Tingkatkan Keselamatan, Operator Kapal Wajib Aktifkan AIS
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.52)   |   COMPOSITE 5099.84 (-11.61)   |   DBX 964.111 (-0.61)   |   I-GRADE 139.821 (-0.74)   |   IDX30 426.948 (0.05)   |   IDX80 113.317 (0.03)   |   IDXBUMN20 291.67 (0.57)   |   IDXG30 118.931 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.85)   |   IDXQ30 124.715 (-0.41)   |   IDXSMC-COM 219.701 (-0.06)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.43)   |   IDXV30 106.644 (1.24)   |   INFOBANK15 836.821 (-8.12)   |   Investor33 373.706 (-1.2)   |   ISSI 150.561 (0.19)   |   JII 547.285 (1.38)   |   JII70 187.054 (0.35)   |   KOMPAS100 1020.57 (-2.22)   |   LQ45 786.439 (0.17)   |   MBX 1410.93 (-3.56)   |   MNC36 280.006 (-0.87)   |   PEFINDO25 280.13 (0.21)   |   SMInfra18 241.99 (0.03)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.68)   |  

Tingkatkan Keselamatan, Operator Kapal Wajib Aktifkan AIS

Kamis, 1 Agustus 2019 | 13:58 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / WBP

Bogor, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengharapkan kepatuhan stakeholders pelayaran memenuhi kewajiban memasang dan mengaktifkan sistem identifikasi otomatis (automatic identification system/AIS) saat di perairan Indonesia.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku per 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemhub Basar Antonius menjelaskan, kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal merupakan upaya meningkatkan keselamatan serta keselamatan pelayaran. "Pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keamanan pelayaran. Salah satunya dengan memberlakukan kewajiban pemasangan AIS pada kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia baik kapal nasional maupun kapal asing," ungkap Basar Antonius di sela acara sosialisasi implementasi PM 7/2019 di Bogor, Kamis (1/8/2019).

Lebih lanjut, kata dia, AIS memberikan dukungan terhadap implementasi penetapan traffic seperation scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mengingat perhatian utama kapal asing yang melintas terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal non-SOLAS. "Dengan mengaktifkan AIS, mempermudah pengawasan terhadap tindakan ilegal seperti penyelundupan, narkoba, maupun illegal fishing," ujar Basar Antonius.

Basar Antonius mengatakan, dengan mengaktifkan AIS, dapat mempermudah kegiatan SAR dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal mengingat data kapal telah terekam. "AIS juga mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur lainnya seperti di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," kata Basar Antonius.

Selain di Indonesia, lanjut Basar, negara-negara lain seperti di Amerika Serikat dan Singapura sudah mewajibkan kapal yang masuk ke perairannya untuk mengaktifkan AIS. "AIS berbeda dengan VMS (vessel monitoring system) karena AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real time. Dalam pengoperasiannya tidak dikenakan pembayaran bulanan karena menggunakan radio very high frequency (VHF) 156 Mhz - 162 Mhz," jelas Basar Antonius.

Dalam pengoperasiannya, AIS dapat langsung terdeteksi oleh stasiun vessel traffic service (VTS) terdekat, sedangkan VMS tidak terdeteksi oleh stasiun VTS karena peralatan VMS tidak menggunakan gelombang radio VHF.

Basar menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi PM No 7 tahun 2019 ini telah mengakomodir sebelum diundangkan pada 20 Februari 2019. "Jadi, pemerintah tidak serta merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim," tegas Basar Antonius.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Juni, Kunjungan Wisman ke RI Naik Capai 1,45 Juta

Januariā€“Juni 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 7,83 juta kunjungan atau naik 4,01 persen.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Pegadaian Bukukan Laba Semester I Rp 1,53 T

Aset perusahaan juga mengalami kenaikan sebesar 6,25% menjadi Rp 56,09 triliun.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Siang Ini, Mayoritas Bursa Asia Berkutat di Zona Merah

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 199,9 (0,72 persen) mencapai 27.578.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Triwulan II, Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Naik 3,62%

Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pakaian jadi, yaitu tumbuh 25,79 persen.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Rupiah Melemah Sejalan Mata Uang Asia Siang Ini

Rupe India melemah 0,26 poin (0,39 persen) mencapai 69,06 per dolar AS.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Rehat Siang, IHSG Terkoreksi Tipis ke 6.389

Indeks LQ45 turun 4,8 poin (0,47 persen) ke level 1.017,8.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Juli, Harga Gabah Kering Panen di Petani Naik 1,46%

Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp 4.254 per kg atau naik 1,58 persen.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

PT Sarinah Bantah Miliki Aplikasi Pinjaman Online "Delima Kotak"

PT Sarinah (Persero) membantah memiliki kegiatan usaha di bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (FinTech Lending). Bantahan ini sehubungan dengan adanya aplikasi pinjaman online bernama Delima Kotak pada sistem operasi Android (Google Play Store) mengatasnakaman PT Sarinah.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Juli, Daya Beli Petani di Pedesaan Naik 0,29%

NTP Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi (1,90 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

EKONOMI | 1 Agustus 2019

Cabai Pemicu Inflasi Juli 0,31%

Dari 82 kota IHK, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi.

EKONOMI | 1 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS