Politikus Malaysia Picu Ketegangan Suku dan Agama
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Politikus Malaysia Picu Ketegangan Suku dan Agama

Jumat, 1 November 2019 | 08:12 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim menilai para politikus Malaysia telah memicu ketegangan suku dan agama. Pernyataan itu dilontarkan Anwar di hadapan parlemen Malaysia, Selasa (29/10).

Menurut Anwar, masalah ketegangan suku dan agama bukan terletak pada warga Malaysia biasa tetapi tokoh-tokoh politik dari semua penjuru.

“Kita harus mengakui bahwa kenaikan suhu disebabkan oleh politisi, itulah sebabnya kita perlu (mengambil) langkah-langkah spesifik, seperti pertemuan dan dialog, untuk meredakan situasi,” katanya.

Anggota Parlemen Port Dickson (MP), yang mengajukan pertanyaan tambahan, mengatakan para politisi mempermasalahkan isu semacam itu di depan umum dan orang-orang yang akhirnya menjadi korban.

Sebelumnya, Anwar bertanya kepada perdana menteri tentang langkah-langkah segera yang diambil untuk mengurangi ketegangan yang disumbangkan oleh penyebaran masalah rasial dan agama yang sensitif.

“Jika dibiarkan, ini dapat menyebabkan tragedi nasional,” tambahnya.

Atas pertanyaan itu, Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri Mohamed Hanipa Maidin mengatakan pemerintah telah membentuk komite untuk mengidentifikasi masalah dan polemik yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan.

Komite itu dibentuk sebagai upaya bersama oleh Departemen Persatuan dan Integrasi Nasional dan Dewan Keamanan Nasional. Komite terdiri dari perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga.

“(Panitia ini) akan meningkatkan sinergi antara lembaga yang terlibat dalam menangani masalah persatuan,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Formula 1 Perkenalkan Peraturan dan Desain Mobil Musim 2021

Membuat balapan yang lebih ketat dan kompetisi yang lebih seimbang.

NASIONAL | 1 November 2019

Tolak Iklan Politik, Tim Kampanye Trump Kecam Twitter

Tim kampanye Donald Trump mengecam keputusan Twitter yang menolak iklan politik dan menyebutnya sebagai keputusan yang bodoh.

DUNIA | 31 Oktober 2019

Tolak Iklan Politik, Petinggi Facebook dan Twitter Bersitegang

Petinggi jaringan media sosial (medsos), Facebook dan Twitter, dikabarkan bersitegang terkait keputusan Twitter untuk menolak iklan politik.

DUNIA | 31 Oktober 2019

Pentagon: Jenazah Baghdadi Dikubur di Laut

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menyatakan jenazah pemimpin Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakar al-Baghdadi dikubur di laut.

DUNIA | 31 Oktober 2019

Cile Batal Jadi Tuan Rumah KTT APEC

Cile batal menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan dua acara internasional, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2019.

DUNIA | 31 Oktober 2019

Perubahan Iklim, 300 Juta Orang Terancam Kenaikan Air Laut

Penelitian perubahan iklim menunjukkan 300 juta orang yang tinggal di sepanjang pantai di dunia terancam banjir besar akibat kenaikan air laut, pada 2050.

DUNIA | 31 Oktober 2019

Kesepakatan Brexit Johnson Rugikan Inggris Rp 1.267 Triliun

Kesepakatan Brexit yang ditawarkan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, akan merugikan negara itu sampai 70 miliar poundsterling (sekitar Rp 1.267 triliun).

DUNIA | 31 Oktober 2019

Jelang Pemilu AS, Twitter Umumkan Tolak Iklan Politik

CEO Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan jaringan media sosial (medsos) itu, menolak semua iklan politik secara global.

DUNIA | 31 Oktober 2019

PM Inggris Serukan Revitalisasi Parlemen

Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, menyerukan revitalisasi parlemen untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa atau dikenal dengan sebutan Brexit.

DUNIA | 30 Oktober 2019

Demonstran Rayakan Pengunduran Diri PM Libanon

Demonstran merayakan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Saad Hariri, dengan menyanyi dan menari di jalan-jalan beberapa kota utama di Libanon.

DUNIA | 30 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS