Menristekdikti Nilai Perguruan Tinggi Harus Buka Dialog dengan Mahasiswa
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Menristekdikti Nilai Perguruan Tinggi Harus Buka Dialog dengan Mahasiswa

Jumat, 4 Oktober 2019 | 07:16 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Aksi unjuk rasa dapat dilakukan oleh mahasiswa, karena dilindungi oleh konstitusi. Meski begitu, kalangan perguruan tinggi semestinya memfasilitasi dialog dengan para mahasiswa.

Demikian disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Nasir menegaskan, pihaknya tidak melarang mahasiswa untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.

“Demo adalah hak sebagai bangsa, sebagai warga negara. Tetapi saya harap kampus bisa mengajak dialog bersama, apa yang didemokan, mari bicara di kampus,” tegas Nasir.

Menurut Nasir, penolakan terhadap suatu undang-undang (UU) semestinya ditempuh melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada jalur penggugatan secara konstitusional. Kalau itu RUU (rancangan undang-undang), mari kita bedah bersama dengan para pakar,” ucap Nasir.

Nasir juga bicara mengenai penundaan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya menyayangkan jika kemarin tidak mau. Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan akan jauh lebih baik,” kata Nasir.

Untuk diketahui, pihak BEM SI mengusulkan agar pertemuan digelar terbuka. Menanggapi itu, Nasir menyatakan, pertemuan di ruang tertutup sejatinya bukan suatu persoalan, apalagi di tengah era keterbukaan.

“Sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam ruangan tertutup itu terbuka juga. Di era teknologi informasi sekarang yang sangat terbuka, tidak berarti harus di tempat terbuka. Dalam ruangan pun kami sangat terbuka juga,” demikian Nasir.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pengamat Salim Said Nilai Tippe Cocok Duduki Posisi Menhan

Alasannya, karena Letjen TNI (Purn) Prof. DR. Syarifudin Tippe, M.Si ini punya koneksi yang luas

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Puspitek Lahirkan 20 Startup Tiap Tahun

Tiap tahun insentif yang dikucurkan pada setiap PPBT untuk mengembangkan bisnisnya.

NASIONAL | 4 Oktober 2019

1.724 Desa di Papua Belum Dialiri Listrik

Rasio elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat masih relatif rendah, dari total 7.358 desa, masih ada 1.724 desa belum mendapat aliran listrik.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Forum Rektor Usul RUU KUHP Disosialisasikan Masif dan Terstruktur

"Kita tempatkan mahasiswa itu, setuju karena paham. Tidak setuju, juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham,” ujar Yos Johan.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Program Kartu Prakerja, Jokowi Anggarkan Rp 10 Triliun

Nantinya setiap bulan para pengangguran bakal digaji antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Disebut Warganet Kakak Pembina Buzzer Jokowi, Ini Respons Moeldoko

"Terus terang saja saya enggak pernah pusing ditanya ada isu apa sekarang. Saya enggak banyak tahu, dikasih tahu sama yang lain,” ucap Moeldoko.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, Presiden Sampaikan Terima Kasih

Presiden menuturkan, pemerintah telah berhasil membangun fondasi untuk arah pembangunan nasional yang lebih tangguh, produktif, dan merata.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

KPU Sumut: Pilkada di 4 Daerah Berpotensi Terganggu

Pilkada di daerah tersebut berpotensi terganggu karena anggaran yang ditampung pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh KPU.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Ini Alasan Jokowi Belum Teken UU KPK

Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU hasil revisi atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK, karena masih terdapat kesalahan penulisan.

NASIONAL | 3 Oktober 2019

Pemerintah Berhentikan Sementara Dosen Abdul Basith Sebagai PNS

Pemerintah akan memberhentikan sementara Dosen Abdul Basith dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

NASIONAL | 3 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS