Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi dan Buka Akses Pasar
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi dan Buka Akses Pasar

Rabu, 6 November 2019 | 18:24 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. Ke depan, pengadaan barang dan/jasa pemerintah harus bertransformasi.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta pada 6-7 November 2019. Rakornas ini mengangkat tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.

Kegiatan ini diikuti oleh 4.000 peserta perwakilan stakeholder pengadaan dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Organisasi mitra pembangunan yang terkait.

Dibuka oleh Presiden Joko Widodo, rakornas ini juga dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H. Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, ke depan, transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik. Dalam pengadaan, LKPP mengajak seluruh stakeholder untuk bertransformasi mewujudkan pengadaan yang lebih menjawab tantangan pengembangan SDM unggul.

"Dalam 5 (lima) tahun ke depan, Indonesia dihadapkan pada tantangan memajukan Indonesia melalui pengembangan SDM yang unggul. Pengadaan nasional harus mendukung misi tersebut dan semua stakeholder pengadaan juga perlu mendukung misi SDM yang unggul," ujarnya.

Transformasi pengadaan yang akan dilakukan oleh LKPP dan seluruh stakeholder, meliputi: Kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan;
efektivitas proses dan membenahi pasar pengadaan;
pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan yang efektif; dan sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

Sampai saat ini, kata Roni, pengadaan nasional telah memiliki peraturan dan pedoman yang lebih sederhana dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp 5.335 triliun. LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp 1.737,8 triliun dan e-purchasing sebesar Rp 240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodasi melalui sistem elektronik.

Dari nilai transaksi e-tendering, pemerintah berhasil dibukukan optimalisasi anggaran sebesar Rp 177,9 triliun dihitung dari selisih pagu dengan hasil tender.

Sebagai modal awal untuk mewujudkan SDM unggul, pengadaan nasional telah didukung oleh 270.000 personel yang bersertifikat, 84 lembaga pelatihan terakreditasi, 600 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Layanan Pengadaan. Hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi SDM dan maturitas kelembagaan.

Menurut Roni, LKPP telah melakukan pendampingan proses pengadaan di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah antara lain Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Asian Games, Penyelenggaraan Asian Para Games, Pengadaan Logistik Pemilu, Palapa Ring serta pendampingan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Sistem pengadaan nasional yang dikembangkan LKPP juga mendorong keterlibatan masyarakat luas termasuk organisasi masyarakat, pemerhati pengadaan, jurnalis untuk turut serta melakukan pengawasan dalam proses pengadaan," tambah Roni.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pakar Sarankan Dewas KPK Tak Pernah Dihukum Pidana di Atas 5 Tahun

“Selain persyaratan yang lain terkait integritas dan lainnya. Dewas harus memahami masalah korupsi dan tugas KPK,” kata mantan Ketua Pansel KPK itu.

NASIONAL | 6 November 2019

TNI Siap Bantu Polri Amankan Pilkada 2020

TNI menyiapkan personel dan alat utama sistem persenjataan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi: Tangkap Pembuat Desa Fiktif

Menkeu Sri Mulyani mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe.

NASIONAL | 6 November 2019

Dalam 5 Tahun, Presiden Targetkan 5.000 Km Jalan Tol Beroperasi

Angka tersebut melejit dari realisasi pengoperasian jalan tol selama 2015-2019 yang sepanjang 1.500 km.

NASIONAL | 6 November 2019

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR didorong melakukan legal mapping sebelum membuat omnibus law. Meskipun ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia.

NASIONAL | 6 November 2019

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Bowo Sidik Jadi JC

Jaksa menuntut Bowo Sidik untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi Sebut Calon Dewas KPK Masih Digodok

Presiden Joko Widodo menyebut calon anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam tahap penggodokan internal.

NASIONAL | 6 November 2019

Golkar Berharap Anggota Dewan Pengawas KPK Mengerti Hukum

Partai Golkar berharap, anggota Dewan Pengawas KPK diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang ilmu hukum.

NASIONAL | 6 November 2019

Maruarar: Idham Kapolri yang Tegas dan Humanis

Maruarar menilai sosok Idham sebagai sosok yang humanis. Di balik ketegasan dan kelugasannya, Idham juga terlihat sangat memanusiakan manusia.

NASIONAL | 6 November 2019

Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Jaksa menuntut hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

NASIONAL | 6 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS