Pengusaha Minta Pemerintah Pangkas Hambatan Distribusi Logistik
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Pengusaha Minta Pemerintah Pangkas Hambatan Distribusi Logistik

Selasa, 7 Juli 2020 | 20:42 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kalangan pengusaha logistik menilai pemerintah perlu terus mengefisienkan industri logistik di negeri ini. Pasalnya, industri logistik yang terhambat membuat perekonomian tidak bisa bergerak cepat.

Ketua Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN) Beni Syarifudin menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi hambatan-hambatan di industri logistik nasional. Salah satunya kelangkaan bahan makar minyak (BBM), khususnya solar. Dia menerima banyak keluhan dari sopir truk logistik yang kesulitan mendapatkan pasokan solar di daerah.

“Misalnya saat truk-truk logistik ingin melintas dari Makassar ke Kendari atau Manado. Setelah keluar dari Makassar, mereka sulit dapat solar. Terkadang harus antre panjang, bahkan butuh seharian. Dalam kondisi normal mereka setengah mati hanya untuk mendapatkan pasokan solar,” jelasnya.

Kondisi kelangkaan solar di sejumlah daerah, lanjut dia, sering membuat distribusi barang mengalami keterlambatan. “Kan jadinya tidak kompetitif, perekonomian kita tidak bisa bergerak cepat kalau distribusi barangnya tidak lancar,” ucapnya.

Masalah lainnya, menurut Beni, terkait keamanan di daerah terutama karena maraknya aksi pembegalan di jalan. Dia mencontohkan kondisi di Sumatera yang sudah parah. “Begal-begal berkeliaran secara bebas. Terkadang sopir sudah lewat jalan tol, masih dibegal juga. Kami minta perhatian pemerintah. Para begal itu mengejar truk dan meminta uang secara paksa,” ungkapnya.

Masalah terakhir adalah pungutan liar (pungli) yang masih merajalela di sejumlah daerah terutama Pulau Sumatera. “Yang namanya pungli kan bisa setengah resmi, bisa setengah tidak resmi. Ini wilayah abu-abu. Mestinya, dengan adanya Inpres baru penataan ekosistem logistik, seluruh pungli bisa ditertibkan dan kami mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita juga menilai pemerintah perlu melakukan upaya konkret, selain menerbitkan aturan baru yang mirip aturan sebelumnya. “Adanya aturan baru seperti Inpres No 5 Tahun 2020 sebaiknya jangan hanya di atas kertas. Sebenarnya isi Inpres ini sudah tidak asing lagi dan sudah ada di aturan sebelumnya seperti Perpres No 22 Tahun 2012. Yang menjadi masalah selalu adalah implementasinya di lapangan,” ujarnya.

Zaldy menilai komitmen Presiden Jokowi untuk memperbaiki sektor logistik nasional memang perlu diapresiasi. Namun, komitmen tersebut harus diwujudkan secara riil di lapangan. “Coba lihat Perpres tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sudah 10 tahun lalu, tapi hampir semua kementerian dan lembaga termasuk BUMN tidak peduli dalam menjalankannya. Padahal isinya mirip dengan Inpres terbaru ini,” jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

OJK Minta Pegawainya Berpikir Out of The Box Hadapi Covid-19

OJK juga telah melakukan pertemuan dengan perbankan dan pelaku usaha di sektor riil untuk memfasilitasi (link and match) kebutuhan sektor riil.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Nobu Bank Dukung Pemulihan Ekonomi Lewat Penjaminan Kredit UMKM

Nobu Bank melihat bahwa pemerintah telah menyusun rangkaian kebijakan stimulus ekonomi yang komprehensif khususnya bagi segmen UMKM.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Rusun Pasar Jumat Ditargetkan Rampung Akhir Juli 2020

Menpupera meminta kepada PT Brantas Abipraya selaku kontraktor pelaksana, untuk segera menyelesaikan pembangunan Rusun Pasar Jumat.

EKONOMI | 7 Juli 2020

BKPM Sebut Masterplan Kawasan Industri Batang Selesai Pekan Ini

Penyusunan masterplan Kawasan Industri Terpadu Batang, akan dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Siloam Alokasikan Capex Rp 400 Miliar untuk Bangun RS

Anggaran tersebut difokuskan untuk membangun 2-3 rumah sakit baru dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi September 2021

Terhambatnya pembangunan jalan tol Cisumdawu dikarenakan terkendalanya pembebasan lahan.

EKONOMI | 7 Juli 2020

IFRS 17 Dorong Sistem Data Industri Asuransi Lebih Canggih

SDM juga merupakan faktor kunci yang akan mempengaruhi penerapan IFRS 17.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Ini Syarat UMKM Bisa Dapat Jaminan Kredit Modal Kerja

Jamkrindo dan Askrindo telah ditugaskan untuk menjamin kredit pelaku usaha UMKM.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Garuda Indonesia Fokus Gaet Wisatawan Nusantara

Jumlah wisman turun sangat drastis karena pandemi Covid-19.

EKONOMI | 7 Juli 2020

Bedah Rumah di Jambi, Kempupera Alokasikan Rp 78,75 Miliar

Sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jambi akan mendapatkan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS).

EKONOMI | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS