UU KPK Baru Berpotensi Munculkan Matahari Kembar
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.06)   |   COMPOSITE 5059.22 (-11.24)   |   DBX 933.73 (-1.47)   |   I-GRADE 135.366 (-0.54)   |   IDX30 427.201 (-2.69)   |   IDX80 111.513 (-0.62)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.83)   |   IDXG30 118.405 (-0.64)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.08)   |   IDXQ30 125.347 (-0.86)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.5)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.73)   |   IDXV30 105.043 (-0.46)   |   INFOBANK15 803.622 (-0.3)   |   Investor33 371.182 (-1.18)   |   ISSI 148.056 (-0.56)   |   JII 539.107 (-4.57)   |   JII70 182.679 (-1.3)   |   KOMPAS100 996.599 (-3.91)   |   LQ45 780.316 (-4.21)   |   MBX 1404.61 (-3.24)   |   MNC36 278.843 (-0.76)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.94)   |   SMInfra18 242.356 (-2.15)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.82)   |  

UU KPK Baru Berpotensi Munculkan Matahari Kembar

Kamis, 19 September 2019 | 15:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi memiliki matahari kembar setelah Undang-undang KPK baru berlaku. Istilah matahari kembar merujuk pada dua kepemimpinan dalam satu organisasi.

Potensi adanya matahari kembar ini lantaran dalam UU baru terdapat Dewan Pengawas. Meski bernama pengawas, dewan yang bakal dibentuk ini justru memiliki peran setara atau bahkan lebih tinggi dari Komisioner KPK. Beberapa peran itu di antaranya memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Dengan demikian, Dewan Pengawas masuk dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Sementara, di sisi lain, kewenangan pimpinan KPK dipangkas. Setidaknya Pasal 21 UU KPK yang baru tidak lagi menyebutkan Komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui UU yang baru memberikan peran besar kepada Dewan Pengawas. Sebaliknya, peran Komisioner berkurang. "Sepertinya revisi UU ini akan memperkuat Dewan Pengawas, peran Dewas tadi itu kan. Kalau saya baca justru peran pimpinan yang berkurang," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, Rabu (18/9/2019).

Alex mengaku tidak mempersoalkan mengenai hal tersebut. Namun, Alex mempertanyakan relasi atau pola hubungan kerja antara pimpinan dan Dewan Pengawas. Termasuk penanggung jawab tertinggi di KPK nantinya.

"Jadi nanti di KPK selain lima komisioner, ada lima Dewan Pengawas, strukturnya seperti itu. Mana yang lebih tinggi tidak dijelaskan dalam UU, siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi juga tak dijelaskan dalam UU. Mungkin kolaborasi antara Dewas dan pimpinan KPK tapi tak dijelaskan siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi di KPK," kata Alex.

Alex mengakui keberadaan Dewas akan mempengaruhi proses bisnis KPK termasuk dalam bidang penindakan. Dewas kemungkinan bakal hadir dalam gelar perkara. Hal ini lantaran Dewas berwenang untuk izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan berada di tangan Dewas. Sementara rangkaian kegiatan itu dilakukan setelah gelar perkara. Tak tertutup kemungkinan Komisioner nantinya hanya berperan di bidang pencegahan korupsi.

"Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya. Nungkin nanti Komisioner KPK bertugas hanya untuk pencegahan saja mungkin. Mungkin ya. Nanti kita akan lihat, mungkin kan ada apa Peraturan Presiden sebagai penjabaran dari UU ini nanti seperti apa tentu nanti kita lihat, dan ini juga kan belum ditandatangani Presiden," kata Alex.

Sebelum UU yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tercantum dalam Lembar Negara, KPK berencana bertemu dan berdialog dengan Jokowi. Pertemuan ini untuk membahas berbagai perubahan yang terjadi di internal KPK setelah UU yang baru berjalan.

Saat ini, tim transisi yang dibentuk Pimpinan KPK sedang menganalisis materi dalam UU KPK baru, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di Penindakan ataupun Pencegahan dan unit lain yang terkait. Hasil dari kajian tersebut menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pimpinan KPK.

"Tentu kami akan mencoba memberikan masukan ke Presiden karena terakhir kan nanti yang tanda tangan kan Presiden terkait apa yang dirasakan dampak dari perubahan ini meski saya tidak tahu keputusan apapun. Nanti kan terserah Presiden. Kami juga sudah berdialog kira-kira dampak terkait revisi UU KPK terhadap KPK seperti apa," papar Alex.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdikbud Targetkan Digitalisasi Sekolah Tuntas 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pada 2024 program digitalisasi diterapkan di semua sekolah.

NASIONAL | 19 September 2019

Khilafah, Sebuah Kemunduran dalam Kehidupan Bernegara di Zaman Modern

Bila mereka melakukan aksi yang merusak maka bisa dikenakan pasal kriminalitas.

NASIONAL | 19 September 2019

Gempa Tuban Dirasakan Hingga Pulau Bali

Getaran gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi di Tuban, Jawa Timur dirasakan getarannya hingga Bali.

NASIONAL | 19 September 2019

Sekda Kepahiang Ancam Tarik Kendaraan Dinas Tak Sesuai Peruntukan

Ancaman akan ditarik kendaraan dinas dari OPD karena tidak membayar pajak.

NASIONAL | 19 September 2019

PDIP Jatim Gelar Uji Kelayakan bagi Calon Kepala Daerah

"Apakah mereka benar-benar sudah siap untuk berkontestasi, berkompetisi dengan calon-calon yang lainnya. Ini sesuai aturan partai,” kata Kusnadi.

NASIONAL | 19 September 2019

Hujan Buatan Guyur Kawasan Riau

Operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan telah berhasil menurunkan hujan buatan di Riau.

NASIONAL | 19 September 2019

Korban Tewas Akibat Pesta Miras di Malang Bertambah Jadi 4 Orang

Para korban pesta miras di penghujung kegiatan melaksanakan kerja bakti bersih desa.

NASIONAL | 19 September 2019

BAF Dukung Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Kegiatan CSR BAF Peduli digelar di tujuh kota besar di Indonesia.

NASIONAL | 19 September 2019

Awal Oktober, Golkar Buka Penjaringan Cagub Bengkulu

Golkar hampir dipastikan akan mengusung Rohindin Mersyah di Pilgub 2020.

NASIONAL | 19 September 2019

FK-KMK UGM akan Bangun Sekolah untuk Difabel di Kebumen

Dana yang terkumpulakan digunakan membangun One Stop Learning School untuk para penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan dengan lebik baik.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS