MA Jamin Pengadilan Bebas Pungli
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

MA Jamin Pengadilan Bebas Pungli

Senin, 8 Januari 2018 | 09:32 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / WBP

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menjamin tidak ada lagi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan peradilan setelah diberlakukannya pelayanan satu pintu. Meski begitu, MA meminta masyarakat tidak melayani pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat MA dan mampu mengurus perkara.

"Saat ini banyak penipuan mengaku pejabat MA. Setelah dicek, orang yang dimaksud tidak ada. Melalui media, kami mengimbau agar hati-hati dan jangan percaya, karena semua informasi dapat dilihat sendiri melalui website Mahkamah Agung," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, di Jakarta, Minggu (7/1) malam.

Abdullah memberikan pernyataan tersebut merespons hasil penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang menunjukkan masih maraknya praktik pungli, khususnya pengadilan di wilayah Jakarta.

MA menganggap hasil penelitian tersebut sebagai kritik dan mengapresiasinya. Namun, Abdullah juga menegaskan rentang waktu penelitian yang dilakukan tahun 2016-2017 tidak akurat untuk dijadikan dasar penilaian terhadap kondisi peradilan sekarang ini. Apabila dilakukan penelitian ulang hasilnya bisa saja sebaliknya. "Mungkin ketika disurvei ada temuan seperti itu namun jika disurvei ulang mungkin sudah tidak ada. Misalnya, pada saat disurvei dahulu dalam keadaan sakit, sekarang sudah dinyatakan sehat oleh dokter, maka tidak adil jika tetap dinyatakan sakit," jelas Abdullah memberi gambaran.

Mappi mengadakan penelitian di Medan, Serang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Jakarta untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pungli pada layanan administrasi peradilan. Hasilnya, dari 404 responden yang disurvei secara acak, praktik pungli kerap terjadi terkait pendaftaran surat kuasa ataupun untuk mendapat salinan putusan dengan memungut biaya yang lebih tinggi dari penerimaan bukan pajak (PNBP) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2008.

"Desain penelitian dan waktu survei harus dipertanyakan, karena sekarang perubahan terjadi sangat cepat. Teknik penentuan sampel dan responden, analisisnya serta konklusinya tidak representatif untuk menggeneralisadi 836 pengadilan di seluruh Indonesia," tutur Abdullah.

Menurut Abdullah, MA telah berupaya keras memperbaiki sistem informasi. Selain memberlakukan pelayanan satu pintu, Ketua MA juga mengeluarkan peraturan bahkan maklumat untuk mencegah adanya pungli atau suap. Dia meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan adanya pungli. "Jika staf melakukan perbuatan tercela, maka staf diberhentikan secara langsung dan pimpinannya juga diberhentikan," katanya.

Hasil penelitian Mappi menyebutkan, petugas pengadilan menggunakan modus beragam untuk mengutip biaya, dari mengaku tidak menyediakan uang kembalian, hingga langsung meminta imbalan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Helmi Hasan Batal Calonkan Diri di Pilwalkot Bengkulu

Helmi Hasan mundur sebagai balon Wali Kota Bengkulu, karena ingin mengikuti Pilgub Lampung sebagai wakil gubernur mendampingi Ridho Ficardo.

NASIONAL | 8 Januari 2018

Pilgub Sumut, Hanura Dukung Edy Rahmayadi

Pasangan Eramas sebelumnya sudha mendapat dukungan dari 60 kursi DPRD.

NASIONAL | 8 Januari 2018

2019, Demokrat Buka Peluang Koalisi dengan PDIP

Partai Demokrat dan PDIP saat ini sudah berkoalisi di Pilgub Kalbar dan Jateng.

NASIONAL | 8 Januari 2018

Demokrat Ajukan Duo Benny untuk Pilgub NTT

Anggota DPR Benny K Harman dipasangkan dengan wakil gubernur NTT Benny Litelnoni.

NASIONAL | 7 Januari 2018

Demokrat Libatkan AHY untuk Pilkada dan Pemilu

Hinca: dia energi baru bagi kami untuk memenangkan pilkada 2018 dan pemilu 2019.

NASIONAL | 8 Januari 2018

Warga TTS di Jakarta Promosikan Budaya Lokal di Acara Natal

Warga TTS di Jakarta agar menyatukan kekuatan melalui kelebihan mereka masing-masing untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan TTS.

NASIONAL | 7 Januari 2018

Pelabuhan Merak Operasikan 32 Kapal Ro-Ro

PT ASDP Indonesia Ferry terus meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi penumpukan maupun antrean kendaraan.

NASIONAL | 7 Januari 2018

Menteri PUPR: Gedung DPR/MPR Masih Aman Digunakan

Menurut dia, bila masalahnya terletak di kenyamanan, maka bisa saja mengoptimalkan yang ada seperti dengan menambah ruangan.

NASIONAL | 7 Januari 2018

Gempa 4 SR Guncang Melonguane, Tidak Berpotensi Tsunami

Peta tingkat guncangan (shake map) BMKG menunjukkan bahwa guncangan lemah dirasakan di daerah Melonguane dalam skala intensitas I SIG BMKG atau (II MMI).

NASIONAL | 7 Januari 2018

Megawati: Jangan Cengeng Main Isu PKI

"Siapa sih yang mainin itu melulu? Beretika dong. Kalau mau tempur ayo, tapi jantan."

NASIONAL | 7 Januari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS