Anies Sebut Tak Ada Aturan untuk ERP Motor
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Anies Sebut Tak Ada Aturan untuk ERP Motor

Senin, 26 November 2018 | 10:57 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum bisa menerapkan kebijakan jalan elektronik berbayar (electronic road pricing/ERP) pada sepeda motor, karena belum ada aturannya.

“Seharusnya, kalau pendapat pribadi saya, semua kendaraan pribadi kena. Tetapi sekali lagi, dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 97 tahun 2012, motor tidak termasuk dalam regulasi itu, juga kendaraan penumpang umum, pemadam kebakaran dan ambulans,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Senin (26/11).

Dalam menentukan kebijakan, Anies mengaku tidak bisa memutuskan seenaknya. Tetapi harus taat pada aturan yang lebih tinggi dan sudah ditetapkan pemerintah pusat, seperti PP Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam Pasal 3 aturan tersebut, objek retribusi pengendalian lalu lintas dikecualikan untuk sepeda motor, kendaraan penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans.

“Ini bukan selera gubernur, mengizinakan roda dua harus berbayar atau tidak. Ini ada peraturan pemerintah. Meskipun kalau kita bicara pengaturan, semestinya semua yang diatur ya kendaraan pribadi. Meski tetapi kendaraan emergency seperti ambulan dan pemadam dikecualikan,” ujarnya.

Menurut Anies, seharusnya ERP harus diterapkan untuk angkutan umum, tidak hanya kendaraan pribadi, sehingga Pemprov DKI dapat mengelola pergerakan kendaraan bermotor lebih baik. “Tapi kendalanya ya di PP tadi. Dengan PP itu mengecualikan motor dalam kewajiban membayar ketika masuk ke dalam daerah restricted. Padahal seharusnya kena," terangnya.

Saat ini, Pemprov DKI juga sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang ERP. Di dalam perda ini, dimasukkan motor terkena kebijakan ERP. Menanggapi hal itu, Anies menegaskan pihaknya akan merevisi raperda tersebut. Bila masih bertentangan, bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak yang tidak setuju dengan penerapan ERP untuk motor. “Nanti perdanya bisa mengalami judicial review. Kalau sebuah aturan tidak sejalan dengan aturan di atasnya. Yang penting, kalau mau mengubah, harus mengubah PP-nya. Dan itu yang harus dipikirkan. Nanti kita pikirkan strateginya seperti apa,” ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tilang Elektronik, Ratusan Pelanggar Lalin Telah Diproses

3.624 pelanggar terekam kamera, 124 orang diantaranya telah mengikuti sidang dan membayar denda di pengadilan.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Jakarta Tarik Minat Wisatawan dengan Sajian Kuliner

Membina para pelaku kuliner untuk meningkatkan pelayanan, dan higienitas.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

UMK Kota Depok 2019 Naik Jadi Hampir Rp 3,9 Juta

Putusan ketetapan UMK ini wajib dipatuhi oleh pengusaha untuk membayar upah buruh.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Polda Metro Jaya Tambah 81 Kamera Tilang Elektronik

81 kamera tersebut dipasang pada 25 persimpangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Trans Patriot Difungsikan sebagai Feeder

Sembilan bus Trans Patriot akan diujicobakan mulai Senin (26/11).

MEGAPOLITAN | 25 November 2018

Palyja Ikut Lestarikan Ciliwung

Palyja berkomitmen untuk terus mendukung program Hari Ciliwung yang jatuh pada 11 November.

MEGAPOLITAN | 25 November 2018

Ada Bercak Darah, Mobil Dufi Ditemukan di Lampung

Mobil yang ditinggalkan pelaku, ditemukan Jumat (23/11) sekitar pukul 17.00 setelah Eko melapor.

MEGAPOLITAN | 25 November 2018

Pasar Teluk Gong Tahap Dua Ditargetkan Rampung Tahun Depan

Pasar Teluk Gong tahap dua akan terdiri dari bangunan dua lantai.

MEGAPOLITAN | 25 November 2018

Unilever Dukung Pengembangan Bank Sampah

Unilever telah memulai Program Green and Clean sejak 2001.

MEGAPOLITAN | 25 November 2018

Dinas Lingkungan Hidup DKI Beri Apresiasi Penggiat Bank Sampah

Kehadiran bank sampah memangkas volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.

MEGAPOLITAN | 25 November 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS