Atasi Likuiditas, OJK Nilai Penempatan Dana Pemerintah ke Perbankan Tepat
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Atasi Likuiditas, OJK Nilai Penempatan Dana Pemerintah ke Perbankan Tepat

Jumat, 15 Mei 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Penempatan dana pemerintah ke perbankan nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara di tengah wabah virus corona (Covid-19) dinilai tepat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penempatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, penyangga likuiditas ini sangat penting mengingat masih besarnya jumlah debitur UMKM yang berpotensi mengajukan keringanan kredit atau restrukturisasi, imbas pandemi yang mengganggu perekonomian. Dari jumlah plafon kredit UMKM sebesar Rp 1.000-1.200 triliun saat ini, Wimboh mengasumsikan akan ada 50 persen dari nilai tersebut yang direstrukturisasi.

Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19, berupa penundaan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga selama enam bulan. Di mana, industri perbankan hingga 10 Mei 2020 telah melakukan restrukturisasi kredit Rp 336,97 triliun kepada 3,88 juta nasabah. Rp 167,1 triliun atau 3,42 juta diantaranya merupakan total restrukturisasi untuk debitur UMKM. “Ini masih akan rolling terus. Hampir semua bank komit untuk memberikan restrukturisasi, sehingga tekanan likuiditas akan ada,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020).

Wimboh menuturkan, dalam kondisi saat ini, perbankan akan mampu mengelola dana penyangga secara profesional, karena sudah banyak ahli di sektor tersebut. Apalagi saat ini bank membutuhkan dana segar secara cepat. Langkah itu juga merupakan dukungan pemerintah kepada perbankan dan nasabah.

"Bank punya asset management company, jadi bank sudah terbiasa kaitannya dengan bisnis ini, baik valuasi dan penanganannya, meskipun akhirnya dijamin oleh LPS. Ini tidak ada conflict of interest, ini channeling saja antara bank pelaksana dan bank peserta. Dua-duanya sudah paham, jadi saya yakin komunikasinya akan bagus dan akan terjadi fair decision. Apalagi, bank didirikan salah satu fungsinya sebagai transmisi kebijakan pemerintah," jelasnya.

Di sisi lain, perbankan nasional diyakini akan mengambil fasilitas sebagai bank jangkar atau bank peserta yang berfungsi menjadi penyangga dana likuiditas. Wimboh menegaskan tugas bank jangkar untuk menyalurkan bantuan likuiditas ini tidak akan membebani likuiditas bank. Selain risikonya terjaga dengan penjaminan LPS, bank jangkar juga dimungkinkan sebagai bank pelaksana. Bahkan, bank jangkar akan mendapatkan margin dari penyaluran bantuan likuiditas tersebut.

Adapun, skema penyangga likuiditas ini bank pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank peserta. Risiko kredit penempatan likuiditas ke bank pelaksana dimitigasi dengan agunan kredit lancar dan dijamin oleh LPS. “Karena ada isu likuiditas, jadi kita kasih penyangga. Apa bank peserta mau? Pasti mau, karena likuiditas disanggah pemerintah, back to back, dapat marjin, resiko dijamin LPS. Ini paket komplit. Jadi, masalahnya apalagi?," kata Wimboh.

Lebih lanjut, bank jangkar yang menjalankan fungsi channeling pada bantuan likuiditas pemerintah harus memenuhi syarat kepemilikan saham. Ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara di tengah wabah Covid-19 yang membutuhkan langkah-langkah khusus dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang telah diteken Presiden Joko Widodo dan berlaku pada Senin (11/5/2020) kemarin.

Wimboh menuturkan, bank peserta merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51 persen saham dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia. Bank peserta juga harus merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK dan termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Bank peserta ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Bank pelaksana harus memiliki kriteria sebagai bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK, memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank lndonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6 persen dari dana pihak ketiga. Jika bank peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, maka LPS mengutamakan pengembalian dana pemerintah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rugi Rp 206 Miliar, Senator Minta Evaluasi Jajaran Direksi Bank NTT

Bank NTT adalah bank harapan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi di NTT. Karena itu, harus dikelola baik dan profesional.

EKONOMI | 15 Mei 2020

Soko Hartono Nakhoda Baru PGN, Ini Susunan Lengkap Direksinya

Sebelumnya Soko menjadi Presiden Direktur PT Pertamina Gas.

EKONOMI | 15 Mei 2020

Pandemi Covid-19, Pengguna BNI Mobile Banking Meningkat 84%



BNI mencatatkan pertumbuhan transaksi digital selama pandemi Covid-19.

EKONOMI | 15 Mei 2020

Bandara Internasional Yogyakarta Raih Rekor MURI

PT Angkasa Pura I (Persero) meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

EKONOMI | 15 Mei 2020

BKPM Dorong Tiga Sektor Prioritas Investasi

Sektor yang menjadi prioritas investasi saat ini yaitu manufaktur, hilirisasi, dan alat kesehatan.

EKONOMI | 15 Mei 2020

Mandiri Tunas Finance Berikan Restrukturisasi Rp 5,13 Triliun bagi Pelanggan Terdampak Covid-19

Mandiri Tunas Finance berkomitmen untuk memberikan keringanan kepada pelanggan yang terdampak Covid-19 sesuai arahan Pemerintah.

EKONOMI | 15 Mei 2020

AP I Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Seluruh Bandara

AP I juga memberikan dan melaksanakan rekomendasi slot time apabila terdapat maskapai yang mengajukan perubahan jadwal penerbangan.

EKONOMI | 15 Mei 2020

BBRI dan BBCA Pimpin Saham Teraktif

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan frekuensi 64.619 kali.

EKONOMI | 15 Mei 2020

UNTR dan BBCA Pimpin Saham Top Loser

PT United Tractor Tbk (UNTR) turun Rp 750 (5,0 persen) menjadi Rp 14.250.

EKONOMI | 15 Mei 2020

Hingga Mei, BTN Restrukturisasi Kredit 140 Ribu Nasabah Terdampak Covid-19

Akan dilakukan revisi RBB Bank BTN termasuk target pertumbuhan kredit dari 9,5% menjadi 2%-3% di tahun 2020.

EKONOMI | 15 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS