Pemerintah Pastikan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Produk UMKM
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Pemerintah Pastikan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Produk UMKM

Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:04 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan sertifikasi halal untuk produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak akan dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Kalau kita lihat jaminan produk halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini dilakukan oleh bidang fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) kemudian ada lembaga pemeriksa halal dan khusus untuk UMKM tidak dikenakan biaya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada webinar strategis nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia" di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (24/10/2020).

Kemudian untuk perusahaan mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal ada yang bersifat pernyataan halal berbasis pada sistem ketelusuran. Selain itu, pemerintah juga memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam, dan perguruan tinggi negeri (PTN). “Untuk perusahaan usaha mikro dan kecil ini akan bersertifikasi halal, ada yang bersifat pernyataan halal tentu berbasis pada traceability, seluruhnya akan dibahas di dalam PP,” tambah Airlangga.

Airlangga mengatakan, sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM dapat memberikan kepastian status halal bagi produk UMKM dan mendorong gairah pelaku UMKM untuk menjual produk di pasar dalam negeri termasuk ekspor.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tarif nol rupiah sertifikasi halal ditujukan agar mengurangi beban UMKM sehingga tumbuh hingga ke ranah global. Pemerintah tengah gencar mengupayakan RI menjadi produsen produk halal utama di dunia pada 2024 mendatang. “Tarif nol ini bisa disampaikan kepada pengguna jasa secara transparan,” kata Sri Mulyani.

Untuk mempercepat target tersebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan dan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aruan turunan UU Cipta Kerja. Pemerintah tengah memperluas lembaga-lembaga pemeriksa halal yang nantinya bakal melihat produksi UMKM dan menentukan mana UMKM yang berpotensi go global.

"Sekarang kami sedang menyusun PMK-nya. Ini sesuai dengan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Nanti akan kita lihat kesiapannya dalam melaksanakan tugas ini,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Pemerintah, tambah Sri Mulyani juga akan memberikan dukungan penuh dari bidang fiskal untuk meningkatkan daya saing UMKM dan industri. Selain menggratiskan sertifikasi halal, pihaknya memberikan berbagai bantuan dari sisi perpajakan, bea cukai, dan permodalan.

“Insentif digunakan untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal. Kita bisa menggunakan tax holiday, tax allowance, dan jika industri membutuhkan, atau yang masuk ke area yang dikembangkan, mereka bisa diberikan bentuk dukungan kepabeanan dan cukai,” ucap Sri Mulyani.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Kebut Pembangunan Kawasan Industri Halal

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak ingin Indonesia hanya menjadi 'tukang stempel' untuk produk halal yang diimpor.

EKONOMI | 25 Oktober 2020

Sandiaga Uno Luncurkan Produk Kecantikan OK OCE Beauty

OK OCE Beauty merupakan program kerja sama antara OKE OCE Indonesia dengan PT Bluepin Indonesia Perkasa.

EKONOMI | 25 Oktober 2020

Wijaya Karya Bangun Terminal Kijing, Pelabuhan Internasional Terbesar di Kalbar

Terminal Kijing didesain mampu menampung kapal besar bermuatan hingga 100.000 DWT

EKONOMI | 25 Oktober 2020

IMA Ajak Pelaku Usaha Dukung Pemerintah Pulihkan Ekonomi

Indonesia Marketing Association (IMA) melahirkan 5 deklarasi dalam upaya Indonesia keluar dari krisis pandemi Covid-19.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

Menkop dan UKM: Transformasi UMKM ke Ekonomi Digital Jadi Keniscayaan

Pelaku KUMKM harus masuk ekonomi digital.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

PT Pelindo 1 Komitmen Dukung Kelancaran Ekspor-Impor

TPK Belawan yang dikelola oleh PT Pelindo 1 terus memastikan dan menjaga kelancaran layanan logistik selama 24 jam untuk mendukung kegiatan ekspor-impor.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

AIA Indonesia Kembali Raih Predikat Tempat Kerja Terbaik di Asia

AIA juga menyabet predikat WeCare: HR Asia Most Caring Companies Award 2020.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

Dibuka 26 Oktober, E-TV Mall Hadir dengan Promo Menarik dan Diskon Gila-gilaan

Masyarakat semakin dimudahkan dengan proses pembelanjaan, tidak perlu melakukan browsing yang menghabiskan banyak waktu.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

Mendag: Industri Halal Topang Neraca Perdagangan Indonesia

Menurut Mendag, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara-negara OKI menunjukkan performa yang cukup baik.

EKONOMI | 24 Oktober 2020

Visi 2021, PPI Jadi Perusahaan Perdagangan Unggulan Indonesia

PPI bervisi menjadi perusahaan perdagangan unggulan Indonesia. Hal itu terungkap dalam Visioning RKAP 2021 BUMN ini pada 20 Oktober 2020.

EKONOMI | 24 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS