DPD Layak Dibubarkan Jika Kewenangan Tak Diperkuat
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-1.38)   |   COMPOSITE 5059.22 (-5.72)   |   DBX 933.73 (-1.69)   |   I-GRADE 135.366 (-0.39)   |   IDX30 427.201 (-1.97)   |   IDX80 111.513 (-0.46)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.29)   |   IDXG30 118.405 (-0.35)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-1.63)   |   IDXQ30 125.347 (-0.68)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.28)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.22)   |   IDXV30 105.043 (-0.29)   |   INFOBANK15 803.622 (0.32)   |   Investor33 371.182 (-0.62)   |   ISSI 148.056 (-0.35)   |   JII 539.107 (-3.56)   |   JII70 182.679 (-0.98)   |   KOMPAS100 996.599 (-2.49)   |   LQ45 780.316 (-3)   |   MBX 1404.61 (-1.45)   |   MNC36 278.843 (-0.42)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.44)   |   SMInfra18 242.356 (-1.53)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.3)   |  

DPD Layak Dibubarkan Jika Kewenangan Tak Diperkuat

Rabu, 17 Februari 2016 | 18:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wacana itu menjadi salah satu rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta, 6 Februari 2016.

Pengamat hukum tata negara (HTN) dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mendukung wacana pembubaran DPD. “Kalau untuk periode berikutnya, DPD tetap seperti ini, saya setuju untuk dibubarkan. Kalau diisi orang baru, tanpa diubah kewenangannya. Revisi saja UUD 1945 dan bubarkan DPD,” kata Asep, Rabu (17/2)

Asep menyoroti lemahnya kewenangan DPD. Apabila tak ingin dibubarkan, sepatutnya DPD diperkuat. Misalnya, dalam bidang legislasi. “Berikan DPD kewenangan rekomendasi yang sifatnya mengikat DPR dan pemerintah. Jika tak ada rekomendasi itu, maka UU belum sah. Ini contoh penguatan kewenangan,” ucapnya.

Keberadaan DPD yang diatur dalam UUD 1945, BAB VII pasal 22C sampai pasal 22D dinilai mubazir. Bahkan, DPD dianggap hanya seperti organisasi masyarakat (ormas) dengan kewenangannya saat ini. “Jadi maaf ya, (DPD) seperti kayak ormas. Usul saja terus, panggil menteri tapi enggak bisa buat undang-undang (UU), kunjungan kerja tapi enggak bisa menyetujui anggaran buat apa? Mubazir kan,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Sejatinya, PKB berkomitmen mendukung DPD dipertahankan. Syaratnya, DPD harus mendapat kewenangan lebih. “Kalau diberi kewenangan lebih baik, kita setuju eksistensi DPD. Jadi itu maksud rekomendasi kami,” ujar Karding.

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mundurnya Taufik Ridlo Sejarah Baru di PKS

Pengunduran diri itu belum tentu dituruti sepenuhnya karena akan menunggu jawaban dari Majelis Syuro.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Pelacuran yang Dibongkar Bareskrim Bermodus Jebakan Utang

Tapi ternyata dia dipekerjakan melayani laki-laki di spa plus.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Damayanti Danai Sosialisasi Empat Pilar di Kendal

Kegiatan sosialisasi tersebut terbilang cukup mendadak.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Baru 26 Tahun, Kepala Daerah Tanjung Balai Termuda di Indonesia

Bayangkan saja, di usia 26 tahun sudah menjabat sebagai wali kota.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Serapan Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan

Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Menko PMK Tak Ingin Anak Sekolah Lewati "Jembatan Indiana Jones"

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sedang terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Draf Revisi UU Pilkada Segera Diserahkan ke Presiden Jokowi

Pemerintah berencana melakukan harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (18/2).

NASIONAL | 17 Februari 2016

MURI Catat Gus Ipin, Wabup Termuda Indonesia

Penghargaan ini bukan prestasi, tapi malah pelecut dan semangat untuk bekerja yang sesungguhnya ke depan.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Laporan Romli, Bareskrim Gagal Periksa Tiga Terlapor

Romli merasa terhina karena pernyataan ketiga terlapor di sejumlah media massa telah mencemarkan namanya.

NASIONAL | 17 Februari 2016

UU Anti Perkawinan Sejenis Akan Mulai Diinisiasi

Fraksi PKB di DPR RI akan mendorong lahirnya undang-undang anti perkawinan sejenis.

NASIONAL | 17 Februari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS