isu Palestina. Isu Palestina telah menjadi prioritas Indonesia dalam keanggotaan di DK PBB.

Retno mengatakan pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110.000 pada 1993 naik menjadi sekitar 620.000 tahun 2017. Hal ini menunjukan terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel yang menjadi halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Retno mengatakan walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.

"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” ujarnya.

Menlu Retno juga menekankan beberapa hal terkait pemukiman ilegal oleh Israel. Pertama, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi dua negara.

Kedua, pembangunan pemukiman ilegal adalah sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel di wilayah Palestina. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.

Pertemuan "Arria Formula" ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video, ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab-America, Dr. James Zogbi.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Pertemuan Arria Formula adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB tanggal 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata tanggal 23 Mei 2019, Pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace” (Menabur Benih Perdamaian) tanggal 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia, tanggal 30 Mei 2019. 



Sumber: Suara Pembaruan