Pemerintah Tegaskan Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemerintah Tegaskan Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik

Kamis, 13 Februari 2020 | 20:22 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan belum memiliki rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan gas elpiji 3 kilogram (kg) dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi. Hal tersebut menyusul maraknya isu kenaikan tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA) dan subsidi elpiji 3 kg yang akan diubah menjadi skema tertutup dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah juga belum merapatkan dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai isu tersebut . "Belum ada rencana kenaikan harga gas. Bahkan, pemerintah belum rapat untuk koordinasikan harga gas, justru para menteri heran kok tidak pernah rapat, lalu ada isu kenaikan harga gas. Listrik juga seperti itu," kataIskandar Simorangkir di Kemko Perekonomian, Kamis (13/2/2020).

Ia menuturkan kenaikan harga listrik dan gas elpiji yang akan memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung harus melalui keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski nantinya menjadi tanggung jawab kementerian teknis. "Tadi kami diingatkan oleh Bapak dan Ibu Menteri kalau segala sesuatu yang berdampak pada masyarakat, apalagi kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas harus diputuskan Presiden walau itu kewenangan kementerian teknis," ujar Iskandar Simorangkir.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan menghentikan subsidi untuk golongan pelanggan rumah tangga mampu (RTM) berdaya 900 Volt Ampere (VA) pada 2020. Hal ini berimbas pada pelanggan harus mengikuti ketentuan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) dan berpotensi naik. Adapun untuk tahun ini, Tim Pengendali Inflasi Pusat telah menyepakati beberapa ketentuan dalam pengendalian inflasi, agar sesuai target 3 plus minus 1 persen.

Ketentuan tersebut pertama menyepakati menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 4,0±1 persen dengan empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K), sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antar waktu dan antar wilayah.

Kedua meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketiga memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan terakhir, akan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah Jaga Inflasi Volatile Food 4,0±1%

Penyumbang inflasi terbesar selama ini berasal dari bahan makanan yang pada umumnya adalah volatile food.

EKONOMI | 13 Februari 2020

2045, Indonesia dan Jepang Akan Masuk 5 Besar Perekonomian Dunia

Untuk masuk dalam 5 negara terbesar dalam perekonomian dunia, Indonesia membutuhkan kestabilan politik dan keamanan di kawasan.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Diteken, Kontrak Pekerjaan Paket 3 Pelabuhan Patimban

Nilai kontrak paket 3 sebesar Rp 524 miliar yang akan dikerjakan selama lebih kurang 630 hari.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Tingkatkan Konektivitas Antardesa, Kempupera Bangun 148 Jembatan Gantung

Kempupera terus bangun jembatan gantung.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Menkop dan UKM Berharap BUMN Berdayakan Koperasi Karyawan

Koperasi BUMN disarankan bentuk anak usaha.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Revisi UU Minerba Didorong Optimalkan Hilirisasi Industri

Kemperin terus dorong hilirisasi industri.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Sinergi BUMN Dinilai Sangat Diperlukan

Kementerian BUMN diharapkan mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar kementerian untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi dunia usaha.

EKONOMI | 13 Februari 2020

Perluas Pasar, Garuda Kerja Sama dengan Agen Travel Umrah

Timur Tengah merupakan salah satu pangsa pasar yang menjanjikan.

EKONOMI | 13 Februari 2020

IHSG Turun 41 Poin, Kapitalisasi Saham UNVR dan TLKM Terpangkas

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami penurunan terdalam sebesar Rp 200 (2,6 persen) mencapai Rp 7.400 dengan kapitalisasi pasar Rp 282,3 triliun.

EKONOMI | 13 Februari 2020

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Miliki Direktur Kepatuhan

Memastikan kegiatan usaha perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang asuransi.

EKONOMI | 13 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS