Kemhub Pertajam Rencana Kerja 2021 dengan Pertimbangkan Usulan Komisi V
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Kemhub Pertajam Rencana Kerja 2021 dengan Pertimbangkan Usulan Komisi V

Selasa, 22 September 2020 | 16:38 WIB
Oleh : Muawwan Daelami, Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mempertajam rencana kerja anggaran 2021 pada sejumlah kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan usulan Komisi V DPR.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa belanja anggaran 2021 akan dipertajam pada kegiatan-kegiatan seperti major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, kegiatan multiyears project yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan rupiah murni.

Selain itu, kegiatan direktif dan dukungan terhadap sektor prioritas berupa pengembangan sumber daya manusia (SDM), dukungan daerah tertinggal perbatasan dan pulau terluar, destinasi pariwisata dan dukungan terhadap kawasan industri. "Kegiatan strategis yang tertunda akibat pemotongan anggaran tahun 2020 juga akan kita cover seperti pembayaran kegiatan tunggakan dan belanja pegawai serta belanja mengikat," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Ia menegaskan bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran tersebut, Kemhub telah melakukan penajaman sesuai dengan masukan, usulan dan aspirasi Komisi V DPR RI. Di samping itu, sejalan fokus percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menekankan agar arah belanja Kementerian Perhubungan ditekankan pada birokrasi dan layanan publik yang agile, cepat, tangkas, efektif dan produktif dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur serta mengendalikan jumlah pegawai dengan menyusun proses bisnis yang efisien.

Termasuk melakukan penajaman belanja barang dan melanjutkan efisien belanja barang melalui pembatasan perjalanan dinas rapat luar kantor, penerapan kebijakan work frome home dengan dukungan teknologi infornasi serta sinergitas belanja barang diserahkan ke daerah.

Usulan yang Diakomodasi
Dalam kesempatan tersebut, Budi menyampaikan tanggapan terkait usulan kegiatan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 bahwa penyusunan RKA K/L TA Kementerian Lembaga dibahas bersama komisi terkait di DPR RI.

"Ditjen Darat ada 103 jumlah usulan dari anggota Komisi V DPR dan usulan diakomodasi sebanyak 69 dengan alokasi anggaran Rp 598 miliar. Ditjen Laut sebanyak 77 usulan dan diakomodasi 59 usulan dengan nilai Rp 586 miliar. Ditjen Udara sebanyak 39 usulan proyek dan diakomodasi 34 proyek dengan nilai Rp 1,4 triliun. Ditjen Kereta Api sebanyak 34 usulan dan diakomodasi sebanyak 21 usulan dengan nilai Rp 4,3 triliun. Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) sebanyak 9 kegiatan usulan yang semuanya diakomodasi dengan nilai Rp 6,5 miliar. Terakhir BPSDM sebanyak 6 usulan dan diakomodasi 5 usulan senilai Rp 23 miliar," papar Budi.

Sehingga bila dijumlah hanya 71 usulan yang belum dapat diakomodasi karena beberapa kondisi antara lain memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk melengkapi readiness kriteria dalam dokumen perencanaan pembangunan atau terkait kemenangan pembangunan infrasruktur.

Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) belanja pemerintah pusat 2021 pada 16 September 2020 lalu, pagu anggaran Kemhub telah ditetapkan dan disepakati sebesar Rp 45,6 triliun. Pagu tersebut terbagi dalam empat program. Pertama program perhubungan manajemen sebanyak Rp 9,5 triliun. Kedua program infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 33 triliun. Ketiga program riset dan inovasi Rp 112 triliun dan terakhir program pendidikan dan vokasi Rp 2 triliun. "Kita juga akan memprioritaskan untuk program padat karya dan pemulihan sektor riil agar dana-dana pembangunan dirasakan masyarakat," tutup Budi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BBCA dan BBRI Saham yang Paling Banyak Ditransaksikan

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan frekuensi 32.337 kali.

EKONOMI | 22 September 2020

Kapitalisasi BMRI dan BBCA Ambles Paling Dalam

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami pelemahan terdalam sebesar Rp 175 (3,1 persen) mencapai Rp 5.300 dengan kapitalisasi pasar Rp 244,8 triliun.

EKONOMI | 22 September 2020

Tak Berdaya, Rupiah Ditutup Melemah 85 Poin

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.700- Rp 14.811 per dolar AS.

EKONOMI | 22 September 2020

Cegah Covid-19, Anggaran Pilkada Naik Jadi Rp 20,46 Triliun

Anggaran Pilkada ditambah Rp 2,77 triliun.

EKONOMI | 22 September 2020

IHSG Ditutup Hilang 65 Poin ke 4.934

Sementara indeks LQ-45 melemah 11,5 poin (0,98 persen) ke level 756,3.

EKONOMI | 22 September 2020

Bursa Eropa Menguat di Tengah Kekhawatiran Covid-19

Pan-European Stoxx 600 menguat 0,5 persen pada awal perdagangan, dengan saham teknologi melonjak 1,4 persen memimpin kenaikan.

EKONOMI | 22 September 2020

RUU Cipta Kerja, Instrumen untuk Tarik Investasi Berorientasi Ekspor

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu instrumen untuk menarik investasi berorientasi ekspor.

EKONOMI | 22 September 2020

Per Agustus, Defisit APBN Capai Rp 500,5 Triliun

Defist setara setara dengan 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

EKONOMI | 22 September 2020

Menkeu: Kecepatan Penanganan Covid Jangan Abaikan Akuntabilitas dan Transparansi

Menkeu mengapresiasi atas meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

EKONOMI | 22 September 2020

661 Rumah Tidak Layak Huni di Banyuasin Sumsel Rampung Dibangun

Anggaran bedah rumah di wilayah tersebut sebesar Rp 11,567 miliar.

EKONOMI | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS