KPK Minta MA Segera Kirimkan Salinan Putusan Kasasi Syafruddin
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

KPK Minta MA Segera Kirimkan Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) segera mengirimkan salinan putusan Kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. KPK berharap MA dapat segera merampungkan dan menyerahkan salinan putusan yang 'melepaskan' terdakwa korupsi BLBI tersebut.

"Kami harap dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa menerima salinan putusan Mahkamah Agung itu karena begitu sudah lengkap untuk publik juga bisa melihat lebih lengkap isinya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019) malam.

Diketahui, MA telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya, MA melepaskan Syafruddin dari tuntutan hukum terkait SKL BLBI. Namun setelah 10 hari sejak putusan itu dibacakan pada 9 Juli 2019, KPK belum juga menerima salinan lengkap putusan tersebut. "Jadi selang 10 hari sampai dengan saat ini KPK belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung tersebut," kata Febri Diansyah.

Febri menekankan pentingnya salinan putusan tersebut bagi KPK. Salinan putusan ini akan dikaji dan ditelaah untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait 'lepasnya' Syafruddin. KPK terutama akan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim.

Diketahui, dalam mengambil putusan kasasi Syafruddin terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua yakni perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana korupsi. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi. "Salinan putusan Mahkamah Agung ini sangat penting untuk melihat secara lebih rinci bagaimana pertimbangan hakim hingga sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda itu," kata Febri Diansyah.

Meski MA telah 'melepaskan' Sjafruddin, KPK menegaskan akan terus mengusut kasus SKL BLBI, terutama menuntaskan penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Komitmen itu ditunjukkan KPK dengan melayangkan panggilan pemerikaan kedua terhadap Sjamsul dan Itjih. Namun, pasangan suami istri itu mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat (19/7/2019) kemarin.

Dengan ketidakhadirannya ini, Sjamsul dan Itjih telah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Sjamsul dan Itjih sebelumnya mangkir saat panggilan pemeriksaan pertama pada Jumat, 28 Juni 2019. Padahal, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan ke lima alamat di Indonesia dan Singapura yang terafiliasi dengan pasangan suami istri itu. Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, yaitu, 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd. Tak hanya melayangkan surat panggilan, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengumumkan pemanggilan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman Kantor KBRI Singapura. Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.

Bahkan, Sjamsul dan Itjih diketahui selalu mangkir untuk dimintai keterangan sejak proses penyelidikan. Atas sikap tak kooperatif tersebut, KPK sedang mempertimbangkan sejumlah langkah hukum terhadap Sjamsul dan Itjih.
"Tim sedang membicarakan lebih lanjut apa langkah berikutnya yang akan kami lakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tegas Febri Diansyah.

Tak hanya itu, KPK juga terus memeriksa para saksi terkait kasus korupsi SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih. Pada hari kemarin, tim penyidik memeriksa mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami sejumlah hal penting, termasuk rapat di rumah Rizal Ramli yang turut dihadiri Sjamsul Nursalim dan pihak BPPN.

Rizal Ramli selaku Ketua KKSK saat itu, mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait BLBI. Salah satunya, mewajibkan seluruh penerima BLBI menyerahkan personal guarantee untuk memperkuat posisi tawar pemerintah saat itu. Terkair utang Sjamsul, Rizal menyetujui usulan BPPN untuk melakukan restrukturisasi utang petambak saat itu.

Menurut Febri, persoalan ini didalami penyidik lantaran menyangkut aspek pembuktian dugaan tindak pidana yang dilakukan Sjamsul. Terutama untuk membuktikan mens rea dari pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini. Menurutnya, poin tersebut sebenarnya telah dibuka dalam persidangan dengan terdakwa Syafruddin. Dalam persidangan, Rizal mengungkapkan telah menyetujui usulan BPPN pada saat itu untuk melakukan restrukturisasi utang, yakni utang petambak Rp 1,3 Triliun dan yang menjadi kewajiban BDNI adalah Rp 3,5 triliun. Utang tersebut sempat ditagih kepada Sjamsul selaku obligor. Namun, Sjamsul menolak dan hanya mau menyerahkan sekitar Rp 455 miliar. Meski Sjamsul masih memiliki kewajiban, SKL tetap diberikan. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian sekitar Rp 4,58 triliun.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Novel Dianiaya, Kompolnas: Dalami Motif Buku Merah

Tak perlu ragu dan alergi untuk menangani isu panas buku merah.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Polri Diberi Waktu Tambahan Ungkap Kasus Novel, Pengamat: Lebih dari Cukup

Tiga bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengejar tiga orang itu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

UT Habiskan Rp 6,5 Miliar untuk Program Kemanusiaan di Palu

Selama 6 bulan lebih program kemanusiaan United Tractors di Palu, Sigi, dan Donggala menghabiskan dana sekitar Rp 6,5 Miliar.

NASIONAL | 20 Juli 2019

KPK Minta Tidak Ada Jatah Unsur Tertentu untuk Kursi Pimpinan

KPK bukan lembaga perwakilan yang pimpinannya harus diisi oleh unsur tertentu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Presiden Minta Waktu 3 Bulan Ungkap Teror Novel, KPK: 820 Hari Waktu yang Lama

KPK kecewa dengan hasil kerja TPF yang telah bekerja sejak Januari 2019 lalu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Dengan Koopsus TNI, Pemberantasan Terorisme Lebih Fokus dan Tuntas

Di banyak negara, organisasi tempur tersebut lazim berada di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Alumni IPB Harus Berkontribusi dalam Strategi Pertanian Indonesia

Strategi dan operasional perlu sinergi dalam pembangunan pertanian.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Warga Rote Nikmati BBM Satu Harga

BBM satu harga merupakan tonggak sejarah bagi Rote.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Danrem Minta Tidak Ada Aksi Balas Dendam Terkait Bentrok Mesuji

Menurut dia, TNI-Polri, yakni Kodim dan Polres akan mengawal permasalahan ini sampai dengan selesai.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Gempa 5 SR Guncang Pulau Seram Maluku

Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi terkait kerusakan serta adanya korban akibat gempa tersebut

NASIONAL | 20 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS