OTT Pejabat Kempupera terkait Proyek Air Minum
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

OTT Pejabat Kempupera terkait Proyek Air Minum

Sabtu, 29 Desember 2018 | 10:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi kasus suap yang diduga melibatkan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terkait dengan banyak proyek penyediaan air bersih. Saat ini, KPK sedang mendalami proyek tersebut dengan memeriksa intensif 20 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12).

"Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini, yang perlu kami dalami lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12) malam.

Dikatakan, proyek penyediaan air minum di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kempupera itu tersebar di sejumlah daerah. KPK juga mendalami dugaan suap terkait penyediaan air minum di daerah terdampak bencana.

"Kami juga mengidentifikasi dan sedang didalami karena ada proyek penyediaan air minum juga yang dilakukan di daerah tanggap bencana, sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak," katanya.

KPK menyesalkan penyediaan air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat justru diselewengkan oleh pejabat Kempupera. Apalagi jika proyek penyediaan air minum tersebut untuk masyarakat di daerah terdampak bencana.

"Yang sangat kami sayangkan proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena diharapkan dengan adanya proyek penyediaan air minum ini maka pelayanan terhadap masyarakat khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi. Tapi kami menemukan bukti-bukti awal tentu sedang diklarifikasi saat ini ada sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kempupera terkait dengan proyek penyediaan air minum," katanya.

Dalam OTT yang dilakukan di Jakarta ini, tim Satgas KPK menangkap sekitar 20 orang yang terdiri dari unsur pegawai dan pejabat di lingkungan Kempupera, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak swasta dan pihak lainnya. Selain itu, tim Satgas KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp 500 juta dan Sin$ 25.000 serta sejumlah uang dalam sebuah kardus yang masih dalam proses perhitungan.

Diduga transaksi suap terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah ini bukan yang pertama terjadi antara para pihak terkait. Telah ada transaksi suap terkait hal serupa yang diterima pejabat Kempupera sebelumnya.
"Jadi diduga transaksinya terjadi di Jakarta dan kami menduga ini bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kempupera," katanya.

20 orang yang terjaring OTT saat ini masih diperiksa intensif oleh tim Satgas di Gedung KPK, Jakarta. Lembaga antikorupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkab Imbau Tidak Sebarkan Hoax Tsunami

CMemasuki hari ke enam bencana tsunami, belum terdata adanya warga yang di pengungsian terkena penyakit DBD maupun malaria.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Sumbangan Pihak Ketiga di Pemilu 2019 Picu Konflik Kepentingan

Memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, diyakini akan masih ada aliran dana ilegal yang cukup besar untuk pendanaan kampanye

NASIONAL | 28 Desember 2018

BMKG: Aktivitas Gempa Melonjak Drastis di 2018

Selama 2018, di Indonesia terjadi peningkatan aktivitas gempa merusak menjadi 23 kali dari tahun sebelumnya 19 kali .

NASIONAL | 29 Desember 2018

Kemkominfo Gandeng Ninmedia Luncurkan GPR TV

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerja sama dengan platform satelit TV gratis Ninmedia meluncurkan Government Public Relation (GPR) TV.

NASIONAL | 28 Desember 2018

Warga Pulau Sebuku-Lampung Selatan Kembali Dievakuasi

62 warga Pulau Sebuku itu kembali dievakuasi menggunakan KRI Torani milik TNI AL.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Yusril: KPU Tampaknya Mencari Jalan Tak Berhadapan dengan Saya

Yusril menengarai KPU tampaknya khawatir berhadapan dengan dirinya, karena berkali-kali KPU kalah di persidangan.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Kapal Pelni Selamatkan KM Simba di Perairan Sulut

KM Sanus 51 sementara mengapung untuk persiapan menuju dermaga.

NASIONAL | 29 Desember 2018

Data Penduduk Bakal Diblokir Jika Belum Rekam E-KTP

Pemerintah hanya menginginkan data kependudukan menjadi tunggal. Artinya, tak ada lagi data ganda.

NASIONAL | 29 Desember 2018

KBRI Yordania Temukan TKW Hilang Kontak 12 Tahun

Pada 17 Desember 2018 majikan Ramini datang ke kedutaan untuk mengurus perpanjangan dokumen pekerja rumah tangga (PRT).

NASIONAL | 29 Desember 2018

27 ASN Mantan Napi Korupsi di Pemkab Kepahiang Dipecat

Pemecatan ASN mantan napi korupsi paling lambat dilaksanakan oleh pemkab, pemkot, dan pemprov pada 31 Desember 2018.

NASIONAL | 29 Desember 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS