Kepala Bappenas Buka Suara soal Wacana Provinsi Bogor Raya
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-6.4)   |   COMPOSITE 4945.79 (-39.24)   |   DBX 931.257 (3.24)   |   I-GRADE 131.318 (-1.79)   |   IDX30 415.488 (-6.92)   |   IDX80 108.562 (-1.33)   |   IDXBUMN20 273.68 (-2.25)   |   IDXG30 115.596 (-1.18)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-6.96)   |   IDXQ30 121.636 (-2.04)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.19)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.2)   |   IDXV30 102.795 (-1.19)   |   INFOBANK15 787.375 (-15.3)   |   Investor33 363.773 (-5.92)   |   ISSI 144.695 (-0.44)   |   JII 523.846 (-2.73)   |   JII70 177.783 (-0.58)   |   KOMPAS100 971.12 (-10.68)   |   LQ45 760.321 (-10.32)   |   MBX 1369.12 (-13.17)   |   MNC36 271.592 (-3.83)   |   PEFINDO25 259.811 (2.03)   |   SMInfra18 233.526 (-0.76)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-5.09)   |  

Kepala Bappenas Buka Suara soal Wacana Provinsi Bogor Raya

Kamis, 22 Agustus 2019 | 13:15 WIB
Oleh : Bhakti Hariani / WBP

Depok, Beritasatu.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menilai wacana pembentukan provinsi baru bernama Bogor Raya yang digulirkan Wali Kota Bogor, Bima Arya tidak efektif mengatasi masalah-masalah di kota metropolitan.

Menurut Bambang, pendirian provinsi baru hanya akan menambah masalah baru karena perkembangan masalah perkotaan muncul secara alamiah dan tidak bisa dikontrol secara administratif.

"Kami punya konsep pengembangan wilayah metropolitan. Dimana kota-kota yang berada di sekitar Jakarta bisa mendapatkan fasilitas publik setara dengan Jakarta tanpa harus membentuk provinsi sendiri. Nanti ada kerja sama antarpemerintah daerah. Sehingga hal-hal yang menyangkut kepentingan publik tidak terhalang oleh wilayah administrasi. Seperti saat ini misalnya, MRT berhenti di Lebak Bulus. Karena wilayah selanjutnya sudah bukan masuk ke dalam Provinsi DKI Jakarta tapi masuk Provinsi Banten," ujar Bambang Brodjonegoro dalam diskusi terbuka "Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Baru Berbasis Smartcity di Indonesia" di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Bambang Brodjonegoro mengatakan, daerah-daerah di sekitar Jakarta yang masuk ke dalam metropolitan bisa mendapatkan pendanaan yang dapat diatur bersama tanpa harus membentuk provinsi lagi. "Kami bukan melarang atau tidak setuju, tapi kami sarankan ada pendekatan lain yang lebih baik," kata Bambang Brodjonegoro.

Mencontoh dari Amerika Serikat dimana terdapat metropolitan area yang terdiri dari New York, New Jersey, Pensylvania, Connecticut. Mereka terhubung dalam metropolitan area. Pendekatan metropolitan area digunakan untuk menghubungkan daerah-daerah tersebut, sehingga tidak membentuk pemerintahan daerah baru tersendiri.

Dikatakan Bambang, konsep Jabodetabek memang sudah tak relevan digunakan saat ini karena pembangunan dan hunian semakin meluas. Jika bicara perbatasan sebelah timur, maka bukan lagi Bekasi tapi meluas hingga Karawang. Sedangkan sebelah barat, bukan lagi Tangerang, tapi Serang. Sebelah selatan, kini meluas hingga ke Cianjur tidak hanya terhenti di Depok atau Bogor.

Pengelolaan kota metropolitan akan semakin membesar. Hal ini harus dipandang sebagai sebuah kekuatan baru. Nantinya area metropolitan yang makin meluas ini akan dihuni jutaan penduduk.

"Di sini pentingnya membuat konsep smart city urban regional planning. Jangan sampai ambisi atau niat untuk mendirikan provinsi baru hanya berlatarbelakang politis saja. Misalnya untuk menjadi gubernur di wilayah tersebut, menjadi bupati, menjadi wali kota. Kalau demikian, jelas tak akan menyelesaikan masalah di perkotaan metropolitan," pungkas Bambang Brodjonegoro.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kelola Manajemen Risiko, Bank BJB Wujudkan Bisnis Berkelanjutan

Manajemen risiko yang baik menjadi salah satu kunci yang harus dipraktikkan dalam setiap usaha bisnis.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

KAHMIPreneur Nilai KEK Mandalika dapat Jadi Penggerak Ekonomi NTB

KEK Mandalika diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi serta menghilangkan kesenjangan antar wilayah di NTB.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Carmelita: Swasta Sudah Terlibat di Tol Laut Sejak 2016

Awalnya hanya Pelni yang dilibatkan pemerintah dalam membangun tol laut.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Melemah Siang Ini

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.226-Rp 14.247 per dolar AS.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Sesi I, IHSG Berkurang 0,49% ke Posisi 6.221

Sebanyak 146 saham naik, 231 saham melemah dan 170 saham stagnan.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Bursa Asia Dilanda Aksi Jual Saham Siang Ini

Indeks Hang Seng di Hong Kong melemah 229,2 (0,87 persen) mencapai 26.040.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Perluas Cakupan Asuransi Digital, FWD Life Gandeng K-Link

FWD Life merupakan salah satu pelopor asuransi jiwa digital di Indonesia.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Konsultan Pajak Diminta Bantu Pemerintah

Konsultan pajak harus terus membantu pemerintah.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Dewan Eksekutif IMF Rekomensidasi Hapus Batas Umur Direktur Pelaksana

Penghapusan batas usia direktur pelaksana IMF bisa membuka jalan bagi Kristalina Georgieva, kandidat Eropa untuk jabatan IMF.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Pejabat Fed Terpecah soal Penurunan Suku Bunga pada Juli

Beberapa peserta mengindikasikan akan memotong suku bunga 50 basis poin pada pertemuan ini.

EKONOMI | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS