Komisi XI: Perppu Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Komisi XI: Perppu Reformasi Sistem Keuangan Bukan Hilangkan Independensi BI

Jumat, 25 September 2020 | 10:17 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengemukakan rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang reformasi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) bukan menghilangkan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perppu dimaksudkan agar ada keselarasan, kepaduan, dan saling mendukung antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan BI dan OJK.

“Maksud penerbitan perppu adalah BI atau OJK independen dalam mengambil keputusan, tetapi mengacu pada kebijakan ekonomi nasional," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ia menjelaskan sebagai lembaga negara yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), BI dan OJK juga harus mendengarkan visi pemerintah dalam memulihkan perekonomian negara. Jangan sampai pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi, tetapi terhambat oleh aturan di BI atau OJK. Akibatnya, pemulihan ekonomi berjalan lambat, bahkan tidak terjadi.

“BI tidak hanya mengurus masalah nilai mata uang, inflasi, tetapi harus menjadi instrumen yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya kerja dari sisi fiskal, tetapi BI juga harus bisa berperan di dalam fungsi moneternya,” jelas Mekeng.

Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini, aturan yang dituangkan dalam perppu bukan berarti setiap kebijakan BI atau OJK bisa diintervensi pemerintah. BI dan OJK tetap independen dalam mengambil keputusan. Namun kedua lembaga itu diharapkan bisa memahami objektivitas pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional.

“Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan oleh negara, kita harus tahu lapangan pekerjaannya di mana yang dibuka, berapa jumlah pekerja yang akan bekerja, bagaimana dampaknya terhadap income per kapita. Nah model-model begini, BI juga harus bisa mendengarkan sisi pemerintah dan itu bukan intervensi. Tetap pengambilan keputusan ada di mereka,” ujar Mekeng.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini menyebut perppu juga harus menyebut ada lembaga yang mengawasi OJK. Pasalnya selama ini, OJK tidak ada yang mengawasi. Hanya mengandalkan pengawasan dari DPR. Cara ini tidak tepat karena OJK bisa bertindak semuanya tanpa kontrol.

Dia menyebut perppu harus berisi pasal yang memberi kewenangan Presiden bisa mengganti Gubernur BI atau Kepala OJK. Alasannya, Gubernur BI atau Kepala OJK bisa saja tidak sejalan dengan presiden. Ketika terjadi seperti itu, yang rugi adalah perekonomi negara akibat ketidakcocokan antara Presiden dengan Gubernur BI atau Kepala OJK.

“Tentu harus ada mekanismenya. Misalnya sebelum presiden mengusulkan penggantian, harus ada pendapat dari lembaga lain yang menyebut Gubernur BI atau Kepala OJK layak diganti. Seperti kalau presiden di-impeachment, kan tidak mudah. Harus ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Begitu juga dengan pasal pergantian gubernur BI dan OJK. Tidak perlu menunggu habis masa jabatan lima tahun,” tutur Mekeng.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Awal Sesi, Rupiah Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Bervariasi

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.891-Rp 14.905 per dolar AS.

EKONOMI | 25 September 2020

Awali Perdagangan, IHSG Langsung Melonjak

Pukul 09.07 WIB, indeks harga saham gabungan naik 24,8 poin (0,50 persen) menjadi 4.866.

EKONOMI | 25 September 2020

Emas Antam Bertambah Rp 7.000 Per Gram

Harga emas per 250 gram sebesar Rp 235,765 juta.

EKONOMI | 25 September 2020

Harga Minyak Jatuh karena Pembatasan Perjalanan Akibat Covid-19

Brent turun 0,31 persen menjadi US$ 41,81 per barel.

EKONOMI | 25 September 2020

Bursa Asia Menguat, Investor Pantau Aset Tiongkok

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,48 persen.

EKONOMI | 25 September 2020

3 Hari Tertekan, Harga Emas Rebound

Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik US$ 8,5 atau 0,45 persen, menjadi US$ 1.876,90.

EKONOMI | 25 September 2020

4 Hari Turun Tajam, IHSG Akan Menguat Terbatas

Secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 4.797 - 4.879.

EKONOMI | 25 September 2020

Kawasan Hunian Sentosa Park Adopsi Tata Kota Singapura

PT Yiho Jakarta Real Estate Development bangun kawasan hunian Sentosa Park yang mengadopsi tata kota Singapura.

EKONOMI | 25 September 2020

Wall Street Naik Tipis, Apple Pimpin Penguatan Saham Teknologi

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 52,31 atau 0,2 persen ke 26.815.

EKONOMI | 25 September 2020

Bursa Eropa Melemah di Tengah Kekhawatiran Ekonomi Global

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 1 persen.

EKONOMI | 25 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS