UU Baru KPK Hambat Kinerja, Ini Tanggapan Istana

Oktaviana Maria / YTB Selasa, 14 Januari 2020 | 16:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang baru Nomor 19 Tahun 2019.

Hal itu disampaikan Fadjroel merespons pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai UU baru tersebut menghambat kinerja KPK.

"Kita serahkan kepada dewas KPK, kepada pimpinan KPK yang sekarang. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut" ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurut ICW, UU baru tersebut terbukti menghambat ketika KPK mengusut kasus dugaan suap yang menyeret komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dalam UU KPK yang baru, penggeledahan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Hal inilah yang membuat KPK gagal menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan terkait pengembangan kasus Wahyu Setiawan karena harus membutuhkan izin dari Dewas.

Terkat kasus suap yang juga menyeret PDIP ini, partai asal Presiden Joko Widodo, Fadjroel menegaskan bahwa siapapun tidak bisa mengintervensi proses hukum.

"Karena negara ini, negara hukum bukan negara kekuasaan. Jadi hukum berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun" ungkap Fadjroel.




Sumber: BeritaSatu TV