Setelah 157 Demonstran Tewas, PM Irak Pecat Komandan Militer dan Polisi

Setelah 157 Demonstran Tewas, PM Irak Pecat Komandan Militer dan Polisi
Anak-anak Irak berjalan dengan tas sekolah di pundak pada hari pertama sekolah di kota Mosul, Irak utara, Senin (21/10/2109). ( Foto: AFP / Zaid AL-OBEIDI )
Jeanny Aipassa / WIR Rabu, 23 Oktober 2019 | 11:27 WIB

Baghdad, Beritasatu.com- Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, memerintahkan pemecatan terhadap 12 komandan militer dan polisi terkait dengan penembakan yang dilakukan aparat saat menangani aksi unjuk rasa pada awal Oktober 2019.

Dalam laporan resmi pemerintah Irak setebal 46 halaman yang diterima PM Mahdi, Senin (21/10), disebutkan bahwa selama lima hari aksi unjuk rasa di minggu pertama Oktober 2019, setidaknya 157 warga sipil dilaporkan tewas dan 4.207 lainnya terluka.

Mayoritas pengunjuk rasa tidak bersenjata. Laporan itu juga menyebutkan delapan anggota pasukan keamanan telah terbunuh dan 1.287 lainnya terluka.

Terkait dengan laporan itu, PM Mahdi, memerintahkan pemecatan komandan militer dan polisi, karena membiarkan pasukannya melakjkan tindakan berlebihan dengan menembak demonstran menggunakan senjata api, tanpa perintah dari kantor PM.

Dia juga menyerukan proses peradilan bagi para komandan militer dan polisi, karena diduga telah menyalahi prosedur dan kehilangan komando dengan pasukan di lapangan, sehingga terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menangani drmonstran.

"Militer dan polisi menggunakan kekuatan berlebihan, ada kehilangan komando dan kontrol oleh para jenderal dan komandan keamanan di lapangan, dan diduga ada penembak jitu tampaknya menembaki pemrotes," ujar PM Mahdi, di Baghdad, Selasa (22/10).

Tindakan ysng dilakukan PM Mahdi adalah teguran paling keras terhadap tindakan berlehihan dari militer Irak selama beberapa tahun terakhir. Meski demikian, tindakannya mengundang kecaman luas.

Sejumlah anggota parlemen Irak, mengungkapkan kekecewaan atas laporan tersebut. Mereka menilai pemerintahan PM Mahdi gagal mengendalikan aparat keamanan dan turut bertanggung jawab atas pertumpahan darah dalam aksi demonstrasi.

Majid al-Waali, anggota blok terbesar di Parlemen, yang setia kepada ulama nasionalis Moqtada al-Sadr, mengatakan bahwa laporan mengenai penembakan yang dilakukan aparat hingga menewaskan 149 demonstran justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani unjuk rasa dan melindungi warga sipil.

"Laporan itu, tidak menunjukkan tanggung jawab pemerintah atas pertumpahan darah. Secara total pemerintah menolak tanggung jawab dan malah menuduh petugas dan personel yang melakukan kontak langsung dengan para demonstran,” ujar Al-Waali.



Sumber: Suara Pembaruan