Ini Poin-poin Krusial Revisi UU Pilkada versi Mendagri
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ini Poin-poin Krusial Revisi UU Pilkada versi Mendagri

Rabu, 17 Februari 2016 | 19:00 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta - Terdapat sejumlah poin menarik dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Misalnya terkait persyaratan ambang batas partai politik (parpol) dapat mengusung pasangan kepala daerah.

"Ada beberapa materi revisi seperti mengenai batas jumlah parpol pengusung. Ini mesti diatur," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Rabu (17/2).

Menurutnya, pengaturan batas pencalonan sebuah keniscayaan. "Agar calon kepala daerah tidak borong semua parpol, jadi tak ada lawan. Misalnya begitu," ujarnya.

Dia menambahkan, pembahasan revisi UU Pilkada dengan DPR direncanakan pada awal Maret 2016. "Mungkin bulan depan bahas dengan DPR," imbuhnya.

Dia menyatakan, poin penting lainnya yakni berkaitan dengan anggaran pilkada. "Apakah tetap daerah (APBD) atau 50:50 dengan APBN," katanya.

Selanjutnya terkait sengketa pencalonan. "Sekarang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) punya hak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya hak, Mahkamah Agung (MA) punya hak. Ini harus diputuskan salah satu. Saya kira masih banyak hal yang harus disiapkan," ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Anselmus Tan menyatakan, draf revisi akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah berencana melakukan harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (18/2). "Besok finalisasi di tingkat pemerintah. Dalam waktu dekat dikirim ke Presiden. Rapat kabinet baru terbit amanat Presiden," katanya.

Dia menyatakan, terdapat sekitar 15 pasal yang akan direvisi. "Ada pasal 1, pasal 11, pasal 13, pasal 41, pasal 54, pasal 71, pasal 85, pasal 153, pasal 157, pasal 162, pasal 163, pasal 165, pasal 166, pasal 200 dan pasal 201," ujarnya.

Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

DPD Layak Dibubarkan Jika Kewenangan Tak Diperkuat

DPD dianggap hanya seperti organisasi masyarakat (ormas) dengan kewenangannya saat ini.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Mundurnya Taufik Ridlo Sejarah Baru di PKS

Pengunduran diri itu belum tentu dituruti sepenuhnya karena akan menunggu jawaban dari Majelis Syuro.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Pelacuran yang Dibongkar Bareskrim Bermodus Jebakan Utang

Tapi ternyata dia dipekerjakan melayani laki-laki di spa plus.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Damayanti Danai Sosialisasi Empat Pilar di Kendal

Kegiatan sosialisasi tersebut terbilang cukup mendadak.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Baru 26 Tahun, Kepala Daerah Tanjung Balai Termuda di Indonesia

Bayangkan saja, di usia 26 tahun sudah menjabat sebagai wali kota.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Serapan Anggaran Daerah Perlu Dioptimalkan

Sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Menko PMK Tak Ingin Anak Sekolah Lewati "Jembatan Indiana Jones"

Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sedang terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Draf Revisi UU Pilkada Segera Diserahkan ke Presiden Jokowi

Pemerintah berencana melakukan harmonisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Kamis (18/2).

NASIONAL | 17 Februari 2016

MURI Catat Gus Ipin, Wabup Termuda Indonesia

Penghargaan ini bukan prestasi, tapi malah pelecut dan semangat untuk bekerja yang sesungguhnya ke depan.

NASIONAL | 17 Februari 2016

Laporan Romli, Bareskrim Gagal Periksa Tiga Terlapor

Romli merasa terhina karena pernyataan ketiga terlapor di sejumlah media massa telah mencemarkan namanya.

NASIONAL | 17 Februari 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS