Kepala BKPM: RUU Cipta Kerja Rampung Maksimal Akhir Oktober
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.41)   |   COMPOSITE 5126.33 (-19.64)   |   DBX 964.304 (-0.77)   |   I-GRADE 140.573 (-0.45)   |   IDX30 429.149 (-1.96)   |   IDX80 113.629 (-0.3)   |   IDXBUMN20 294.159 (-1.91)   |   IDXG30 119.586 (-0.68)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-2.36)   |   IDXQ30 125.935 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.03)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.98)   |   IDXV30 106.718 (0.08)   |   INFOBANK15 842.264 (-3.11)   |   Investor33 375.573 (-1.66)   |   ISSI 150.643 (-0.06)   |   JII 545.954 (0.87)   |   JII70 186.804 (0.16)   |   KOMPAS100 1025.81 (-4.03)   |   LQ45 790.454 (-3.71)   |   MBX 1419.3 (-6.07)   |   MNC36 282.56 (-2.11)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.86)   |   SMInfra18 242.071 (-1.26)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.22)   |  

Kepala BKPM: RUU Cipta Kerja Rampung Maksimal Akhir Oktober

Selasa, 8 September 2020 | 18:53 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tengah dibahas pemerintah dan DPR diyakini dapat memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Tidak heran jika banyak pengusaha dan investor berharap RUU ini segera disahkan agar nantinya bisa mengurai tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia. Bahlil mengatakan, dalam skenarionya, RUU Cipta Kerja ini akan rampung paling lambat akhir Oktober besok.

"Implementasinya paling cepat di bulan Oktober, jadi di 2021 baru terasa dampaknya sangat besar. Pertumbuhannya bisa 2 persen-3 persen dari yang normal. Tapi, ini sedang didetailkan dengan Covid-19, perlu ada penyesuaian data," ujarnya dalam konferensi pers RUU Cipta Kerja untuk Daya Saing Ekonomi, Transformasi Ekonomi, dan Demokrasi Ekonomi, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menurut Bahlil, pembahasan pasal per pasal RUU Cipta Kerja di DPR masih terus berjalan. Pembahasan juga dibarengi perampungan peraturan pemerintah, sehingga begitu selesai dibahas, undang-undang tersebut bisa langsung diketuk.

RUU yang menggabungkan 79 undang-undang dan memuat 1.200 pasal tersebut memiliki banyak manfaat, khususnya dalam menggenjot investasi yang dikelola BKPM. Antara lain, pertumbuhan ekonomi terkait investasi akan meningkat, memangkas birokrasi yang panjang, memberikan kepastian berusaha, penguatan UMKM, terciptanya pola kerja sama dan penciptaan tenaga kerja lokal.

"Ini (RUU Cipta Kerja) bukan UU masa lalu, ini UU masa depan karena 16,5 juta tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan tak mungkin semuanya terserap sebagai pegawai negeri sipil atau tentara, harus ada investasi baik dari dalam atau luar, menengah atau kecil. UMKM juga jangan jadi komoditas politik di saat musiman, tapi negara harus hadir secara berkesinambungan baik dari aspek perizinan, permodalan, dan kerjasama," ucap Bahlil.

Omnibus Law juga mendesak untuk disahkan bila melihat kondisi daya saing ekonomi Indonesia saat ini. Sebut saja, inefisiensi perekonomian Indonesia ditunjukkan dari ICOR 2018 sebesar 6,6 dibandingkan Thailand 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7. Laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia pada pertengahan Oktober 2019 lalu menyebutkan tingkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia tetap berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara. Ditargetkan, tahun ini bisa naik ke posisi 60.

Sementara kinerja logistik Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga, di mana peringkat logistic performance index (LPI) Indonesia (2019) ada di 46, dibandingkan Malaysia 41, Vietnam 39, Thailand 32, Singapura 7. Indeks persepsi korupsi Indonesia cukup tinggi yakni ada di urutan ke-85 dari 180 negara. Belum lagi soal harga tanah, tarif air, upah minimum, kenaikan upah, dan tarif listrik yang lebih mahal. "Kuncinya harus ada perubahan regulasi secara besar-besaran untuk tangani masalah itu semua. Vietnam 2008-2009 baru reformasi dan hasilnya baru sekarang didapatkan. BKPM berpendapat solusi ini ada di UU Omnibus Law yang harus segera diselesaikan," pungkasnya.

Terkait adanya kontroversi dari sisi ketenagakerjaan dan lingkungan, Bahlil mengungkapkan, UU ini disadarinya memang tidak dapat memuaskan semuanya. Namun, soal analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dia membantah jika peraturan itu akan dihapuskan, melainkan hanya diklasifikasikan. "Permintaan buruh A-Z dan yang diinginkan perusahaan A-Z tidak akan selesai. Tapi, untungnya titik temu sudah ada. Tapi, kalau bicara puas, tentu tidak semuanya akan setuju 100 persen, tapi kalau 70-80 persen setuju, itu sudah cerminkan demokrasi," imbuh dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

CredoLab Raih Pendanaan Seri A Rp 103,35 Miliar

Putaran pendanaan yang dipimpin GBG ini, juga diikuti oleh Access Venture Capital dan investor lama, Walden International.

EKONOMI | 8 September 2020

Supra Boga Lestari Buka Gerai Baru di Empat Mal Lippo

RANC akan menempati empat mal yang dikelola oleh Lippo Malls yaitu Senayan Park, Lippo Mall Puri, Orange County, dan CityWalk Elvee.

EKONOMI | 8 September 2020

Batik Air Kembali Terbang ke Tiongkok

Batik Air juga melayani penerbangan dari Jakarta ke Taipei, Taiwan mulai 1 September 2020.

EKONOMI | 8 September 2020

Anwa Residence Bidik Konsumen Milenial

Saat ini, pembangunan apartemen Anwa Residence sudah mencapai lantai 17.

EKONOMI | 8 September 2020

Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa karena Aturan Dilanggar

Sejatinya kehadiran produk tersebut ditujukan untuk menarik masyarakat, namun justru disalahgunakan.

EKONOMI | 8 September 2020

BBRI Rajai Daftar Saham Teraktif

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan frekuensi 21.331 kali.

EKONOMI | 8 September 2020

Kapitalisasi BMRI dan ASII Naik Paling Banyak

Saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp 125 (2,1 persen) mencapai Rp 5.975 dengan kapitalisasi pasar Rp 276,0 triliun.

EKONOMI | 8 September 2020

Bank Jatim Paling Banyak Menghimpun Tabungan Simpeda

Bank Jatim sampai dengan posisi Juni 2020, telah menghimpun Tabungan Simpeda sebesar Rp 13,44 triliun atau sebesar 23,96 persen dari Tabungan Simpeda Nasional.

EKONOMI | 8 September 2020

Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.765

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.720- Rp 14.799 per dolar AS.

EKONOMI | 8 September 2020

IHSG Ditutup Naik 13 Poin ke 5.244

Sebanyak 187 saham menguat, 223 saham melemah, dan 178 saham stagnan.

EKONOMI | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS