Belum Sampaikan Kinerja Keuangan 2018, Jiwasraya Dinilai Langgar GCG
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Belum Sampaikan Kinerja Keuangan 2018, Jiwasraya Dinilai Langgar GCG

Senin, 30 Desember 2019 | 09:42 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Meski telah beredar sejumlah dokumen kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2018, namun mengacu situs resmi perseroan, catatan terakhir laporan keuangan dilakukan untuk buku tahun 2017. Hal ini semakin memperburuk citra perusahaan asuransi pelat merah itu di tengah permasalahan likuiditas yang berujung tidak jelasnya nasib nasabah.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto mengatakan, keterlambatan laporan keuangan Jiwasraya menjadi faktor lain yang akan memperburuk citra perusahaan di tengah kasus gagal bayar. "Artinya ini juga melanggar prinsip transparansi di Good Coorporate Governanance (GCG)," kata Kepala Lembaga Manajemen Fakults Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) ini dalam keterangannya, Senin (30/12/2019).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Peransuransian di Pasal 8 menyebutkan, perusahaan peransuransian wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lain. Merujuk pada Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, tertulis bahwa laporan tahunan perusahaan asuransi harus disampaikan paling lambat 30 April pada tahun berikutnya, dalam hal ini April 2019.

Toto Pranoto mengatakan, jika Jiwasraya belum memberikan laporan seperti apa yang tertuang dalam peraturan OJK, dipastikan ada permasalahan pada perseroan.

Sementara, kembali merujuk pada Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 disebutkan sanksi bagi perusahaan yang akan diberikan bila tidak menjalankan aturan yang ada di Pasal 8. Sanksi yang akan diberikan yakni berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Untuk perusahaan asuransi, dalam aturan itu, dituliskan akan dikenai sanksi denda keterlambatan.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi ihwal keterlambatan penerbitan laporan keuangan Jiwasraya. "Terkait dengan keterlambatan, kami berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Sekar Putih Djarot singkat.

Dalam dokoumen yang beredar pada rapat Komisi XI DPR bersama jajaran direksi Jiwasraya 7 November 2019 lalu terungkap, pada periode sembilan bulan pertama 2019, kerugian setelah pajak yang dicatatkan Jiwasraya menyentuh Rp 13,74 triliun. Sementara hingga tutup buku 2018, rugi setelah pajak yang dibukukan Jiwasraya mencapai Rp 15,89 triliun.

Namun merujuk situs resmi perusahaan, pada laporan keuangannya pada 2017 lalu, laba perusahaan melorot drastis dari Rp 1,70 triliun pada 2016 menjadi hanya Rp 360,30 miliar. Penurunan laba karena lonjakan klaim dan manfaat yang dibayarkan perusahaan, termasuk kenaikan cadangan klaim. Tidak cuma itu, biaya akuisisi juga melompat dari Rp 702,65 miliar menjadi sebesar Rp 980,90 miliar.

Sebelumnya, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah produk Saving Plan yang jatuh tempo pada Oktober 2018. Saat pertama kali dinyatakan gagal bayar, jumlahnya Rp 802 miliar. Namun semakin membengkak hingga mencapai Rp 12,4 triliun, karena tidak segera diselesaikan. Padahal saat gagal bayar pertama kali, Jiwasraya memiliki cash yang cukup untuk membayar polis yang jatuh tempo. Namun kepercayaan nasabah sudah terlanjur hilang, sehingga tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransi. Akibatnya, Jiwasraya harus menyediakan dana yang sangat besar untuk memenuhi kewajibannya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Awal Sesi, IHSG Dilanda Aksi Jual Saham

Pukul 09.20 WIB, IHSG turun 6 poin (0,10 persen) menjadi 6.324.

EKONOMI | 30 Desember 2019

Awali Perdagangan, Mayoritas Bursa Asia di Zona Merah

Indeks Kospi Korea naik 1,2 (0,06 persen) mencapai 2.205.

EKONOMI | 30 Desember 2019

Awal Perdagangan, Rupiah Menguat Sejalan Mata Uang Asia

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 13.944 - Rp 13.948 per dolar AS.

EKONOMI | 30 Desember 2019

Tutup Tahun IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya

IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak pada kisaran 6.282 - 6.375

EKONOMI | 30 Desember 2019

PSI: Biarkan Pemerintah dan Kejaksaan Selesaikan Kasus Jiwasraya

Biarkan menteri keuangan dan menteri BUMN bekerja untuk solusi dari sisi korporasi.

EKONOMI | 29 Desember 2019

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Domestik dan Ekspor Harus Sama-Sama Digenjot

Pengembangan industri substitusi barang impor dan juga hilirisasi industri wajib dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 29 Desember 2019

Kantongi Izin BI, Netzme Lanjutkan Program 1000 Kampung Digital

Netzme mengklaim telah digunakan oleh 2,5 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

EKONOMI | 29 Desember 2019

Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Dimulai Pertengahan 2021

Terminal 4 Bandara Soetta disiapkan sebagai terminal penumpang terbesar di Indonesia.

EKONOMI | 29 Desember 2019

Hunian Berkelas Orchard Park Batam Rilis Klaster Terbaru

Klaster Olea memiliki luas lahan empat hektare.

EKONOMI | 29 Desember 2019

PII Beri Penjaminan Proyek KPBU Bandara Komodo

Diharapkan proyek ini menjadi percontohan untuk proyek bandara lainnya.

EKONOMI | 29 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS