Menteri ESDM: Belum Ada Rencana Penyesuian Tarif Listrik di 2020
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Menteri ESDM: Belum Ada Rencana Penyesuian Tarif Listrik di 2020

Rabu, 27 November 2019 | 21:47 WIB
Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada rencana menerapkan penyesuaian tarif listrik di awal 2020 mendatang. Meskipun penyesuian tarif listrik merupakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Penyisiran data pelanggan listrik bakal dilakukan kembali guna memastikan subsidi tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan mekanisme penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap tiga bulan. Penyesuaian tersebut berdasarkan usulan dari PLN. Namun dia menegaskan hingga saat ini belum ada usulan dari perusahaan listrik plat merah tersebut. Selain itu dia mengungkapkan pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam melakukan penyesuaian tarif listrik.

"Sejauh ini kami belum menerima usulan dari PLN. Belum ada langkah-langkah untuk melaksanakan. Kita juga harus memperhatikan kondisi saat ini bagaimana. Banyak pertimbangan harus kita lakukan," kata Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (27/11).

Arifin mengungkapkan penyesuian tarif listrik merupakan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR periode 2014-2019. Kala itu disepakati pencabutan subsidi pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere (VA) golongan rumah tangga mampu (RTM) di awal 2020. Selain itu di awal tahun depan pun mekanisme tarif adjusment pelanggan nonsubsidi mulai diberlakukan. Hanya saja dia menegaskan belum ada rencana melakukan penyesuian tarif listrik tersebut. "Kami harus mendalami lagi mengenai data (pelanggan). Harus kami sisir lebih presisi lagi sehingga memang bisa menerapkan kebijakan ini secara tepat," ujar Arifin Tasrif.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menghormati keputusan DPR periode sebelumnya. Namun dia meminta pemerintah menunda rencana pencabutan subsidi pelanggan 900 RTM. Pasalnya carut marut data riil pelanggan masih terjadi. Oleh sebab itu diperlukan lagi pendataan ulang pelanggan subsidi dan non subsidi. "Kami mendesak penangguhan pencabutan subsidi listrik 900 RTM sebelum adanya pendataan secara akurat terkait jumlah pelanggan rumah tangga mampu dan tidak mampu," tutur Arifin Tasrif.

Sugeng mengakui penundaan pencabutan tersebut akan berimplikasi terhadap subsidi energi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun dia mengungkapkan ada mekanisme APBN Perubahan yang bisa digunakan pemerintah. " Mekanismenya mungkin APBN-P. Tapi tentunya akan pelajari dulu subsidi APBN 2020 untuk apa saja," ujar Arifin Tasrif.

Pelanggan 900 VA sejak 2016 silam dibagi dua kategori yakni rumah tangga mampu dan kurang mampu. Pelanggan rumah tangga kurang mampu masih menikmati subsidi. Namun penerima subsidi itu merujuk pada catatan masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggunan Kemiskinan (TNP2K). Adapun total pelanggan 900 VA mencapai 24 juta pelanggan. Dari jumlah itu sekitar 6,9 juta pelanggan termasuk golongan rumah tangga mampu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pertamina Lakukan Digitalisasi dari Hulu hingga Hilir

Transformasi digital merupakan upaya Pertamina menjawab tantangan bisnis di masa mendatang.

EKONOMI | 27 November 2019

Garuda Perkenalkan Pesawat Terbaru A330-900 Neo

A330-900 Neo akan menjadi kebanggaan Garuda Indonesia karena menjanjikan daya jelajah lebih jauh serta efisiensi bahan bakar sekitar 15 persen.

EKONOMI | 27 November 2019

Presiden dan Wapres Pimpin Langsung Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, usulan revisi Perpres akan mencakup perluasan lingkup keuangan syariah.

EKONOMI | 27 November 2019

MRT Jakarta Bersiap Melantai di Bursa pada 2022

Pada tahun pertama pengoperasian MRT, sejak April hingga Desember 2019, diharapkan membukukan laba bersih Rp 60-70 miliar.

EKONOMI | 27 November 2019

Ganjar: Ciputra Tokoh Inspiratif yang Patut Ditiru Milenial

Gancar pernah membaca buku Pembangunan Jaya soal sosok Ciputra.

EKONOMI | 27 November 2019

Hyundai Bangun Pabrik di Indonesia Rp 21,8 Triliun

investasi Hyundai di Indonesia bisa memberikan nilai tambah yang besar untuk perekonomian nasional.

EKONOMI | 27 November 2019

Kemkeu Proyeksi Ekonomi 2019 Tumbuh 5,05%

Krisis dan perlemahan global perlahan telah mempengaruhi sektor penunjang pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

EKONOMI | 27 November 2019

Pahala Resmi Jadi Dirut, Chandra Hamzah Komut Bank BTN

Pahala terpilih menggantikan Suprajarto yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BTN pada RUPSLB 29 Agustus 2019.

EKONOMI | 27 November 2019

Rapat Direksi Pertamina dengan Komisaris Pekan Depan

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

EKONOMI | 27 November 2019

Top 10 Market Cap, UNVR dan HMSP Turun Signifikan

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami penurunan Rp 500 (1,2 persen) mencapai Rp 41.000 dengan kapitalisasi pasar Rp 312,8 triliun.

EKONOMI | 27 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS