India Sebut Butuh Waktu Pulihkan Ketertiban di Kashmir
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

India Sebut Butuh Waktu Pulihkan Ketertiban di Kashmir

Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:53 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

New Delhi, Beritasatu.com- Otoritas India menyatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan ketertiban di Kashmir, sebut hakim di Mahkamah Agung (MA), Selasa (13/8). Pengadilan sedang memproses petisi seorang aktivis yang berusaha mencabut kekangan komunikasi dan kebebasan bergerak yang telah menganggu kehidupan normal dan layanan penting di kawasan Himalaya itu.

Pemerintah India telah memblokir jaringan telepon, internet, dan televisi sejak 5 Agustus 2019 saat mencabut status otonomi khusus atas Jammu dan Kashmir. Pembatasan gerak dan perkumpulan, termasuk larangan berkumpul lebih dari empat orang, secara ketat diberlakukan pada Selasa di kota utama kawasan itu, Srinagar.

Pengacara untuk pemohon petisi itu, Menaka Guruswamy, mengatakan pengadilan harus bergerak memulihkan layanan rumah sakit (RS) dan membuka sekolah-sekolah. “Hanya itu yang saya minta,” kata Guruswamy kepada MA di New Delhi.

Hakim Arun Mishra mengatakan pemerintah ingin membawa Kashmir kembali normal secepatnya. “Situasinya sedemikan rupa sehingga tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Kita harus memberikan mereka waktu untuk memulihkan keadaan. Tidak seorang pun bisa mengambil kesempatan satu persen. Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu hal buruk terjadi besok,” kata Mishra.

Tahanan Politik

Petisi itu juga berusaha membebaskan para tahanan pemimpin politik di Kashmir, di antara lebih dari 300 orang yang ditahan untuk mencegah protes meluas. Pengadilan diperkirakan akan memutuskan perkara itu dalam beberapa hari ke depan.

Langkah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk memberikan cengkraman lebih ketat ke negara bagian satu-satunya Muslim telah memicu protes dari negara tetangganya, Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir.

Para pejabat India mengatakan situasi mulai normal dan mengumumkan rencana pertemuan investor selama tiga hari di Kashmir dimulai pada 12 Oktober 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Utama Industri dan Perdagangan Jammu dan Kashmir, Navin Kumar Choudhary, mengatakan pemerintah akan berusaha meningkatkan investasi di bidang pariwisata, hortikultura, dan produksi film di negara bagian yang terkenal karena pemandangan indah Pegunungan Alpen dan tanahnya yang subur.

Pemerintah Modi mengatakan undang-undang lama yang melarang orang-orang dari luar Kashmir untuk membeli properti, menetap di sana, dan mengambil pekerjaan pemerintah telah menghambat perkembangan Kashmir.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Untuk Korban Topan Lekima, Tiongkok Alokasikan Bantuan Bencana Rp 773 Miliar

Tiongkok telah mengalokasikan 378 juta yuan (sekitar Rp773 miliar) ke lima wilayah tingkat provinsi yang dilanda bencana alam Topan Lekima.

DUNIA | 14 Agustus 2019

Wakil PM Italia Tolak Masuk 500 Migran dari Mediterania

Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini akan mencegah dua kapal yang membawa 500 migran pengungsi untuk memasuki pelabuhan Italia.

DUNIA | 14 Agustus 2019

Trump: Tiongkok Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Hong Kong

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu kekhawatiran akan intervensi Tiongkok dalam situasi di Hong Kong saat ini.

DUNIA | 14 Agustus 2019

Demonstran Mundur, Bandara Hong Kong Pulih

Operasional penerbangan di Bandara Internasional Hong Kong mulai kembali normal pada Rabu (14/8) pagi setelah para demonstran mundur.

DUNIA | 14 Agustus 2019

Antisipasi Penembakan Massal, Penjualan Ransel Antipeluru Meningkat 300%

Penjualan ransel antipeluru di Amerika Serikat (AS) dilaporkan meningkat hingga 300% pascapenembakkan massal yang terjadi di Dayton, Ohio, dan El Paso, Texas,

DUNIA | 14 Agustus 2019

Jenazah Remaja London Ditemukan di Malaysia

Jenazah remaja perempuan asal London bernama Nora Quoirin (15) berhasil ditemukan di Malaysia.

DUNIA | 14 Agustus 2019

Kemlu Minta WNI Tunda Perjalanan ke Hong Kong

Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan ke wilayah Hong Kong menyusul aksi unjuk rasa oleh ribuan massa yang menduduki bandara kota itu.

DUNIA | 13 Agustus 2019

Perundingan AS-Taliban di Doha Alami Kebuntuan

Perundingan terakhir antara Taliban dan Amerika Serikat (AS) yang digelar di ibu kota Qatar, Doha, berakhir tanpa adanya kesepakatan damai untuk Afghanistan

DUNIA | 13 Agustus 2019

Presiden Baru Guatemala Janji Bendung Migran ke AS

Tokoh konservatif Alejandro Giammattei telah terpilih sebagai presiden di Guatemala, Senin (12/8).

DUNIA | 13 Agustus 2019

Priyanka Chopra Dituduh Munafik dan Dorong Perang Nuklir

Aktris BPriyanka Chopra dituduh sebagai seorang yang munafik dan telah mendorong perang nuklir karena pesannya di Twitter untuk mendukung militer India

DUNIA | 13 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS