Perpres ISPO Ditargetkan Rampung Pertengahan 2018
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Perpres ISPO Ditargetkan Rampung Pertengahan 2018

Jumat, 13 April 2018 | 07:59 WIB
Oleh : Tri Listiyarini / WBP

Jakarta - Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) standar sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) bisa dirampungkan pada pertengahan 2018. Pembahasan ISPO sudah berjalan sejak awal 2016 atau selama dua tahun dan hingga saat ini Kemko Perekonomian terus melaporkan perkembangannya ke Presiden.

Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Willistra Danny di sela Focus Group Discussion (FGD) Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika di Bogor, Kamis (12/4), mengatakan, salah satu yang dimasukkan dalam Perpres ISPO tersebut nantinya yakni aspek keterlacakan atau traceability terhadap produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) sehingga diketahui asal-usul produksinya, produsen (petani, perusahaan swasta atau perusahaan negara) bahkan hingga luasan perkebunan produsen CPO tersebut. "Perpres ditargetkan pertengahan tahun ini atau paling lambat akhir 2018," kata Willistra yang juga Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) ISPO tersebut.

Pentingnya memasukkan aspek traceability adalah untuk dapat memperkuat data base sehingga memudahkan dalam penyusunan kebijakan maupun membuat perencanaan. Selain itu dengan traceability, maka data akan lebih kredibel dalam upaya perbaikan tata kelola industri sawit.

Menyinggung keberterimaan ISPO oleh negara-negara konsumen CPO, kata Willistra, sudah seharusnya konsumen mau menerima standar yang disusun Indonesia itu. Apalagi, Indonesia selaku produsen sawit sudah memenuhi syarat-syarat keberlanjutan (sustainability) seperti yang mereka tentukan terhadap produk-produk CPO yang diekspor ke pasar global, khususnya Uni Eropa.

Salah satu pembicara dalam forum tersebut Yanto Santosa mengungkapkan, sejak 2006 industri sawit di Tanah Air selalu diterpa isu deforestasi karena LSM dan peneliti membayangkan komoditas tersebut ditanam di hutan primer dan menurunkan keanekaragaman hayati. "LSM internasional bersumber dari LSM di Indonesia seperti Greenpeace, Sawit Watch, dan Walhi. Tudingan deforestasi berulang terus, lalu tahun 2017, parlemen Eropa menuding hutan berkurang disebabkan peningkatkan poduksi dan konsumsi komoditi salah satunya sawit," katanya seperti dilansir Antara.

Sayangnya, menurut dia, sampai 1996, definisi deforestasi masih ngawur karena secara definisi belum jelas sehingga data berubah-ubah. "Yang menjadi pertanyaan perkebunan sawit siapa atau yang mana lahannya hasil deforestasi? Jika tudingan berdasarkan hasil pengamatan sampling, apakah valid mengatakan kebun sawit Indonesia hasil deforestasi?" ujarnya mempertanyakan.

Menurut dia, hal Itu tidak bisa disebut deforestasi karena setiap kebun punya riwayat berbeda bergantung kebijakan wilayah dan adat istiadat setempat. "Perlu ketegasan pemerintah terhadap pelaku deforestasi negatif dan pihak yang secara sistematis menyebarkan isu deforestasi tanpa data akurat dan valid. Juga diperlukan keberanian semua pemangku kepentingan terkait perkebunan sawit untuk memperkarakan secara hukum," katanya.

Senada dengan itu, Supiandi Sabiham menegaskan, sawit bukan penyebab deforestasi secara umum. "Kerusahakan hutan lebih banyak mismanajemen saat pengelolaan lahan untuk pembangunan dan bisnis kayu secara besar-besaran, karena sawit sudah menempati hutan yang rusak dan lahan pertanian," katanya.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Indonesia Miliki Indeks Harga Minyak Sawit

Indonesia merupakan negara penghasil CPO nomor satu dunia dengan produksi 38,17 juta ton.

EKONOMI | 13 April 2018

Wall Street Menguat karena Ketegangan Suriah Mereda

Saham bank memimpin kenaikan, yakni JP Morgan Chase, Citigroup dan Goldman Sachs naik lebih 2 persen.

EKONOMI | 13 April 2018

Moody’s Naikkan Peringkat Utang RI Jadi Stabil, Ini Kata BI

Pencapaian ini merupakan prestasi besar di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global.

EKONOMI | 13 April 2018

Dibuka Menguat, IHSG Berbalik Arah Melemah

Pukul 09.10 WIB, IHSG turun 7,9 poin (0,13 persen) menjadi 6.302,8.

EKONOMI | 13 April 2018

Pengelolaan Dipasena Diusulkan Libatkan BUMN-Swasta

Dolakukan secara murni bisnis modern berkelanjutan dan tetap ditangani swasta.

EKONOMI | 13 April 2018

2018, Link Net Alokasikan Capex Rp 1,2 Triliun

Capex untuk memperkuat jaringan.

EKONOMI | 12 April 2018

FGD di IPB, Sawit Bukan Penyebab Deforestasi

Industri kelapa sawit di Indonesia bukan penyebab langsung kerusakan hutan atau deforestasi.

EKONOMI | 12 April 2018

Cegah Deforestasi TNBBS, WCS Fasilitasi Produksi Kopi Berkelanjutan

TNBBS merupakan kawasan konservasi penting bagi harimau, badak, dan gajah Sumatera.

EKONOMI | 13 April 2018

E-Performance Based Budgeting Ciptakan Penghematan Anggaran

Hubungan antara tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan.

EKONOMI | 12 April 2018

Hipmi Jatim Buka Ummart Mart di 10 Ponpes

Ummart Mart akan memasarkan produk-produk yang dihasilkan para santri, UMKM di sekitar pesantren serta produk umum dari perusahaan.

EKONOMI | 12 April 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS