Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan

Rabu, 15 Januari 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Pemerintah mewajibkan pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja memberikan perlindungan kesehatan kepada para pekerja.

Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Rabu (15/1/2020) aturan itu tertuang dalam Pasal 3 Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Desember 2019. “Penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja,” demikian bunyi Pasal 3 PP.

Berdasarkan aturan itu, dengan pertimbangan dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Menurut PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 2 ayat (2) PP meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan kerja juga harus didukung sumber daya manusia (SDM), fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan Kesehatan Kerja, dan pencatatan dan pelaporan. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam PP, terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan.

Untuk tenaga kesehatan wajib memiliki kompetensi di bidang kedokteran kerja atau kesehatan kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Ada pun fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud PP, dapat berbentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Sementara Peralatan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud merupakan peralatan untuk pengukuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnya termasuk alat pelindung diri sesuai dengan faktor risiko/bahaya keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja. “Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Kerja dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 15 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja, yang dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, cbimbingan teknis, cdan cpemberdayaan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja yang telah berjasa dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja terhadap aspek pemenuhan standar kesehatan kerja. “Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan atau tenaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 19 ayat (3).



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemkab Lahat Putuskan Tetap Ikut Program BPJS

Peserta yang dijamin iurannya oleh APBD Lahat sebanyak 9.952 orang.

KESEHATAN | 14 Januari 2020

Konsumsi Gizi Mikro Rendah Jadi Tantangan Penurunan Stunting

Kekurangan zat gizi mikro berhubungan dengan tingginya jumlah balita pendek atau stunting di Indonesia.

KESEHATAN | 14 Januari 2020

Riset: Kombinasi Madu dan Akar Bajakah Redakan Sakit Lambung

Madu hijau mengandung terpenoid, steroid, tannin, alkonoid, fenolik, dan saponin yang merupakan kandungan alami dari akar bajakah.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Jangan Anggap Remeh Masalah Alergi

Pencegahan alergi sejak dini perlu menjadi perhatian orang tua karena dapat memengaruhi asupan nutrisi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Pentingnya Masyarakat Menjalani Hidup Aktif dan Sehat

Anlene dari Fonterra Brands Indonesia, mendukung Superball Run 2020 untuk bersama menginspirasi masyarakat Indonesia.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Duh! Skizofrenia Bisa Dipicu Polusi Udara

Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Tiga Pakar Kesehatan Asal Belanda Berbagi Ilmu di Seminar Ilmiah NIF

NIF Scientific Workshop berlangsung di kota Padang dan Jakarta pada tanggal 6 – 9 Januari 2020 dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta.

KESEHATAN | 10 Januari 2020

Cegah Pneunomia, Lakukan Hidup Sehat

Dokter spesialis Paru RS Persahabatan Erlina Burhan mengatakan mencegah pneumonia dengan perilaku hidup sehat.

KESEHATAN | 9 Januari 2020

Menristek Dukung Pengembangan Obat Modern Asli Indonesia

Dexa Group mendukung program kesehatan pemerintah melalui produk OGB dan mendorong kemandirian pengembangan produk farmasi yang berdaya saing tinggi.

KESEHATAN | 9 Januari 2020

Kemkes: Waspadai Pneumonia dari Tiongkok

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan mewaspadai penyakit pneumonia berat yang kini meningkat di Wuhan, Tiongkok

KESEHATAN | 9 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS