Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

Jumat, 3 Juli 2015 | 03:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi atau pemutakiran data pemilih.

“Perlu berkoordinasi sehingga bisa menjamin hak pemilih,” ujar Masykuridin dalam diskusi bertajuk “Daftar Pemilih Pilkada dan Ancaman Hak Konstitusional” di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (2/7).

Kedua institusi ini, kata Masykuridin tidak boleh saling mengklaim data yang lebih valid sehingga berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Mendagri dan KPU, katanya harus saling bekerja sama dalam rangka melengkapi data pemilih. "Jangan sampai gara-gara saling mengklaim mana yang lebih valid, mengakibatkan warga tidak masuk dalam data pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Masykurudin mengharapkan KPU dari tingkat pusat sampai daerah memiliki website untuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada serentak. Website tersebut, memudahkan publik mengetahui informasi data pemilih, tahapan pilkada, dan berbagai kegiatan KPU di daerah. “Mereka bisa mengakses data dan kegiatan KPU di daerah sehingga dapat menjamin transparansi dan integritas pilkada serentak,” terangnya.

Data JPPR menunjukkan sekitar 106 dari 269 daerah belum memiliki website resmi. “Mereka me-link ke web KPU pusat sementara dalam web KPU Pusat tidak tersedia data-data per kabupaten kota. KPU pusat perlu mendorong daerah-daerah tersebut membuat website resmi,” imbuhnya.


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terpidana Narkoba Kabur Usai Divonis

"Ada empat orang yang mengawal, dua petugas Kejari, dua orang lainnya anggota polisi."

NASIONAL | 3 Juli 2015

30 Kapal untuk Mudik Disiapkan dari Pelabuhan Semayang

Sekitar 37.000 penumpang mudik dari Balikpapan menuju ke sejumlah kota di Jawa, Sulawesi, dan timur Indonesia lainnya akan melalui Pelabuhan Semayang.

NASIONAL | 3 Juli 2015

Kedua Anak Serda Ainul Disandingkan dengan Ayahnya

Sang ayah sudah dimakamkan terlebih dahulu siangnya.

NASIONAL | 3 Juli 2015

Bupati Penajam Izinkan Mobil Dinas Dipakai Mudik

"Kami mengizinkan mobil dinas plat merah yang melekat di instansi masing-masing digunakan saat lebaran atau mudik."

NASIONAL | 3 Juli 2015

Soal Data Pemilih, Kemdagri: Petugas Harus Cek Langsung di Lapangan

Tidak boleh percaya begitu saja terhadap data yang diberikan Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Warga (RW).

NASIONAL | 3 Juli 2015

Wartawan TV One Dianiaya Perwira TNI AU Saat Liput Hercules

Mayor Andi yang merupakan perwira TNI AU melarang awak media mengabadikan insiden tersebut.

NASIONAL | 3 Juli 2015

Agung Laksono: Anggota DPR Tak Butuhkan Dana Aspirasi

"Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi."

NASIONAL | 2 Juli 2015

ASDP Kembali Terapkan Tarif Normal Selama Arus Mudik

Dual tarif ditolak karena dianggap membebankan masyarakat yang akan merayakan Lebaran.

NASIONAL | 2 Juli 2015

Usai Lebaran, Ratusan Kendaraan Mantan Pejabat Rohil Ditarik

Penarikan kendaraan ini dilakukan untuk menertibkan aset bergerak Pemkab Rokan Hilir.

NASIONAL | 2 Juli 2015

Komnas PA Harapkan Kasus Engeline Tetap Jadi Sorotan

"Kasus Angeline ini adalah isu bersama. Kasus ini harus terus dipantau dan dikawal," kata Arist.

NASIONAL | 2 Juli 2015


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS