Kartu Prakerja dan Pemulihan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kartu Prakerja dan Pemulihan Ekonomi

Opini: Wahyudi Wibowo
Staf pengajar Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya, peneliti Gardu Solidaritas Sosial

Senin, 22 Juni 2020 | 08:00 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga awal Mei 2020 sejumlah 3 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Bappenas memperkirakan, tahun ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) akan melonjak ke 7,8-8,5%, jauh di atas target 4,8-5%. Hal ini imbas dari dunia usaha yang mengalami tekanan luar biasa seiring penurunan permintaan pasar serta terutama akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mengantisipasi gelombang PHK, menjelang pemberlakuan PSBB pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan insentif bagi dunia usaha. Selain itu, bagi tenaga kerja yang terdampak diluncurkan program Kartu Prakerja. Pada situs resminya, program ini disebutkan sebagai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini menyasar 5,6 juta penerima manfaat, dengan total anggaran Rp 20 triliun.

Dalam pelaksanaannya, program pelatihan yang telah berjalan dalam tiga gelombang dan diikuti sekitar 680.000 peserta ini terus menuai kritik. Kartu Prakerja ditengarai salah sasaran karena dapat diakses siapa saja, sekalipun bukan korban PHK, ataupun tidak sedang mencari kerja. Bahkan ditemui banyak kasus korban PHK justru kesulitan mengakses serta gagal seleksi.

Kritik lain ditujukan pada kewajiban mengikuti pelatihan daring yang tidak terstandardisasi dan dinilai kurang bermanfaat. Penentuan lembaga penyedia pelatihan yang dinilai kurang transparan juga menjadi sorotan.

Namun kritik paling telak adalah bahwa Kartu Prakerja dinilai tidak menjawab permasalahan riil. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah hilangnya kesempatan kerja akibat krisis ekonomi, atau yang secara teknis disebut pengangguran siklis. Tingginya tingkat pengangguran saat ini bukanlah tergolong struktural, akibat ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki pekerja (skills mismatch). Karenanya penyediaan program pelatihan tidaklah tepat.

Kartu Prakerja sebenarnya dirancang untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, yang membutuhkan keterampilan-keterampilan kerja baru. Dapat dipahami bila program tersebut kini diluncurkan pemerintah sebagai strategi refocusing anggaran untuk menghadapi dampak pandemi. Namun demikian, berbagai pihak menyarankan realokasi anggaran menjadi bantuan sosial murni.

Modifikasi Kartu Prakerja
Karena itu dapat diajukan pertanyaan apakah Kartu Prakerja perlu dilanjutkan? Jawaban atas pertanyaan ini sebaiknya diletakkan pada konteks pemulihan ekonomi nasional yang kini dipersiapkan Kemenko Perekonomian. Pada fase pemulihan ekonomi, sektor-sektor ekonomi secara bertahap memulai kembali aktivitas usaha dan diharapkan menyerap kembali tenaga kerja.

Namun demikian, proses pemulihan ekonomi mungkin akan berjalan lamban, karena pelaku pasar perlu menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru (new normal). Di sisi lain permintaan pasar belum akan pulih, sebagai dampak penurunan daya beli pada periode sebelumnya. Masyarakat cenderung membatasi pengeluaran pada kebutuhan pokok, sebagaimana tercermin pada penurunan tingkat konsumsi di kuartal I. Karenanya diperlukan intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat, yakni melalui penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya.

Tidaklah realistis mengharap pelaku usaha membuka kesempatan kerja di masa krisis. Namun pemerintah dapat melakukannya melalui modifikasi Kartu Prakerja. Bentuk pelatihan daring perlu diubah menjadi pemagangan kerja (on-the-job training) di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.

Melalui pemagangan kerja sebagaimana diatur dalam Permenaker No 36/2016, Kartu Prakerja akan menjadi program yang efektif untuk mengatasi pengangguran dan sekaligus produktif bagi kegiatan usaha. Bila anggaran Kartu Prakerja dialihkan menjadi uang saku dan jaminan sosial peserta selama magang, akan mendorong pelaku usaha segera menyerap kembali tenaga kerja di pasar.

Sasaran utamanya para korban PHK di sektor formal, yang umumnya terdidik dan terlatih. Verifikasi peserta dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, anggaran Kartu Prakerja dapat digunakan instansi-instansi pemerintahan, mulai dari kementerian hingga kantor kelurahan, untuk membuka rekrutmen tenaga harian lepas pada proyek-proyek padat karya atau layanan publik yang tidak membutuhkan kualifikasi keterampilan khusus. Program serupa pernah dilakukan pada masa krisis ekonomi 1998.

Pandemi Covid-19 menunjukkan sistem jaminan sosial kita masih rapuh terhadap guncangan ekonomi. Kehadiran Kartu Prakerja dapat menjadi solusi, namun alokasi anggaran yang demikian besar harus dimanfaatkan secara efektif dan produktif bagi pemulihan perekonomian nasional. Pelaksanaannya pun harus minim penyimpangan.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS