JK Minta Beban BPJS Kesehatan Dibagi ke Pemda
INDEX

BISNIS-27 426.538 (7.46)   |   COMPOSITE 4842.76 (69.8)   |   DBX 923.5 (3.46)   |   I-GRADE 127.867 (2.29)   |   IDX30 404.318 (7.37)   |   IDX80 105.647 (1.88)   |   IDXBUMN20 263.312 (7.44)   |   IDXG30 113.239 (1.72)   |   IDXHIDIV20 361.834 (6.55)   |   IDXQ30 118.461 (2.16)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.4)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (3.66)   |   IDXV30 99.778 (2.04)   |   INFOBANK15 760.318 (19)   |   Investor33 353.585 (6.67)   |   ISSI 142.238 (1.59)   |   JII 514.346 (5.58)   |   JII70 174.038 (2.42)   |   KOMPAS100 945.162 (17.43)   |   LQ45 740.002 (13.25)   |   MBX 1338.07 (21.42)   |   MNC36 264.409 (4.88)   |   PEFINDO25 251.635 (5.6)   |   SMInfra18 228.656 (3.16)   |   SRI-KEHATI 297.818 (5.94)   |  

JK Minta Beban BPJS Kesehatan Dibagi ke Pemda

Rabu, 30 Januari 2019 | 14:39 WIB
Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta BPJS Kesehatan menerapkan pola desentralisasi atau membagi beban pembiayaan manfaat dengan pemerintah daerah (pemda). Langkah ini salah satu cara mengatasi defisit anggaran di lembaga asuransi kesehatan tersebut.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan permintaan Wapres tersebut harus mendapat perhatian dari BPJS Kesehatan. "Ide Pak Wapres adalah desentralisasi pembagian beban bersama pemerintah daerah. Harusnya dicoba dong, kata Pak Wapres, pembagian beban itu, pembiayaannya; tapi BPJS sepertinya agak susah untuk mendorong itu," kata Bambang di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (30/1).

Bambang menjelaskan dengan pembagian beban tersebut, nantinya pemda akan mendapatkan pagu anggaran dari BPJS Kesehatan dengan nilai tertentu. Selanjutnya, anggaran tersebut untuk membayar biaya manfaat kepada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di daerah. Apabila terjadi kekurangan, pemda harus mencari cara untuk melunasi kekurangan tersebut. "Kalau sekarang kan sistemnya rumah sakit di daerah menagih ke pusat, baru dibayar. Kata Wapres (JK), sudahlah kasih saja duitnya ke daerah semua, besar itu. Nanti kalau kurang, baru pemerintah daerah yang bayar," jelas Bambang.

Dia mencontohkan, apabila jumlah peserta di suatu daerah ada 100.000 orang, maka anggaran yang diberikan BPJS Kesehatan ke pemerintah daerah sejumlah peserta tersebut dikalikan nilai premi. Dengan metode desentralisasi pembiayaan tersebut, pemerintah daerah akan termotivasi untuk meningkatkan upaya pencegahan penyakit di daerahnya. "Kalau begitu, ada insentif untuk pemerintah daerah supaya melakukan upaya preventif. Sekarang ini tidak ada, sehingga mereka (daerah) lempar saja semua ke atas (pusat)," ujarnya.

Defisit anggaran di BPJS Kesehatan menyebabkan penumpukan utang fasilitas kesehatan kepada perusahaan penyedia obat-obatan. Dari total utang pembayaran obat sebesar Rp 3,6 triliun, baru Rp 300 miliar yang dibayarkan fasilitas kesehatan kepada perusahaan obat. Pembayaran itu pun dilakukan setelah BPJS Kesehatan mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun di akhir 2018 lalu.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia Tirto Kusnadi mengatakan selama ini masih banyak penjualan obat yang belum dibayarkan oleh fasilitas kesehatan kepada perusahaan-perusahaan farmasi. "Ya kalau bisa, BPJS Kesehatan segera membayar kepada rumah sakit, kemudian rumah sakit bisa membayar kepada supplier obat. Ini nilainya cukup besar sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan industri farmasi," kata Tirto.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

7 Juta Balita Menderita Stunting

Pemerintah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 6,4% dalam lima tahun ini, atau setiap tahunnya turun rata-rata sebesar 1,2%.

KESEHATAN | 30 Januari 2019

Program Penurunan Stunting Belum Terintegrasi

Program-program ini sulit diterjemahkan sampai ke akar rumput karena belum ada koordinasi yang baik dari pemerintah pusat dengan daerah.

KESEHATAN | 30 Januari 2019

MRCCC Siloam Hospitals Semanggi Gelar "Run for Hope"

"Run for Hope" yang diselenggarakan MRCCC Siloam Hospitals Semanggi untuk memperingati Hari Kanker Sedunia.

KESEHATAN | 30 Januari 2019

Anak 5 Tahun di Brebes Meninggal Terjangkit Demam Berdarah

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sepanjang Januari dua orang meninggal akibat DBD.

KESEHATAN | 30 Januari 2019

Kopmas Dorong Edukasi Pemenuhan Gizi 1.000 HPK

Edukasi masyarakat mengenai 1.000 HPK dinilai masih sangat minim.

KESEHATAN | 29 Januari 2019

Alasan Pentingnya Aktivitas Fisik Bagi Remaja

Olahraga lari menjadi salah satu kegiatan fisik yang direkomendasikan bagi remaja.

KESEHATAN | 29 Januari 2019

MRCC Siloam Semanggi Gelar Charity Run 5K

Donasi yang terkumpul dari hasil penjualan tiket akan digunakan untuk upaya pencegahan kanker di Indonesia

KESEHATAN | 29 Januari 2019

CMEF Indonesia Hadirkan 300 Merek Peralatan Medis dari 7 Negara

Pasar peralatan medis Indonesia diperkirakan bakal mencapai nilai US$ 1.197,2 miliar pada 2019.

KESEHATAN | 29 Januari 2019

Sebulan, DBD Sudah Merenggut 12 Jiwa Anak-anak di Kediri

Mereka meninggal setelah 1-2 hari menjalani rawat inap di rumah sakit namun sudah dalam kondisi akut.

KESEHATAN | 29 Januari 2019

Kemenkes Terjunkan Tim Khusus Atasi KLB DBD di Manggarai Barat

Kementerian Kesehatan menurunkan tim khusus mengatasi kejadian luar biasa demam berdarah di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

KESEHATAN | 29 Januari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS