Warga Berhak Atas Informasi Produk Alternatif Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Warga Berhak Atas Informasi Produk Alternatif Kesehatan

Jumat, 11 Oktober 2019 | 16:50 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap warga berhak mendapatkan informasi akan produk alternatif untuk kesehatan yang lebih baik. Setiap individu juga harus menyadari hak mereka untuk menikmati manfaat kemajuan ilmiah. Hal mencakup pengetahuan dan akses ke produk alternatif yang kurang berbahaya seperti garam rendah sodium, dan gula rendah kalori.

Ketua dan Pendiri Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) Marzuki Darusman mengatakan, bisnis telah mengurangi risiko kesehatan melalui sejumlah inovasi. "Untuk itu, diperlukan akses terhadap informasi tersebut, baik dari pemerintah maupun perusahaan," kata Marzuki Darusman dalam keterangan yang diterina redaksi Jumat (12/1/2019).

Sebagai tanggapan isu tersebut, FIHRRST telah melakukan penelitian tentang hak atas informasi dan inovasi ilmiah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan produk alternatif atau yang kurang berbahaya. Hasil studi dan rekomendasi telah disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Marzuki Darusman, agar publik berperan aktif melindungi kesehatannya, setiap individu harus memiliki akses ke produk kurang berbahaya dengan pengetahuan yang cukup. "Di sini, pemerintah harus terlibat dari tahap penelitian hingga dalam mengomunikasikan ke masyarakat," kata Marzuki Darusman.

Pemerintah kata dia, dapat memulai dengan mendorong keterlibatan publik dalam penelitiannya. "Selain itu, memberikan insentif dan menyelenggarakan forum-forum penelitian," kata Marzuki Darusman.

Pendiri dan Ketua Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Achmad Syawqie menambahkan, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mencerminkan pemahaman terkini tentang sains dan teknologi secara transparan dan objektif.

"Apabila kementerian telah mengevaluasi produk tersebut, negara dapat mengizinkan pelaku usaha yang menghasilkan produk alternatif untuk menjual produk-produk tersebut kepada masyarakat dengan batasan-batasannya," kata Achmad Syawqie.

Selanjutnya, kata Achmad Syawqie, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi tersebut dengan cara mudah dipahami publik. Untuk itu, perlu diteliti bagaimana cara warga mengonsumsi informasi, khususnya informasi tentang kesehatan. "Terutama pada faktor yang dapat menghambat penyebaran informasi yang akurat seperti buta huruf dan penolakan-penolakan dari masyarakat," kata Achmad Syawqie.

Ardini Raksanagara, dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran mengatakan masyarakat berhak memperoleh informasi terbuka. "Upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi harus lebih ditingkatkan melalui berbagai aplikasi kemajuan teknologi dan media, konsisten, dan memperkuat sistem informasi kesehatan,” ucap Ardini Raksanagara.

Sementara pelaku usaha dapat mengambil pendekatan proaktif untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan atas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa hanya menunggu pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi pelanggannya.

Pelaku usaha harus secara aktif menginformasikan kepada publik tentang inovasi ilmiah yang mungkin kurang berbahaya bagi kesehatan mereka.

Selain itu, pelaku usaha perlu membuat penelitian-penelitian agar tersedia bagi komunitas akademik, ilmiah, dan/atau medis untuk dapat ditinjau secara independen.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Polisi: Abu Rara Sudah Masuk Radar Densus Sebelum Penusukan

Menurut polisi, Abu Rara memang siap melakukan amaliah dengan memanfaatkan momentum yang ada.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Wakil Ketua KPK Sebut Arteria Dahlan Pembohong

Bahkan, Syarif menunjukkan pemberitaan di sejumlah media yang memperkuat kehadiran Arteria dalam peluncuran laporan tahunan KPK.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Pengamat: Penyerangan Terhadap Wiranto Akibat Doktrin Tagut

"Wiranto dianggap sebagai representasi tagut," papar Ridwan Habib.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Serukan Lawan Radikalisme

Ketua MCMI Wishnu Dewanto berharap insiden yang dialami Wiranto menjadi yang terakhir dialami pejabat negara.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Jokowi: Kondisi Kesehatan Pak Wiranto Semakin Baik

“Artinya, kondisinya sudah semakin baik, kita berdoa bersama agar beliau segera diberikan pemulihan, kesembuhan secepat cepatnya,” kata Presiden Jokowi.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Jadi Bandar Narkoba, Sipir Lapas dan Istrinya Ditangkap BNN

Berdasarkan pengakuan tersangka Dustur, narkotika itu dibawa langsung dari Malaysia melalui jalur laut menggunakan "speed boat".

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Kongres Sampah Melibatkan Pakar, Pengusaha hingga Pemulung

keterlibatan pejabat tertinggi hingga paling bawah sangat diperlukan dalam kongres tersebut untuk menemukan formula yang tepat penanganan sampah.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Wiranto Masih Lemas

Dua luka di perut cukup dalam dan mencederai usus.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Jokowi Centre Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Teror

Jokowi Center meminta aparat tidak ragu dalam menindak tegas pelaku teror. Bahkan, para elite yang membantu pendanaan juga harus diusut tuntas.

NASIONAL | 11 Oktober 2019

Pedagang di Palu Sambut Positif Larangan Minyak Goreng Curah

Selisih harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah tidak begitu jauh. Bahkan, selisih harga tersebut tidak akan berdampak pada kenaikan harga gorengan.

NASIONAL | 11 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS