Indef: Kebijakan Fiskal dan Moneter Ibarat Gas dan Rem
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

Indef: Kebijakan Fiskal dan Moneter Ibarat Gas dan Rem

Jumat, 11 September 2020 | 19:21 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Bank Indonesia (BI) yang diinisiasi DPR dinilai merusak tatanan sistem reformasi keuangan karena independensi otoritas moneter terganggu.

"Independensi BI ini penting, kalau perahu Indonesia ingin stabil dan konsisten, maka harus ada kendali gas dan rem oleh dua pihak yakni pemerintah selaku otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter," kata ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati dalam diskusi virtual yang digelar Forum Tebet (Forte) bertema 'Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalang Bank Bermasalah?' di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Enny mengatakan, instrumen fiskal dan perpajakan yang dianalogikan dengan gas, perlu diawasi dengan instrumen moneter melalui
stabilitas nilai tukar. Begitu sebaliknya, jika BI terlau ketat menjaga likuiditas, perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal. "Bagaimana kalau gas dan rem dalam 1 tombol, nanti ga ada efektifitas serta check and balance. Independensi BI dibutuhkan, untuk mengerem agar tidak kebablasan di sektor fiskal," kata Enny.

Menurut Enny, revisi UU No 23 1999 tentang BI tidak masalah, karena rencananya sudah lama. Bahkan Indef sempet membuat kajiannya. Namun isinya yang membuat kaget karena yang dituntut independensi BI. Padahal yang menjadi persoalan adalah akuntabillitas, transparani dan kredibilitas. "Kalau DPR ingin revisi sebaiknya fokus ke 3 faktor itu, bukan indepedensnya," kata dia.

Menurut dia, persoalan bangsa Indonesia adalah pemerintah belum maksimal mengeloa stimulus fiskal. Hal ini makin terasa saat krisis dan pandemi Covid-19. "Utang makin menumpuk, tapi rasio pajak cenderung stagnan bahkan turun dari 12-13 persen jadi di bawah 10 persen," kata dia.

Direktur Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, rencana revisi UU BI adalah kemunduran, seperti balik ke era Orde Lama dan Orde Baru dimana BI dilengkapi Dewan Moneter yang terdiri menteri keuangan, menteri bidang ekonomi dan gubernur BI. "Padahal sistem ini terbukti gagal mulai hiperinfasi pada 1966, sanering pada 1955, inflasi tinggi di era Orba hingga puncaknya krisis moneter 1998 dengan inflasi 58 persen" kata dia.

Menurut dia, mencetak uang oleh BI lewat pembelian surat utang negara (SUN) di pasar primer bisa berbahaya dan merugikan investor asing. "Harusnya yang direformasi adalah sistem fiskal untuk menalangi defisit anggaran karena Covid-19," kata dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


BRISyariah Pasarkan Sukuk Negara Ritel SR-013

Dana yang terhimpun dari penjualan SR-013 ini sebagian akan digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, waduk air, double track rel kereta api.

EKONOMI | 11 September 2020

DigiAds Dorong Layanan Digital Telkomsel Tumbuh 10 Persen

DigiAds menjadi pendorong utama transformasi Telkomsel menjadi Digital Telco Company.

EKONOMI | 11 September 2020

XL Beri Akses Data Tanpa Batas ke Pelanggan Prioritas

PT XL Axiata Tbk meluncurkan “myPRIO X Unlimited” bagi pelanggan XL Prioritas untuk mendapatkan unlimited data di semua jaringan.

EKONOMI | 11 September 2020

Maskapai Khawatir PSBB Berdampak ke Industri Penerbangan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020, dikhawatirkan berdampak pada industri penerbangan yang baru kembali bangkit.

EKONOMI | 11 September 2020

AP I dan Incheon Jalin Kerja Sama Koridor Sehat

Angkasa Pura I dan IIAC sepakat menetapkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai proyek percontohan (pilot project) penerapan Pedoman SCI.

EKONOMI | 11 September 2020

Bantu Penanganan Covid-19, SMBC Group Donasi Rp 1,3 M ke PDUI

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (SMBC Group) melalui PT Bank BTPN Tbk (BTPN) mendonasikan Rp 1,3 miliar kepada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia.

EKONOMI | 11 September 2020

Ditopang Saham Blue Chip, IHSG Kembali ke Level 5.000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini, kembali menyentuh level psikologis 5.000.

EKONOMI | 11 September 2020

BI Dorong UMKM Baru Jadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Komitmen BI dalam mendukung transformasi UMKM antara lain melalui program onboarding yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

EKONOMI | 11 September 2020

Terdepresiasi, Rupiah Ditutup di Rp 14.860

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Jumat (11/9/2020), melemah ke kisaran Rp 14.860.

EKONOMI | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS