Regulasi OTT Tegakkan Kedaulatan NKRI di Ranah Digital
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.41)   |   COMPOSITE 4879.1 (-0.96)   |   DBX 933.193 (0.37)   |   I-GRADE 128.434 (0.21)   |   IDX30 404.523 (-1.25)   |   IDX80 106.174 (-0.27)   |   IDXBUMN20 268.239 (-1.12)   |   IDXG30 113.341 (0.03)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-1.49)   |   IDXQ30 118.527 (-0.39)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.08)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.07)   |   IDXV30 100.803 (-0.23)   |   INFOBANK15 767.134 (-5.18)   |   Investor33 355.071 (-1.62)   |   ISSI 143.565 (0.33)   |   JII 517.566 (1.7)   |   JII70 175.828 (0.54)   |   KOMPAS100 953.068 (-0.33)   |   LQ45 742.375 (-1.92)   |   MBX 1347.52 (-0.43)   |   MNC36 265.633 (-0.19)   |   PEFINDO25 258.006 (1.42)   |   SMInfra18 230.699 (-0.61)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.34)   |  

Regulasi OTT Tegakkan Kedaulatan NKRI di Ranah Digital

Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:12 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran regulasi yang mengatur pemain over the top (OTT) akan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ranah digital. OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis kepada aplikasi, konten, atau jasa. Saat ini OTT menjadi elemen penting dari supply chain broadband, tapi nyaris tak ada regulasi yang mengatur untuk menjaga kompetisi sehat dengan ekosistem lainnya, seperti operator telekomunikasi.

"Di beberapa negara, setiap upaya untuk memberlakukan peraturan tambahan pada OTT selalu mendapatkan tentangan yang lumayan berat, terutama dengan jargon-jargon sebuah regulasi dapat menghambat inovasi. Tetapi, jika OTT dibiarkan berjalan tanpa regulasi, maka sustainibilitas ekosistem digital itu bisa tak berlanjut, terutama para operator telekomunikasi yang menjadi bagian dari supply chain broadband," kata Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan dalam siaran pers, Selasa (11/8/2020).

Dijelaskannya, kehadiran regulasi yang mengatur bisnis OTT sudah mendesak bagi Indonesia mengingat para pemain ini sama sekali tidak pernah membayar ongkos infrastruktur. Bahkan pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama operator yaitu voice dan messaging. Sementara pertumbuhan pendapatan kenaikan berlangganan data payload selular dan jaringan tetap yang tidak mengenal terminologi payload, secara offset tidak mampu mencukupi penurunan pendapatan utama voice dan messaging.

"Bagaimana operator jaringan dituntut terus melakukan investasi jaringan untuk membuka akses wilayah yang begitu luas dengan ketidakmerataan infrastruktur seperti wilayah NKRI, sementara OTT, terutama asing, tidak ada memiliki kewajiban regulasi apa pun," katanya.

Dikarenakan sifatnya yang sangat cair dan global, maka OTT menikmati keuntungan luar biasa dalam hal bebas pajak di hampir semua negara. Sementara operator tradisional harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), pajak, dan sumbangan universal service obligation (USO).

Diungkapkannya, saat ini ketimpangan posisi tawar operator jaringan Indonesia dengan OTT, dimana seluruhnya adalah pemain global, sangat kontras. Sebagai contoh Telkom, Telkomsel, dan operator lainnya dalam memberikan kepastian layanan akses yang cepat dengan latensi rendah kepada para pengguna internet terpaksa memberikan fasilitas penempatan server gratis sampai ke ujung (edge) kepada Facebook dan Google. Sementara operator jaringan yang harus berhadapan langsung dengan komplain pelanggannya manakala akses internet mengalami hambatan, bukan OTT.

"Indonesia memang tidak mungkin memilih cara dengan memblokir beberapa layanan OTT, karena praktik ini dapat merusak tujuan regulasi utama seperti pilihan konsumen dan inovasi. Namun pada saat yang sama, adalah sah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi baik secara langsung atau melalui regulator ketika dianggap kedaulatan nasional terdampak. Kehadiran regulasi bagi OTT harus serius dipikirkan karena mereka (OTT) sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan nasional," katanya.

Dikatakannya, di beberapa negara lain sedang mempertimbangkan atau memberlakukan pajak atas pendapatan yang diperoleh dan dieksploitasi oleh OTT. Tak hanya itu, ada juga regulasi yang memaksa OTT bekerja sama dengan operator jaringan untuk manfaat ekonomi negara yang lebih luas.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah Perkuat Dukungan untuk UMKM Hadapi Pandemi

Berbagai stimulus baru diberikan guna meringankan beban, kelancaran cash flow, dan menghindari pemutusan pekerjaan.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Tren Belanja Daring Meningkat, BCA Rilis Fitur Debit Online

Fitur terbaru ini memberikan dua keuntungan sekaligus kemudahan kontrol transaksi dan tanpa batas.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

BI: Penjualan Ritel Juni 2020 Terkontraksi 17,1%

Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2020 terkontraksi 17,1% (yoy), membaik dari kontraksi 20,6% (yoy) pada Mei 2020.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Kurs Rupiah Berbalik Melemah Dekati Kisaran Rp 14.700

Kurs rupiah berada di level Rp 14.695 per dolar AS atau terdepresiasi 47,5 poin (0,32 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.647,5.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Sesi I, IHSG Menguat ke 5.191,6

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,66 persen ke kisaran 5.191,6 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa (11/8/2020).

EKONOMI | 11 Agustus 2020

OJK Fokus Jaga Stabilitas Sektor Keuangan di Semester II 2020

Otoritas Jasa Keuangan akan fokus menjaga stabilitas sektor keuangan di Semester II 2020, karena memegang peranan kunci untuk mensukseskan pemulihan ekonomi.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

4 Prestasi Ini Jadikan BEI Terbaik di Bursa ASEAN Selama Pandemi Covid-19

Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu menunjukkan kinerja positif bahkan menjadi yang terbaik diantara bursa negara-negara ASEAN selama pandemi Covid-19.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Fitch Pertahankan Peringkat Kredit RI

Fitch Ratings mempertahankan peringkat utang (rating) Indonesia pada posisi BBB, dengan outlook stabil.

EKONOMI | 10 Agustus 2020

Selama Pandemi, Minat Investor Bertransaksi Saham Meningkat 82,4%

Selama pandemi Covid-19, rata-rata investor ritel yang melakukan transaksi saham harian meningkat 82,4%.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

WOM Finance Luncurkan Program Bunga Rendah Hingga 0%

WOM Finance meluncurkan program dengan bunga rendah hingga 0 persen yang berlaku selama bulan Agustus 2020.

EKONOMI | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS