ALSI Nilai Rencana Monopoli LSPro Tidak Tepat
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

ALSI Nilai Rencana Monopoli LSPro Tidak Tepat

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:49 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) mengharapkan rencana mengoptimalkan peran Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dengan cara restrukturisasi tidak akan mematikan LSPro sebagai salah satu stakeholder penilai kesesuaian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Perampingan jumlah LSPro adalah sebuah kemunduran dan bertentangan dengan semangat deregulasi, kemudahan berbisnis di Indonesia yang dikedepankan Presiden Joko Widodo. Sebab, konskuensi dari perampingan adalah keterbatasan jumlah LSPro yang bisa menjadi pangkal dari lambannya pelayanan industri yang akan berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan pelaku usaha,” kata Ketua Umum ALSI, I Nyoman Susila, dalam webinar dengan tema “Pro Kontra Wacana Monopoli LSPro: Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional” yang diselenggarakan ALSI, Selasa (20/10/2020).

Nyoman Susila mengungkapkan, keberadaan LSPro saat ini adalah wujud dari kedewasaan industri jasa penilai kesesuaian yang secara nasional mempekerjakan lebih dari 3.000 auditor, tenaga ahli, profesional, serta staf teknis.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, perlu adanya jalan tengah atau titik temu agar di satu sisi kebijakan pemerintah tidak merugikan pelaku LSPro dan pelaku usaha, dan di sisi lain ada perspektif perlunya pembenahan di LSPro. Harus diakui juga, bahwa saat ini masih ada permasalahan kualitas kompetensi dan kualifikasi LSPro yang ada.

“Jadi, jangan langsung apriori terhadap renjana kebijakan ini. Kita sikapi rencana kebijakan restrukturisasi LSPro ini dalam rangka menigkatan kualitas LSPro, khususnya dalam standarisasi produk dalam negeri dan secara umum bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Nusron.

Nusron mengungkapkan, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur semua barang yang diperdagangkan dalam rangka perlindungan konsumen wajib mencantumkan standarisasi. Dalam merealisasikan amanat UU itu, kebijakan pemerintah terkait standarisasi ini melibatkan empat stakeholder. Pertama, pemerintah yang dalam hal ini ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Ketiganya harus punya suara dan pendapat sama soal standarisasi.

Kedua adalah pelaku lembaga sertifikasi produksi (LSPro). Karenanya, setiap kebijakan standarisasi juga harus mendengarkan aspirasidari LSPro yang sudah lama bergerak di bidang sertifikasi. Ketiga adalah melibatkan pelaku industri selaku yang memproduksi dan menjual. “Maka dengan rencana kebijakan itu, kami di DPR ingin melihat mana kebijakan yang terbaik untuk kepentingan nasional. Pengertian baik ini berlaku baik untuk pemerintah, baik untuk LSPro, baik untuk pelaku usaha, baik juga untuk kepentingan konsumen. Artinya, kita ingin tidak ada yang dirugikan akibat kebijakan yang diambil pemerintah,” ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RI-Jepang Sepakat Bentuk Pengaturan Koridor Perjalanan Bagi Pebisnis

Jokowi menegaskan kemitraan Indonesia-Jepang juga dilakukan dalam memperkuat kerja sama multilateral.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

BP2MI Teken MoU Kerja Sama dengan LPSK

BP2MI dan LPSK tandatangani kerja sama lindungi PMI korban pengiriman ilegal.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Perluas Pasar, PPI Buka Kantor Perwakilan di Dubai dan Hong Kong

PPI memperluas jalur pemasaran untuk ekspor dan impor produk dan komoditas perdagangan ke Dubai, Uni Emirat Arab dan Hong Kong dengan membuka kantor perwakilan.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Wapres Dorong UMK Jadi Bagian Penguatan Ekonomi Syariah

Usaha Mikro di Tanah Air harus menjadi bagian dari ekonomi syariah.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Jokowi dengan Gembira Ungkap Relokasi Tujuh Pabrik Jepang ke Indonesia

Saat ini, sebanyak tujuh perusahaan Jepang yang telah memastikan merelokasi pabriknya ke Indonesia.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Inklusi Keuangan Kunci Akselerasi Pembangunan Ekonomi

Pemerintah merelaksasi persyaratan mengakses pembiayaan di lembaga keuangan.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Ma'ruf Amin: Merger Bank Syariah Jadikan RI Kompetitif di Kancah Global

Penggabungan tiga bank syariah tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Bertumbuh, Ekonomi Syariah Masuki Momentum Emas

Ada sembilan inisiatif yang melibatkan 21 bank syariah.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Rekind Rampungkan Proyek Pabrik CO2 Cair PT Pupuk Kujang

Dalam performance test, pabrik CO2 ini mampu menghasilkan 465,21 ton per 72 jam CO2 cair, atau 103% dari kapasitas terpasang.

EKONOMI | 20 Oktober 2020

Usulan Pajak Mobil Baru 0% Ditolak, Ini Respons Pelaku Industri Otomotif

Keputusan yang diambil pemerintah merupakan upaya untuk memperbaiki perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS